Legislator dukung Kejagung usut keterlibatan prajurit TNI di kasus MBG

Special Plan – Jakarta — Dalam upaya menegakkan hukum, anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal Marzuki Ibrahim, yang akrab disapa Deng Ical, menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) siap mendukung tindakan kejaksaan dalam mengusut dugaan keterlibatan prajurit TNI aktif pada kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ical menekankan pentingnya kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk untuk memastikan bahwa semua pihak, baik dari institusi sipil maupun militer, diperlakukan secara adil di bawah sistem hukum yang berlaku.

Kasus MBG dan hubungannya dengan TNI

Kasus MBG merupakan skandal korupsi yang menyeret Badan Gizi Nasional (BGN) selama periode 2025—2026. Perkara ini melibatkan pengelolaan program yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi secara merata. Dalam penyelidikan awal, Kejaksaan Agung menemukan adanya keterlibatan prajurit TNI aktif, yang kemudian menjadi fokus investigasi. Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, menjelaskan bahwa penyidik tidak bisa memproses prajurit TNI secara langsung karena status mereka sebagai anggota militer. Oleh karena itu, penanganan kasus dilakukan melalui penyidikan koneksitas bersama dengan penyidik dari bidang Tindak Pidana Militer.

“Bukan karena perbuatannya di militer, melainkan statusnya sebagai militer sehingga dilakukan penyidikan secara koneksitas,” ujar Syarief Sulaeman Nahdi.

Menurut Syarief, prajurit TNI yang terlibat adalah Kolonel Cpl Budi Utomo, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Budi Utomo diduga terkait dengan pengadaan sepeda motor dalam program MBG. Statusnya sebagai anggota militer memerlukan kerja sama antara Kejagung dan institusi hukum militer untuk menelusuri dugaan kesalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan sipil, tetapi juga bisa melibatkan elemen TNI yang berperan dalam pengelolaan kebijakan publik.

Keterlibatan pejabat BGN dan pihak swasta

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya. Selain itu, pihak swasta seperti Asep Yusuf Sumantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing, dan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Lalu Muhammad Iwan juga menjadi tersangka. Pemecahan kasus ini memerlukan kerja sama lintas institusi, termasuk dari kejaksaan dan TNI, untuk memastikan semua bukti diungkap secara lengkap.

Kasus MBG menjadi sorotan karena dikhawatirkan mengakibatkan pemborosan dana negara dan mengurangi efektivitas program yang seharusnya mencakup seluruh lapisan masyarakat. Penyidikan yang dilakukan Kejagung sejak 2 Juli 2026 menunjukkan komitmen mereka untuk menuntut siapa pun yang terlibat, baik dari kalangan sipil maupun militer. Proses ini juga menegaskan bahwa TNI tidak terlepas dari tanggung jawab hukum dalam kebijakan publik.

Perspektif legislator terhadap penegakan hukum

Dalam wawancara dengan media, Deng Ical menegaskan bahwa DPR mendukung upaya penegakan hukum oleh Kejagung. Ia menilai bahwa kepastian hukum adalah jaminan utama untuk menjaga kredibilitas pemerintah dan memperkuat kepercayaan publik. “Kami harus mendukung penegakan hukum karena hanya dengan cara ini, seluruh warga negara Indonesia dapat memahami bahwa hukum berlaku sama untuk semua,” tutur Ical. Ia juga menyatakan bahwa kasus MBG harus ditangani secara profesional, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tanpa ada diskriminasi berdasarkan jabatan atau status organisasi.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, menurut Deng Ical, menunjukkan komitmen untuk mendukung proses hukum terhadap prajurit TNI yang diduga terlibat. Ical percaya bahwa institusi TNI akan bekerja sama dengan Kejagung untuk memberikan informasi yang diperlukan. “Keterlibatan prajurit TNI dalam kasus ini menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan yang dianggap memiliki integritas tinggi,” tambahnya. Ical menambahkan bahwa kasus MBG menjadi contoh nyata bagaimana penyelidikan yang transparan dan berimbang dapat mengungkap kejahatan yang tersembunyi.

Pengelolaan kasus dan masa depan investigasi

Dalam proses penyidikan, Kejagung mengungkap bahwa Budi Utomo, sebagai pejabat pembuat komitmen, memiliki peran penting dalam pengadaan sepeda motor yang disebut-sebut menjadi sumber korupsi. Status militer Budi Utomo mendorong penanganan kasus melalui mekanisme penyidikan koneksitas, yang melibatkan koordinasi antara Kejagung dan TNI. Proses ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi sistem pengelolaan program MBG, termasuk struktur organisasi BGN dan mekanisme pengawasan internal.

Kasus MBG memperlihatkan bag