Special Plan: Keringanan PPh untuk Kelas Menengah

Special Plan – Jakarta memperingati usulan penting dari Yusuf Rendy Manilet, seorang ekonom yang berafiliasi dengan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Ia mengajukan kebijakan keringanan Pajak Penghasilan (PPh) yang ditujukan khusus bagi masyarakat yang masuk dalam kategori berpendapatan menengah. Langkah ini dipandang sebagai strategi efektif untuk memperkuat daya beli kelompok tersebut di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam kerangka Special Plan ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian lebih pada sektor konsumsi domestik.

Menurut analisis yang disampaikan oleh Yusuf, implementasi kebijakan ini akan memberikan dampak positif langsung terhadap pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, konsumsi masyarakat diharapkan dapat meningkat secara signifikan, terutama ketika tekanan biaya hidup terus mengalami kenaikan. Yusuf menjelaskan bahwa salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah memberikan keringanan pajak penghasilan bagi segmen berpendapatan menengah. Melalui Special Plan yang diusulkan, mekanisme ini akan membantu masyarakat kelas menengah untuk lebih stabil secara finansial.

Salah satu opsi adalah memberikan keringanan Pajak Penghasilan bagi kelompok berpendapatan menengah agar pendapatan yang dapat dibelanjakan meningkat secara langsung.

Di luar usulan pembebasan pajak, ekonom tersebut juga mendorong pemerintah untuk memperluas program refinancing serta subsidi bunga yang berlaku untuk kredit perumahan dan pembiayaan usaha. Melalui mekanisme ini, beban cicilan yang ditanggung masyarakat dapat berkurang secara signifikan tanpa memerlukan perubahan terhadap suku bunga acuan yang berlaku secara nasional. Special Plan ini juga mencakup berbagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat diimplementasikan secara bertahap.

Yusuf juga menyarankan agar insentif untuk kebutuhan esensial perlu diperluas cakupannya. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor prioritas yang disarankan untuk mendapat perhatian lebih, khususnya bagi kelompok lower middle class yang dinilai paling rentan mengalami penurunan status sosial ekonomi. Dalam perspektif jangka panjang, pemerintah diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pertumbuhan upah riil yang sejalan dengan produktivitas. Implementasi Special Plan memerlukan koordinasi antar kementerian untuk memastikan efektivitas kebijakan.

Lebih lanjut, Yusuf menilai berbagai paket stimulus yang telah dikeluarkan pemerintah, mulai dari masa pandemi hingga paket stimulus pada tahun 2025 dan semester kedua tahun 2026, memang mampu mendorong konsumsi dalam jangka pendek. Mekanisme ini diterapkan melalui diskon transportasi, bantuan pangan, dan berbagai insentif lainnya. Namun, sebagian besar kebijakan tersebut dinilai lebih banyak menyasar kelompok berpendapatan rendah sehingga manfaat yang diterima masyarakat kelas menengah masih relatif terbatas. Special Plan yang diusulkan bertujuan untuk menutup celah ini.

Penting untuk dicatat bahwa kelas menengah selama ini menjadi motor utama konsumsi domestik. Oleh karena itu, pelemahan daya beli kelompok tersebut berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di sisi lain, tekanan terhadap kelas menengah terus meningkat seiring dengan berbagai faktor ekonomi yang berkembang. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dapat membantu memulihkan kepercayaan konsumen terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Meskipun inflasi masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, kenaikan suku bunga menyebabkan cicilan rumah, kendaraan, dan kredit konsumsi menjadi lebih mahal. Sementara itu, kenaikan pendapatan dinilai belum mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini menyebabkan daya beli riil masyarakat terus tertekan dan mendorong perubahan pola konsumsi menjadi lebih hemat. Special Plan menawarkan solusi komprehensif untuk mengatasi masalah struktural ini.

Stimulus yang ada juga masih bersifat jangka pendek dan belum menyentuh persoalan mendasar seperti stagnasi upah riil, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, serta mahalnya biaya pembiayaan akibat suku bunga yang tinggi. Desain stimulus juga perlu disesuaikan dengan karakteristik kelas menengah yang tidak homogen karena setiap kelompok menghadapi tekanan ekonomi yang berbeda. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal menjadi kunci keberhasilan Special Plan.

Data Penurunan Kelas Menengah Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa atau sekitar 21,45 persen dari total penduduk. Angka tersebut kemudian turun menjadi 47,85 juta jiwa atau 17,13 persen pada tahun 2024.

Tren penurunan berlanjut pada tahun 2025 ketika jumlah penduduk kelas menengah kembali menyusut menjadi 46,7 juta jiwa atau sekitar 16,6 persen dari total populasi Indonesia. BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat dengan pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan. Penurunan ini mencerminkan tantangan struktural yang perlu diatasi melalui kebijakan yang tepat sasaran. Dengan implementasi Special Plan, diharapkan tren penurunan ini dapat dibalikkan dalam beberapa tahun ke depan.