KDKMP Dipercayai Sebagai Offtaker dan Penyalur Bantuan Sosial Pasca Rapat Terbatas di Istana

Ratas di Istana putuskan KDKMP offtaker – Rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore hingga malam hari menghasilkan keputusan penting terkait peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini memutuskan bahwa KDKMP akan berfungsi ganda sebagai penyalur bantuan sosial sekaligus offtaker hasil panen petani. Keputusan ini mencakup komoditas utama seperti gabah, beras, dan jagung yang menjadi prioritas pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang lebih dikenal dengan panggilan Zulhas, menyampaikan penjelasan mengenai keputusan tersebut kepada media selepas rapat. Ia menegaskan bahwa KDKMP merupakan infrastruktur strategis milik pemerintah yang akan menjadi jalur utama distribusi barang-barang bantuan dan subsidi. “Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah. Satu, infrastruktur apa? Untuk menyampaikan barang-barang yang bantuan, bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan,” ujar Zulhas saat ditemui pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7) malam.

“Nomor dua, (KDKMP) dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi, dia bisa offtaker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah,” sambung Zulhas.

Selain Zulhas, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto juga memberikan penjelasan mendalam mengenai kolaborasi antara KDKMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yandri menekankan bahwa KDKMP tidak akan menggantikan atau bersaing dengan BUMDes, melainkan saling melengkapi fungsi masing-masing. Kolaborasi ini dirancang agar para petani dapat memanfaatkan potensi desa mereka secara optimal mengingat jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266 dengan berbagai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.

“Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya, akan dipastikan bisa mendapatkan manfaat bagi para penduduk desa,” kata Yandri.

Yandri menambahkan bahwa ke depan seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui mekanisme KDKMP. Dana Desa yang tersedia serta keuntungan yang diperoleh akan menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi desa. Khususnya, 20 persen dari keuntungan Koperasi Desa akan dialokasikan sebagai pendapatan asli desa, sementara sisanya sebesar 80 persen akan kembali kepada masyarakat desa. Hal ini menciptakan kepentingan bersama bagi pemerintah desa agar Koperasi Desa berhasil, karena efek positifnya langsung dirasakan oleh seluruh elemen desa.

Rapat terbatas yang membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Di antara peserta rapat adalah Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Para pejabat lain yang juga hadir dalam pertemuan tersebut meliputi Menteri Investasi dan Hilirisasi serta CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Keputusan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui mekanisme pembelian langsung oleh KDKMP. Dengan adanya offtaker resmi, petani tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tengkulak atau pedagang perantara yang seringkali memberikan harga tidak menguntungkan. Selain itu, peran KDKMP sebagai penyalur bansos akan memastikan bantuan pemerintah sampai kepada penerima yang tepat dengan lebih efisien dan transparan.