Mentrans: Daerah Transmigrasi Akan Diubah Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

Key Strategy – Jakarta – Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang merancang perubahan besar terhadap daerah transmigrasi. Tujuannya adalah mengubah zona ini dari sekadar tempat pemukiman dan pertanian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada investasi, industri, hilirisasi, sektor pangan, serta energi. Dalam sebuah pernyataan, Iftitah menjelaskan bahwa setiap wilayah transmigrasi memiliki keunggulan tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk memacu pembangunan ekonomi sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah.

Membuka Potensi Wilayah Transmigrasi

Ia menekankan bahwa era ketika transmigrasi hanya dianggap sebagai wilayah pertanian sudah berlalu. Meski pertanian tetap menjadi fondasi penting, daerah transmigrasi kini juga harus menjadi tempat berkembangnya sektor industri dan investasi. “Kawasan transmigrasi sekarang bukan hanya tempat pertanian, tetapi juga jadi rumah bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa.

“Investor tidak membutuhkan banyak janji. Yang mereka butuhkan adalah ekosistem yang memberi kepastian. Ketika ekosistem itu terbangun, investasi akan datang, industri berkembang, lapangan kerja tercipta, dan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,”

Iftitah memberi contoh beberapa wilayah yang memiliki potensi ekonomi unik. Di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat sumber daya minyak dan gas bumi. Sementara di Kalimantan Selatan, Aceh Besar, dan Aceh Barat, kawasan transmigrasi memiliki cadangan batu bara yang bisa dikembangkan. Di Mamuju, Sulawesi Barat, terdapat sumber logam tanah jarang yang menjadi bahan baku vital untuk industri teknologi modern.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan transmigrasi kini diukur dari kemampuan kawasan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bermakna, bukan hanya dari jumlah penduduk yang dipindahkan. “Yang kita bangun bukan hanya kawasan industri, tetapi sebuah ekosistem yang mempertemukan investasi, dunia usaha, dan masyarakat lokal dalam satu pertumbuhan yang saling menguatkan,” katanya.

Transformasi Sesuai Arahan Pemerintah

Transformasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi, hilirisasi, dan peningkatan kualitas lapangan kerja di berbagai daerah. Iftitah menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan menggabungkan berbagai sektor seperti perkebunan, pariwisata, serta industri ke dalam satu sistem yang saling mendukung.

Kementerian Transmigrasi juga mengumumkan revitalisasi 45 daerah transmigrasi prioritas nasional sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Program ini mencakup pengembangan daerah transmigrasi secara terpadu dan digitalisasi data untuk memastikan manajemen yang efisien. “Kita tidak lagi berbicara hanya tentang pertanian,” ujarnya. “Ada sektor perkebunan, industri pengolahan, pariwisata, minyak dan gas, batu bara, logam tanah jarang, hingga berbagai potensi ekonomi strategis lainnya yang harus dikembangkan sesuai keunggulan masing-masing daerah.”

Contoh Nyata Transformasi Di Barelang

Satu contoh nyata dari transformasi ini adalah kawasan Barelang, Kepulauan Riau. Di sana, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) untuk memperkuat kerja sama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. “Kawasan Barelang akan menjadi pusat industri baru yang diperkuat oleh kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal,” tutur Iftitah.

Dalam upayanya memastikan stabilitas hukum, kementerian juga menargetkan penerbitan 11.288 sertifikat Hak Milik (SHM) untuk transmigran di 61 lokasi pada 2026. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah lahan sekaligus memperkuat kepastian hukum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kementerian berencana melakukan inventarisasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di 50 lokasi transmigrasi dengan total luas sekitar 217 ribu hektare.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sebagai Kunci Sukses

Ia menjelaskan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi kini tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan atau perpindahan penduduk, tetapi pada pembangunan ekosistem investasi yang mampu menciptakan nilai tambah, memperluas peluang kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita harus mengukur keberhasilan transmigrasi dari kemampuan kawasan tersebut menghasilkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kualitas hidup penduduk,” kata Iftitah.

Menurutnya, dengan adanya transformasi ini, daerah transmigrasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk yang bermigrasi, tetapi oleh seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat lokal. “Pertumbuhan ekonomi yang bermakna harus diakui sebagai indikator utama keberhasilan transmigrasi,” ujarnya.

Optimisme Pemerintah Terhadap Perubahan

Iftitah optimis bahwa transformasi kawasan transmigrasi akan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia. Ia menekankan bahwa pengembangan daerah transmigrasi sekarang dikelola dengan pendekatan lebih holistik, yang melibatkan sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, dan investasi. “Dengan integrasi dan digitalisasi, kita bisa menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Menurut Mentrans, perubahan ini juga bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Ia berharap ekosistem yang dibangun akan memberikan kepastian bagi investor dan mendukung pengembangan sektor-sektor yang potensial. “Kita harus memastikan bahwa kawasan transmigrasi menjadi ruang yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan lapangan ekonomi yang lebih beragam,” ujarnya.

Transformasi yang diusung Mentrans ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengubah perspektif daerah transmigrasi dari sekadar tempat tinggal menjadi pusat pertumbuhan yang dinamis. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan membangun infrastruktur yang mendukung investasi, kawasan transmigrasi diharapkan bisa menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. “Kita membangun ekosistem yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mengamankan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk setempat,” tutup Iftitah.