Indonesia Memperkuat Posisi dalam Era Kecerdasan Buatan Global
Menko Airlangga – Shanghai menjadi saksi sejarah bagi Indonesia saat Menko Airlangga Hartarto mewakili negara untuk menandatangani deklarasi pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Artifisial Global atau WAICO pada Kamis (16/7). Pertemuan ini dihadiri oleh 29 negara pendiri yang terdiri dari China, Aljazair, Belarus, Brazil, Kamboja, Kamerun, Kongo, Kuba, Ethiopia, Indonesia, Kazakhstan, Kenya, Kirgistan, Laos, Lesotho, Malaysia, Mozambik, Myanmar, Nikaragua, Oman, Pakistan, Rusia, Senegal, Serbia, Afrika Selatan, Tajikistan, Uzbekistan, Venezuela, dan Zambia.
AI sebagai Pengungkit Ekonomi Nasional
Dalam konferensi pers yang digelar malam Jumat (17/7) di Shanghai, Menko Airlangga menegaskan bahwa kecerdasan buatan memiliki peran strategis bagi kemajuan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tidak ada satu pun negara yang benar-benar terdepan dalam bidang AI, sehingga peluang untuk berkembang bersama negara lain sangat terbuka lebar.
AI salah satu game changer ke depan dan tidak ada satu pun negara yang paling depan di bidang AI sehingga kita pun bisa maju bersama-sama dengan negara lain dengan memanfaatkan AI, kata Menko Airlangga.
Proyeksi ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren positif yang menggembirakan. Hingga tahun 2026, sektor ini diprediksi mencapai nilai 135 miliar dolar AS, sementara pada 2030 angkanya akan melonjak menjadi 366 miliar dolar AS. Angka-angka tersebut sejalan dengan usulan Indonesia dalam kerangka kerja sama ASEAN Digital Economic Framework Agreement yang diharapkan dapat ditandatangani oleh keketuaan Filipina tahun ini.
Menurut Airlangga, kesepakatan tersebut akan meningkatkan besaran ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS. Sementara itu, potensi ekonomi digital Indonesia sendiri akan naik dari 400 miliar dolar AS menjadi 600 miliar dolar AS. Pengembangan ekonomi digital dan AI di Indonesia bukanlah hal baru karena pemerintah telah meluncurkan Industry 4.0 pada 2018 dengan salah satu komponennya mengenai kecerdasan buatan.
Implementasi AI dan Dampak Ekonominya
Airlangga menambahkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk menyumbang pendapatan bagi Indonesia. Dalam skenario business as usual, potensi kontribusi AI pada 2030 mencapai 400 miliar dolar AS. Namun, jika diimplementasikan dengan digital economy framework, angka tersebut akan meningkat menjadi 2 triliun dolar AS.
Selain itu, sistem pembayaran QRIS Indonesia kini telah dapat digunakan untuk transaksi beberapa mata uang negara lain. Layanan ini mencakup sejumlah negara di ASEAN maupun di China, Jepang, dan Korea Selatan. Dengan Indonesia menjadi negara penandatangan WAICO, klasifikasi Indonesia adalah menjadi founder organisasi sehingga Indonesia punya akses terhadap pembicaraan soal AI itu sendiri, tegas Airlangga.
Selama berada di Shanghai, Menko Airlangga juga bertemu dengan perwakilan beberapa perusahaan China seperti Huawei, ByteDance, Unitree, Deep Robotics dan FiberHome. Ia menyatakan bahwa ke depan dengan mengoptimalkan WAICO kita dapat memperluas peluang transfer teknologi, investasi, dan pengembangan pusat riset AI di Indonesia; dan membuka peluang yang lebih besar bagi startup nasional dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di pasar global.
Tata Kelola AI Nasional
Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dalam konferensi pers tersebut mengatakan Indonesia tidak ingin hanya sebagai penonton dalam perkembangan AI. Ia menjelaskan bahwa Indonesia berperan aktif yaitu bagaimana kita bisa berperan bagaimana berperan untuk penyusunan tata kelola AI global termasuk dengan mengedepankan etika, mendorong potensi ekonomi dan edukasi dan juga untuk pelayanan kesehatan di dalam negeri.
Hal tersebut juga sejalan dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Artificial Intelligent 2026-2029 yang menurut Angga dalam waktu dekat akan disahkan Presiden. Masih ada juga rancangan peraturan presiden tentang etika AI yang sekarang dalam pembahasan tahap akhir, ungkap Angga.
Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional 2026–2029 merupakan dokumen panduan strategis yang disiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama lintas kementerian. Roadmap ini berfokus pada penguatan tata kelola, infrastruktur, talenta SDM, dan riset untuk mencapai kedaulatan digital dan pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah Perpres itu diteken, tiap kementerian lembaga diwajibkan menurunkan aturan sektoral yang lebih rinci, sementara Komdigi bertindak sebagai orkestrator tata kelola lintas sektor. Arah besar Perpres tersebut adalah memosisikan AI sebagai pengungkit menuju Indonesia Emas dengan lima klaster prioritas: kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan, dan sektor lainnya.
