Wamenkomdigi: Tiga dari Lima Anak Palsukan Usia untuk Akses Media Sosial

Key Strategy – Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria membuka wawancara dengan menyebutkan temuan survei yang menjadi dasar kebijakan pemerintah. Survei ini menunjukkan bahwa dari total lima anak, sebanyak tiga di antaranya sengaja mengubah usia akunnya agar bisa tetap menggunakan platform media sosial. Fenomena ini, menurut Nezar, sudah menjadi hal yang lumrah dalam dunia digital.

Pengaksesan Media Sosial yang Tidak Terbatas

Dalam pernyataannya, Nezar menjelaskan bahwa kebiasaan memalsukan usia anak untuk mengakses media sosial memicu berbagai masalah. “Dari lima anak, tiga anak pasti mengubah usia mereka agar bisa mengikuti platform media sosial,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (tanggal dan bulan belum disebutkan). Ia menekankan bahwa masalah ini tidak hanya mengganggu penggunaan akun oleh anak-anak, tetapi juga memperbesar risiko paparan konten tidak sesuai dengan usia mereka.

“Dari lima anak, tiga anak pasti mengubah usia mereka agar bisa mengikuti platform media sosial,” kata Nezar Patria.

Menurut Nezar, kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) menghadapi tantangan khusus akibat kebiasaan ini. Sistem verifikasi usia saat ini sepenuhnya ditangani oleh masing-masing platform digital, yang membuat pemerintah kesulitan dalam mengawasi penggunaan media sosial oleh anak-anak. “Platform digital menjadi penentu utama dalam mengelola usia pengguna,” tambahnya.

Penguatan Teknologi sebagai Solusi

Nazar Patria menegaskan bahwa pemerintah telah mendorong platform digital untuk meningkatkan teknologi identifikasi usia. Tujuannya adalah agar setiap akun pengguna bisa diverifikasi secara lebih akurat. Namun, ia juga meminta platform tidak melupakan prinsip pelindungan data pribadi dalam proses tersebut. “Teknologi ini harus diimbangi dengan perlindungan data agar tidak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

“Kita sudah sampaikan kepada platform karena yang bisa meregulasi ini adalah platform dengan solusi teknologi yang mereka miliki,” jelas Nezar.

Beberapa platform telah merespons kebijakan ini dengan menerapkan algoritma yang lebih ketat. Teknologi tersebut dirancang untuk mengenali pola penggunaan akun yang diduga dimiliki anak di bawah umur, termasuk akses ke konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. “Platform seperti Instagram dan Facebook mulai mengubah cara mereka memantau usia pengguna,” lanjut Nezar.

Dalam beberapa kasus, anak-anak yang sebelumnya bebas mengakses media sosial kini terbatas. “Ada akun yang sebelumnya bisa digunakan tanpa hambatan, tetapi kini dibatasi karena teridentifikasi sebagai pengguna di bawah umur,” terangnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi sedang berjalan, meski masih memerlukan waktu untuk benar-benar efektif.

Peran Orang Tua dalam Pemantauan Digital

Di samping upaya platform, Nezar menyoroti peran penting orang tua dalam menjaga keamanan anak di ruang digital. “Orang tua harus lebih aktif mendampingi anak-anak dalam penggunaan media sosial,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pendekatan keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi.

“Sebagai orang tua kita memang harus lebih intens mendampingi anak. Pendekatan keluarga tetap menjadi bagian penting dalam pelindungan anak di ruang digital,” ujarnya.

Untuk memudahkan orang tua dalam memantau aktivitas digital anak, pemerintah juga mendorong penggunaan akun pendamping atau parental guidance. Mekanisme ini diharapkan bisa menjadi alat bantu untuk memastikan anak tidak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. “Akun pendamping memungkinkan orang tua melihat kegiatan anak secara real-time,” katanya.

Langkah Pemerintah dan Pandangan Internasional

Nazar Patria menegaskan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS. Kebijakan ini mendapat perhatian dari negara-negara tetangga, termasuk Australia dan Malaysia. “Australia sudah lebih dulu menerapkan peraturan serupa, sementara Malaysia sedang menyiapkan kebijakan yang mirip,” ujarnya.

Menurut Nezar, kebijakan ini menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengatasi masalah perlindungan anak di ruang digital. “Negara-negara lain mulai mengamati bagaimana Indonesia mengelola pelindungan anak di sistem elektronik,” terangnya. Ia yakin kebijakan ini akan memberikan dampak positif meski di awal implementasi masih ada tantangan.

Tantangan Teknis dan Kepentingan Bisnis

Nazar Patria menyebutkan bahwa penerapan PP TUNAS tidak tanpa hambatan. Selain teknis, ada juga kepentingan bisnis platform digital yang berpotensi menghambat proses ini. “Tantangan teknis bisa diatasi dengan kemajuan teknologi, tetapi kepentingan bisnis membutuhkan dialog yang lebih intens,” jelasnya.

“Kita ingin memastikan ruang digital Indonesia tetap aman bagi anak. Karena itu implementasi PP TUNAS akan terus kita lakukan bersama seluruh platform digital,” tegas Nezar Patria.

Menurutnya, pemerintah tidak akan menyerah meski ada tekanan dari platform digital. “Meskipun ada hambatan, kita tetap berkomitmen untuk melindungi anak di ruang digital,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, platform, dan keluarga.

Nazar Patria juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap risiko penggunaan media sosial oleh anak-anak. “Masyarakat harus memahami bahwa media sosial bukan hanya alat hiburan, tetapi juga media pendidikan dan komunikasi,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa edukasi tentang penggunaan media sosial secara bijak perlu ditingkatkan.

Harapan untuk Ruang Digital yang Lebih Aman

Pemerintah berharap dengan PP TUNAS, anak-anak di Indonesia bisa lebih terlindungi dari paparan konten negatif. “Kebijakan ini merupakan langkah awal untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi generasi muda,” jelas Nezar. Ia menekankan bahwa PP TUNAS bukan hanya tentang membatasi usia, tetapi juga tentang memastikan penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab.

Dalam jangka panjang, Nezar berharap peraturan ini bisa menjadi standar internasional. “Indonesia menjadi contoh bagus dalam hal ini, dan kebijakan ini bisa diadopsi oleh negara-negara lain di kawasan,” ujarnya. Ia menilai bahwa keberhasilan PP TUNAS tergantung pada keberlanjutan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat.

Dengan kombinasi regulasi yang ketat dan peran aktif orang tua, Nezar yakin tantangan dalam pelindungan anak di ruang digital bisa diatasi. “Kita perlu konsistensi dari semua pihak agar anak-anak tidak lagi merasa terasing dari penggunaan media sosial,” pungkasnya. Ia menambahkan bahwa penerapan PP TUNAS adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan sistem elektronik yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia.