Rafael Grossi nilai PBB makin kehilangan relevansi

Organisasi Dunia Hadapi Krisis Relevansi di Tengah Geopolitik yang Berubah

Pemandanganindah.com – Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pilar utama tata kelola global tengah diuji oleh dinamika politik internasional yang semakin kompleks. Dalam sebuah analisis mendalam yang dipublikasikan pada hari Kamis, Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sekaligus salah satu kandidat untuk jabatan Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan kekhawatiran serius mengenai masa depan organisasi multilateral tersebut. Ia menggambarkan kondisi PBB yang perlahan-lahan kehilangan relevansinya di tengah krisis-krisis global yang terus bertumpuk.

Grossi tidak memvisualisasikan ancaman kematian mendadak bagi PBB. Sebaliknya, ia melihat sebuah proses degenerasi yang berjalan secara bertahap. Organisasi yang didirikan pada tahun 1945 ini, menurutnya, telah bergerak menjauh dari efektivitasnya. Meskipun masih eksis secara formal, PBB dinilai kurang memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani konflik-konflik bersenjata dan krisis-krisis internasional yang muncul dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya tidak melihat PBB dalam bahaya kematian dalam waktu dekat… Saya melihatnya lebih sebagai semacam kematian yang perlahan. PBB telah bergerak menuju ketidakrelevanan… tanpa memberikan kontribusi yang berarti terhadap krisis dan perang antarnegara yang terjadi baru-baru ini,” kata Grossi dalam wawancara dengan Financial Times.

Kritik yang disampaikan oleh Grossi meluas ke berbagai bidang kerja organisasi tersebut. Ia secara khusus menyoroti rasa frustrasi terhadap kinerja PBB dalam menangani isu-isu sosial dan upaya-upaya global untuk memerangi perubahan iklim. Kedua bidang ini dianggap sebagai tantangan krusial bagi umat manusia, namun hasilnya dinilai belum memuaskan. Ketidakmampuan PBB untuk menghasilkan solusi konkret dalam isu-isu ini semakin memperdalam persepsi bahwa organisasi tersebut kehilangan daya tangkapnya terhadap realitas global.

Proses Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB

Kritik-kritik ini muncul pada momen yang strategis bagi PBB. Saat ini, para anggota Dewan Keamanan sedang melaksanakan pemungutan suara pendahuluan untuk memilih Sekretaris Jenderal berikutnya. Hasil dari proses ini akan menjadi rekomendasi resmi kepada Majelis Umum PBB, yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat Sekretaris Jenderal berdasarkan Piagam PBB. Proses ini menjadi momen refleksi penting bagi organisasi tersebut, mengingat kritik yang datang dari dalam sistem sendiri.

Masa jabatan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB saat ini, akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Ini merupakan periode kedua dan terakhirnya dalam jabatan tersebut. Dengan demikian, proses suksesi yang sedang berlangsung akan menentukan arah kebijakan PBB untuk dekade berikutnya. Pemilihan pemimpin baru ini bukan sekadar pergantian figur, melainkan juga kesempatan untuk merevitalisasi peran organisasi di tengah dunia yang berubah.

Pada tanggal 31 Juli, Zenon Mukongo Ngay, Wakil Tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB dan juga Presiden Dewan Keamanan PBB saat itu, mengumumkan bahwa putaran pertama pemungutan suara tertutup untuk kandidat Sekretaris Jenderal telah selesai dilaksanakan. Pengumuman ini menandai dimulainya tahap evaluasi formal terhadap profil para kandidat yang telah mendaftar.

Para Kandidat yang Bersaing

Terdapat tujuh kandidat yang mencalonkan diri untuk mengisi jabatan tertinggi di PBB. Dari Argentina, Rafael Mariano Grossi hadir dengan pengalaman panjangnya di bidang non-proliferasi nuklir dan diplomasi internasional. Dari Chile, Michelle Bachelet membawa rekam jejaknya sebagai mantan presiden dan aktivis hak asasi manusia. Sementara itu, Maria Fernanda Espinosa Garces dari Ekuador dikenal dengan kontribusinya dalam isu lingkungan dan perubahan iklim.

Rebeca Grynspan Mayufis dari Kosta Rika juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan, dengan latar belakangnya dalam ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Olara Otunnu dari Uganda membawa pengalaman diplomatiknya yang luas, termasuk perannya sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi. Carolyn Rodrigues-Birkett dari Guyana menawarkan perspektif hukum internasional, sementara Macky Sall dari Senegal membawa pengalaman kepemimpinannya sebagai mantan presiden dan mediator konflik di Afrika.

Kehadiran Grossi dalam daftar kandidat ini menambah dimensi tersendiri dalam proses pemilihan. Sebagai seorang diplomat Argentina yang telah memimpin IAEA, ia memahami baik tantangan internal organisasi multilateral maupun dinamika politik global. Kritiknya terhadap PBB bukan sekadar pernyataan pribadi, melainkan refleksi dari pengalamannya langsung dalam sistem internasional.

Proses pemilihan ini akan berlangsung melalui beberapa tahap, termasuk diskusi terbuka dengan para kandidat dan pemungutan suara tertutup di Dewan Keamanan. Hasil akhirnya akan bergantung pada konsensus politik antar anggota Dewan Keamanan, yang terdiri dari lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Setiap suara memiliki bobot yang signifikan dalam menentukan siapa yang akan memimpin PBB hingga periode berikutnya.

Kritik Grossi mengenai “kematian perlahan” PBB menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota organisasi. Di tengah persaingan kekuatan besar dan munculnya tantangan baru seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan konflik regional, PBB perlu membuktikan bahwa ia masih relevan. Proses pemilihan Sekretaris Jenderal ini bukan hanya tentang memilih individu, tetapi juga tentang memilih arah masa depan organisasi yang telah berusia hampir delapan dekade.