Tokoh Muda NU: Reformasi Polri Belum Selesai

Special Plan – Jakarta, Antara – Ali Ramadhan, tokoh muda dari Nahdlatul Ulama (NU), menilai proses perubahan dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) masih memerlukan waktu yang cukup lama. Ia menyatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi di masa depan tidak akan berkurang, bahkan semakin rumit. Meski demikian, menurut Ali, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah menciptakan fondasi kuat berupa paradigma kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kemampuan mengambil keputusan tepat. “Institusi ini mulai terbuka terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan,” tambah Ali dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Visi PRESISI sebagai Ikhtiar Berkelanjutan

Ali menekankan bahwa visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) merupakan bagian dari upaya terus-menerus dalam memperbaiki Polri. Ia menyebut bahwa visi ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Menurutnya, memimpin di tengah era demokrasi adalah komitmen abadi untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan layanan yang optimal. “Kepemimpinan adalah proses yang tidak tumbuh secara instan, terlihat dari jejak karier Kapolri yang konsisten,” ujarnya.

“Institusi tersebut mulai terbuka terhadap kritik dan menjadikan transparansi sebagai kekuatan, bukan kelemahan,”

Buku yang diterbitkan Ali berjudul Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitek Presisi Polri menggambarkan jejak karier Sigit sebagai hasil dari pengalaman kerja lapangan yang berkelanjutan, bukan hanya koneksi politik atau jalur instan. Buku ini tidak hanya mengulas biografi Sigit, tetapi juga mengeksplorasi konsep PRESISI sebagai kerangka kerja Polri dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti dinamika media sosial dan persaingan tuntutan hukum yang semakin kompleks. Ali menuturkan bahwa visi ini berdiri di tengah pergeseran mendasar dalam demokrasi modern, di mana polri dituntut menjadi penyeimbang yang mampu menyerap tekanan polarisasi sosial dan ekspektasi publik yang terus meningkat.

Transformasi Polri dalam Era Digital

Dalam buku yang setebal lebih dari 300 halaman tersebut, Ali juga memaparkan bagaimana Polri perlu bertransformasi menjadi institusi yang unggul. Ia menyoroti Strategi Besar Polri 2025–2045, yang menjadi peta jalan untuk mencapai visi tersebut. “Tujuan transformasi ini adalah menciptakan kepolisian yang mampu beradaptasi dengan ancaman hybrid di masa depan,” jelas Ali. Polri 4.0, lanjutnya, dirancang untuk menjawab perubahan yang terjadi di tengah persaingan teknologi, pergeseran nilai, dan tuntutan kinerja yang lebih tinggi.

“Sejatinya, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kolektif bangsa dan bukan beban tunggal institusi kepolisian,”

Ali menyampaikan bahwa peran Polri sebagai penyeimbang (shock absorber) dalam demokrasi harus dilihat secara komprehensif. Ia menekankan bahwa institusi tersebut tidak lagi menjadi penanggung tunggal efek dari disrupsi demokrasi, melainkan salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Buku ini juga membahas peran Polri dalam menghadapi fenomena post-truth, yakni situasi di mana fakta dapat digantikan oleh narasi yang viral. “Masyarakat kini dihadapkan pada kondisi di mana kebenaran bisa dipengaruhi oleh kekuatan media sosial dan daya tarik berita,” imbuh Ali.

Referensi Teori Global dalam Visi Presisi

Ali menyatakan bahwa konsepsi PRESISI tidak hanya muncul dari dalam lingkaran Polri, tetapi juga didasari oleh pemikiran global. Ia mengungkapkan bahwa buku ini merujuk pada teori Clayton Christensen, Jürgen Habermas, dan Fareed Zakaria. Christensen, yang dikenal melalui konsep disruptive innovation, menjelaskan bagaimana institusi harus berubah untuk tetap relevan. Habermas, seorang filsuf Jerman, menyoroti pentingnya komunikasi dalam menjaga keseimbangan demokrasi. Zakaria, di sisi lain, memberikan perspektif tentang pergeseran di tengah era digital.

Menurut Ali, visi PRESISI menunjukkan bagaimana Polri bisa menjadi institusi yang lebih responsif terhadap perubahan. “PRESISI bukan hanya semangat kerja, tetapi juga konsep yang menyatukan prediksi, tanggung jawab, dan transparansi dalam keadilan,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa konsep ini diusung dengan harapan Polri bisa menjadi pelaku utama dalam menyeimbangkan tekanan antara kekuasaan, keadilan, dan kepercayaan publik. “Institusi kepolisian harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, bukan sekadar alat eksekusi kebijakan,” tambah Ali.

Kepemimpinan Berbasis Visi dan Kinerja

Ali juga menyoroti bahwa kepemimpinan Sigit Prabowo adalah contoh nyata dari transformasi yang diusahakan Polri. Ia menjelaskan bahwa keberhasilan reformasi tidak hanya ditentukan oleh pengalaman individu, tetapi juga oleh komitmen kolektif dalam mengimplementasikan visi yang konkrit. “Kepemimpinan yang baik tidak terlepas dari keberlanjutan, keberanian, dan kejelasan dalam mengambil langkah strategis,” u