Pemkot Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir Hingga 24 Mei 2026

Main Agenda – Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, kembali menjadi sorotan setelah Pemerintah Kota (Pemkot) mengumumkan penambahan periode status tanggap darurat bencana banjir. Langkah ini diambil untuk menjaga kestabilan penanganan dampak bencana yang masih menghiasi sejumlah wilayah, terutama di area rawan banjir. Meski kondisi mulai membaik, Pemkot tetap berupaya memperkuat respons darurat selama tujuh hari tambahan hingga 24 Mei 2026.

Peningkatan Kordinasi untuk Percepatan Penanggulangan

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, mengemukakan bahwa perpanjangan status ini merupakan keputusan strategis guna mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana. “Kami berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Forkopimda, BPBD, hingga camat, bekerja secara maksimal mulai hari ini. Kita harus memastikan tidak ada korban, khususnya korban jiwa,” ujarnya dalam rapat koordinasi yang digelar di kota tersebut, Minggu.

“Kita berharap kondisi Kota Kendari sudah kembali normal sebelum tujuh hari ke depan,” tambah Sudirman, menjelaskan pentingnya sinergi dan kecepatan respons dari semua pihak. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan normalisasi wilayah terdampak tergantung pada upaya kolaboratif dan penguatan sistem kesiapsiagaan.

Dalam penjelasannya, Sudirman menyatakan bahwa keputusan perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil pemantauan, evaluasi, serta efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Evaluasi menunjukkan bahwa penanganan banjir masih memerlukan intensifikasi karena beberapa area belum sepenuhnya pulih. “Fokus utama meliputi proses evakuasi warga, kelancaran distribusi bantuan logistik, hingga langkah-langkah normalisasi wilayah yang terdampak banjir,” lanjutnya.

Peran Instansi Terkait dalam Penanggulangan

Pemkot Kendari meminta seluruh perangkat daerah dan instansi teknis untuk meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, serta percepatan penanganan. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), camat, serta sejumlah instansi vertikal lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen untuk mempercepat proses pemulihan dan mencegah risiko lebih lanjut.

Menurut Sudirman, penambahan masa tanggap darurat menjadi langkah yang diperlukan mengingat musim hujan masih berlangsung dan potensi banjir susulan terus mengancam. “Dengan perpanjangan ini, kita bisa memperkuat kegiatan distribusi bantuan dan penguatan sistem pemantauan di lapangan,” jelasnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama untuk memastikan semua kebutuhan warga terpenuhi.

Penjelasan Sudirman menyoroti perlunya kesiapan pihak terkait dalam menangani kondisi terparah di Kota Kendari. Pemkot berharap dengan perpanjangan status, respons darurat bisa lebih cepat dan efektif. “Kita juga perlu memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan berikutnya sudah direncanakan secara matang,” ujarnya. Ini termasuk penguatan infrastruktur drainase dan persiapan masyarakat untuk menghadapi cuaca ekstrem.

Imbauan Kewaspadaan bagi Masyarakat

Selain itu, Sudirman memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrem dan banjir susulan. Ia menekankan bahwa kepatuhan warga terhadap arahan petugas di lapangan sangat penting untuk menjaga keselamatan bersama. “Warga diminta untuk selalu mengikuti instruksi dari petugas, baik dalam evakuasi maupun dalam pencegahan risiko di lingkungan sekitar,” kata dia.

Dalam upaya menjaga stabilitas, Pemkot Kendari juga memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Kelompok ini diperlakukan secara berbeda dalam proses evakuasi karena memerlukan pendampingan lebih intensif. “Kita juga mendorong masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan mandiri, seperti membersihkan saluran air di sekitar rumah dan menyimpan alat penyelamatan,” imbuh Sudirman.

Status Darurat Banjir dan Konsekuensinya

Status tanggap darurat banjir telah berlangsung sejak awal April 2026, ketika hujan deras mengakibatkan genangan di berbagai titik. Wilayah seperti Kelurahan Bambu, Sambulang, dan Lingga terdampak paling parah, dengan beberapa titik tergenang hingga satu meter. Selama masa darurat, Pemkot menggerakkan berbagai upaya, termasuk distribusi bantuan logistik, pembersihan sampah, dan penguatan koordinasi antarinstansi.

Dalam rapat koordinasi, Sudirman menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ia menyatakan bahwa informasi terkini mengenai kondisi daerah harus disampaikan secara cepat untuk meminimalkan kekacauan. “Kita juga memperkuat pengawasan terhadap titik-titik rawan di setiap kecamatan,” ujarnya. Ini termasuk penggunaan teknologi pemantauan real-time untuk mengetahui pergerakan air dan risiko potensial.

Selama masa tanggap darurat, aktivitas sehari-hari di Kota Kendari mengalami gangguan. Jalan raya dan aksesibilitas terbatasi, sementara sekolah dan pusat pemerintahan diberlakukan pengawasan ketat. Namun, berkat kerja sama dari seluruh pihak, kondisi mulai membaik secara bertahap. Sudirman berharap dengan perpanjangan status ini, semua langkah yang telah dilakukan bisa mempercepat pemulihan wilayah.

Sebagai contoh, pihak BPBD telah menggerakkan sejumlah tim respons darurat yang terdiri dari petugas dari berbagai OPD. Tim ini bertugas melakukan pengecekan titik-titik rawan, distribusi bantuan, dan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat. “Koordinasi yang terjalin dengan baik antarinstansi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan penanggulangan,” jelas Sudirman. Selain itu, Pemkot juga memperkuat kolaborasi dengan organisasi nirlaba dan kelompok warga yang aktif dalam bantuan.

Kota Kendari, sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara, menjadi sentral kegiatan penanggulangan banjir. Banyak warga terdampak yang tinggal di tenda sementara sementara perumahan dan bangunan permanen masih dalam proses pemulihan. Sudirman berharap bahwa upaya yang dilakukan sejauh ini bisa memberikan dampak maksimal dalam waktu dekat, sehingga masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas harian tanpa hambatan.

Perpanjangan status tanggap darurat banjir ini juga menjadi momentum untuk membangun kebijakan lebih lanjut dalam penanggulangan bencana. Pemkot berencana melibatkan masyarakat lebih aktif dalam kegiatan pencegahan banjir, seperti pelatihan penggunaan alat penyelamatan dan pengorganisasian relawan. “Kita juga akan menyusun rencana jangka panjang untuk mengurangi risiko bencana di masa depan,” ujar Sudirman, menutup penjelasannya dalam rapat koordinasi tersebut.