Peneliti UMJ Soroti Strategi Cegah WNI Terjerat ‘Online Scammer’

Topics Covered – Jakarta – Seorang peneliti dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Nani Nurani Muksin, menyoroti pentingnya pendekatan komunikasi politik dalam mengatasi masalah penipuan daring yang mengancam banyak calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin bekerja di luar negeri. Menurutnya, kejahatan oleh scammer di Kamboja tidak hanya tergolong dalam tindak kejahatan siber, tetapi juga mencerminkan isu dalam komunikasi publik yang memerlukan strategi lebih komprehensif untuk mencegah korban baru. Pernyataan ini diungkapkan Nani saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara, Kamis 2 Juli 2026, seperti yang dilansir oleh KP2MI, Senin.

Strategi Komunikasi Politik Sebagai Solusi

Dalam diskusi, Nani menjelaskan bahwa pemerintah perlu menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, terutama generasi produktif yang menjadi sasaran utama scammer. Ia menekankan bahwa kelompok usia muda, yang sering menggunakan media digital, rentan terhadap tipu daya yang terus berkembang. “Strategi komunikasi politik harus disusun agar masyarakat bisa memahami risiko dan mengambil keputusan yang tepat sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri,” tutur Nani, yang juga menerima Hibah Penelitian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 2026.

“Online scammer di Kamboja bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga tantangan komunikasi publik yang memerlukan kebijakan lebih terarah. Dengan strategi ini, kita bisa mengurangi jumlah WNI yang menjadi korban kejahatan transnasional,”

Menurut Nani, upaya pemerintah dalam menghadirkan informasi tentang migrasi yang aman tidak cukup hanya melalui jalur resmi, tetapi juga harus memanfaatkan platform digital yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Ia menyarankan penggunaan media sosial dan konten online yang interaktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap modus penipuan yang sering digunakan oleh scammer. Selain itu, Nani menekankan perlunya kolaborasi antara berbagai lembaga dalam menyebarkan pesan pencegahan.

Respon dari Kepala BP3MI Sumatera Utara

Kombes Pol. Budi Novijanto, selaku kepala BP3MI Sumatera Utara, menyambut positif usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hasil riset akademik seperti ini sangat penting dalam mendukung penyusunan kebijakan dan strategi komunikasi publik. “Dengan rekomendasi dari penelitian ini, diharapkan muncul sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, aparat hukum, dan masyarakat untuk mencegah lebih banyak warga Indonesia terjebak dalam jaringan penipuan digital,” ujarnya.

“Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga untuk menyusun pendekatan yang lebih holistik dalam melindungi tenaga kerja migran. Kami perlu memastikan informasi mencapai masyarakat secara efektif sebelum mereka terlibat dalam proses perekrutan non-prosedural,”

Dalam FGD tersebut, peserta juga menyebutkan beberapa tantangan utama dalam penanganan kasus penipuan daring. Tantangan-tantangan ini mencakup kebiasaan rekrutmen digital yang terus berkembang, rendahnya literasi tentang migrasi yang aman, serta kebutuhan kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam menyampaikan pesan pencegahan. Menurut Nani, keberhasilan strategi komunikasi politik bergantung pada keseragaman pesan dan penggunaan saluran yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Kolaborasi sebagai Kunci Sukses

Peneliti lainnya, Muhamad Hapipi, seorang mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di UMJ dan pegawai di Biro Umum KP2MI, menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, serta pemangku kepentingan sangat vital. “Dengan kerja sama yang terstruktur, kami bisa menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan mendorong kebijakan komunikasi publik yang berdampak nyata,” katanya. Hapipi juga menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang adaptif, mampu menjangkau kelompok rentan, dan terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Dari sudut pandang komunikasi, kita harus mengubah cara penyampaian pesan agar lebih efektif. Ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat memahami dan mengakses informasi yang berkaitan dengan migrasi,”

Selain itu, Hapipi menyoroti pentingnya meningkatkan literasi migrasi aman sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan transnasional. Ia berharap rekomendasi dari penelitian ini tidak hanya menjadi acuan akademik, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam kebijakan nyata. “Kami ingin menghasilkan rekomendasi berbasis data yang mendukung penguatan strategi komunikasi publik, sehingga masyarakat bisa lebih siap menghadapi ancaman scammer,” ujarnya.

Langkah Praktis untuk Masyarakat

Nani menegaskan bahwa strategi komunikasi politik harus mencakup berbagai aspek, termasuk pemantauan keberhasilan kampanye dan evaluasi terus-menerus. Ia menyarankan penggunaan media digital yang lebih dinamis untuk mengganti metode konvensional, sehingga pesan pencegahan bisa sampai ke generasi muda yang lebih akrab dengan platform seperti Instagram atau TikTok. “Pendekatan ini harus fleksibel, karena masyarakat terus berubah dan kebutuhan mereka pun berkembang,” jelasnya.

Dalam FGD, para peserta juga menyoroti peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap migrasi. Mereka menyatakan bahwa konten yang informatif dan menarik perlu diproduksi secara rutin untuk membangun kesadaran akan risiko kejahatan daring. “Kami percaya bahwa media sosial bisa menjadi alat utama dalam menyebarkan informasi, selama pesannya jelas dan terpercaya,” kata Hapipi.

Secara keseluruhan, diskusi di FGD BP3MI Sumatera Utara menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan scammer bergantung pada koordinasi yang baik antar lembaga dan pemanfaatan berbagai saluran komunikasi. Nani dan Hapipi berharap strategi yang diusulkan bisa menjadi referensi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih terpadu dan berdampak nyata. “Kami ingin mengubah cara masyarakat berpikir tentang migrasi, agar tidak terjebak dalam tipu daya yang tidak terduga,” pungkas Nani.

Dengan langkah-langkah yang terencana, peneliti berharap kampanye anti-scammer bisa mengurangi korban yang terus meningkat setiap tahun. “Kami menargetkan bahwa informasi migrasi aman bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mereka lebih waspada sebelum memutuskan untuk bekerja di luar negeri,” tambah Hapipi. Diskusi ini juga menegaskan bahwa penguatan komunikasi politik tidak hanya berdampak pada keamanan migran, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.