BP BUMN: Pergantian Pimpinan Peruri Berdasarkan Kebutuhan Strategis Perusahaan

BP BUMN – Jakarta — Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau yang dikenal sebagai BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa keputusan pergantian Direktur Utama Perum Peruri merupakan langkah yang diambil berdasarkan kebutuhan internal perusahaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Dony yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Rabu.

Proses Pengumuman dan Keputusan Resmi

Dony menjelaskan bahwa pengumuman pergantian tersebut telah dilakukan secara resmi. “Saya rasa kalau sudah diumumkan, mungkin ya (pergantian Dirut Peruri). Karena tadi saya di dalam (rapat terbatas). Tetapi keputusannya sudah ada,” ujar Dony kepada wartawan. Keterangan ini memberikan gambaran bahwa keputusan telah diambil melalui proses evaluasi yang matang sebelum diumumkan kepada publik.

Pergantian ini secara resmi melibatkan Dwina Septiani Wijaya yang digantikan oleh purnawirawan TNI, Teguh Arief Indratmoko. Pengumuman perubahan kepemimpinan ini didasarkan pada Surat Keputusan BP BUMN Nomor 345 Tahun 2026 dan Surat Keputusan Nomor 346 Tahun 2026. Kedua surat keputusan tersebut mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama serta Ketua Dewan Pengawas Peruri, yang ditandatangani pada tanggal 15 Juli 2026.

Peruri Bukan Perusahaan Komersial Biasa

Dony Oskaria menekankan bahwa penempatan direksi di setiap badan usaha selalu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi. Menurutnya, Peruri memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dengan badan usaha komersial pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh fungsi strategis yang diemban Peruri, yaitu berkaitan dengan aspek keamanan dan pengamanan dokumen negara.

“Jadi semua penempatan direksi itu tergantung dari kebutuhan kita. Peruri ini kan sebetulnya perusahaan untuk yang dijaga keamanan, security, dan lain sebagainya. Kita butuh ya, jadi ini kan bukan perusahaan sebetulnya Peruri ini lebih kepada alat pemerintah untuk mengontrol tadi kan, karena ini bukan perusahaan komersial kan, sebetulnya,” terangnya.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa Peruri memiliki peran ganda sebagai entitas bisnis sekaligus instrumen pemerintah dalam menjaga keamanan dokumen-dokumen vital negara. Karakteristik unik inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan sosok yang dinilai tepat untuk memimpin Peruri sesuai dengan kebutuhan dan fungsi strategis perusahaan.

Mengapa Purnawirawan TNI?

Penunjukan purnawirawan TNI AD sebagai Direktur Utama Peruri yang baru bukan merupakan keputusan sembarangan. Teguh Arief Indratmoko dipilih karena memiliki pengalaman dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Peruri dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya. Pengalaman militer yang dimilikinya menjadi nilai tambah dalam mengelola aspek keamanan dan pengamanan yang menjadi tanggung jawab utama Peruri.

Dony menambahkan bahwa pertimbangan ini menjadi dasar dalam menentukan sosok yang dinilai tepat untuk memimpin Peruri sesuai dengan kebutuhan dan fungsi strategis perusahaan. Dengan demikian, penunjukan ini mencerminkan pendekatan yang holistik dalam memilih pemimpin yang mampu menangani tantangan unik yang dihadapi Peruri.

Perubahan Struktur Kepemimpinan

Selain pengangkatan Teguh Arief Indratmoko sebagai Direktur Utama, BP BUMN juga menetapkan Geerhan Lantara sebagai Ketua Dewan Pengawas. Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan memastikan bahwa Peruri dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif dalam menjaga keamanan dokumen negara.

Kedua perubahan kepemimpinan ini merupakan bagian dari upaya BP BUMN untuk memastikan bahwa setiap badan usaha memiliki struktur kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. Dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, diharapkan Peruri dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi optimal bagi negara.

Perubahan kepemimpinan di Peruri ini juga mencerminkan komitmen BP BUMN dalam melakukan evaluasi berkala terhadap struktur organisasi dan kepemimpinan di setiap badan usaha milik negara. Melalui pendekatan yang berbasis kebutuhan, diharapkan setiap perubahan dapat memberikan dampak positif bagi kinerja dan pengembangan perusahaan.