AS rencanakan kenaikan biaya visa kerja H-1B hingga Rp1,82 miliar

Biaya Visa Kerja H-1B di Amerika Serikat Akan Melonjak Menjadi Lebih dari Rp1,82 Miliar per Pengajuan

Pemandanganindah.com – Industri teknologi dan sektor profesional di Amerika Serikat kini menghadapi tekanan biaya yang jauh lebih berat. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS mengajukan usulan resmi untuk menaikkan tarif pengajuan visa kerja H-1B hingga angka 103.265 dolar AS, setara dengan sekitar Rp1,82 miliar dalam kurs rupiah. Angka ini bukan sekadar penyesuaian rutin; ia mencerminkan pergeseran kebijakan imigrasi yang semakin ketat di bawah pemerintahan saat ini, sekaligus menjadi sinyal bahwa biaya administratif bagi perusahaan yang bergantung pada tenaga kerja asing akan terus membengkak.

Mekanisme dan Cakupan Tarif Baru

Dokumen usulan yang beredar menyebutkan bahwa besaran biaya tersebut harus dilunasi pada saat pendaftaran dilakukan, bukan setelah proses persetujuan. Artinya, pemberi kerja wajib menyiapkan dana penuh sebelum mengetahui apakah visa akan disetujui atau ditolak. Lebih lanjut, tarif ratusan ribu dolar itu berlaku sebagai tambahan di atas seluruh biaya dan pembayaran lain yang sudah ada dalam sistem imigrasi AS.

“Departemen Keamanan Dalam Negeri mengusulkan penetapan biaya sebesar 103.265 dolar AS, dibayarkan pada saat pendaftaran, untuk seluruh pengajuan visa H-1B.”

DHS menjelaskan bahwa dana tersebut ditujukan untuk menutupi sebagian biaya operasional terkait pemrosesan visa. Namun, para pengamat kebijakan imigrasi menilai bahwa lonjakan tarif setinggi ini pada praktiknya akan membebani terutama perusahaan menengah dan kecil yang selama ini mengandalkan program H-1B untuk mengisi posisi teknis, rekayasa, dan sains yang sulit dipenuhi oleh tenaga kerja domestik.

Apa Itu Visa H-1B dan Siapa yang Terpengaruh

Visa H-1B merupakan kategori izin kerja non-imigran yang memberi izin kepada pemberi kerja di Amerika Serikat untuk mempekerjakan warga negara asing dalam profesi yang menuntut keahlian khusus. Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) mensyaratkan bahwa posisi tersebut memiliki “kecakapan dan kemampuan luar biasa” sebagai prasyarat kualifikasi. Dalam praktiknya, visa ini paling banyak digunakan oleh perusahaan teknologi, lembaga riset, rumah sakit, dan firma konsultan untuk merekrut insinyur perangkat lunak, ilmuwan data, dokter spesialis, dan profesional akademik dari luar negeri.

Setiap tahun, jumlah visa H-1B yang tersedia dibatasi oleh kuota kongres, sehingga kompetisi antar perusahaan sangat ketat. Kenaikan biaya hingga lebih dari 100.000 dolar per pengajuan berpotensi mengubah kalkulasi ekonomi banyak perusahaan: posisi yang sebelumnya layak diisi oleh tenaga kerja asing kini mungkin akan dialihkan ke kandidat domestik atau bahkan dibiarkan kosong sementara.

Konteks Hukum: Hakim Batalkan Tarif 100.000 Dolar Sebelumnya

Usulan terbaru ini tidak muncul dalam ruang hampa. Pada Juni lalu, seorang hakim federal AS mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa keputusan Presiden Donald Trump menetapkan tarif 100.000 dolar AS untuk visa H-1B merupakan bentuk pemungutan pajak yang tidak sah secara konstitusional. Putusan tersebut memicu kebingungan di kalangan pemberi kerja yang telah membayar atau merencanakan pengajuan dengan asumsi tarif lama berlaku. Dengan usulan baru sebesar 103.265 dolar, DHS tampaknya berupaya membangun kembali kerangka tarif melalui mekanisme regulasi yang berbeda, bukan melalui perintah eksekutif yang telah dibatalkan pengadilan.

Penegakan Hukum dan Tuduhan Penyalahgunaan

Di sisi lain, pemerintah AS juga memperketat pengawasan terhadap program ini. Pada Juli, Wakil Presiden JD Vance mengumumkan bahwa Departemen Perburuhan AS tengah menyelidiki puluhan kasus dugaan penipuan yang memanfaatkan celah dalam program visa kerja H-1B. Sebagai bagian dari investigasi tersebut, otoritas telah menerbitkan sejumlah surat pemanggilan paksa (subpoena) kepada pihak-pihak yang dianggap terlibat.

“Penyalahgunaan visa kerja H-1B menekan upah pekerja asli AS. Pelaku penyalahgunaan visa tersebut akan dilarang masuk AS.”

Pernyataan Vance menggarisbawahi narasi politik yang sedang dibangun: bahwa sebagian perusahaan menggunakan visa H-1B bukan untuk mengisi kekosongan keahlian yang benar-benar ada, melainkan untuk menekan biaya tenaga kerja dan menggeser posisi yang seharusnya diisi oleh warga negara AS. Jika narasi ini terus menguat, dapat diantisipasi bahwa selain kenaikan biaya, pemerintah juga akan memperketat kriteria persetujuan, memperpanjang waktu pemrosesan, dan memperluas cakupan audit terhadap pemberi kerja.

Implikasi bagi Pasar Tenaga Kerja dan Investor

Bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kenaikan tarif ini berimplikasi langsung pada strategi rekrutmen global. Tim teknis yang selama ini ditempatkan di kantor cabang AS melalui jalur H-1B kini harus mempertimbangkan apakah biaya tambahan ratusan juta rupiah per karyawan masih sebanding dengan nilai yang dihasilkan. Beberapa analis memperkirakan akan terjadi pergeseran menuju model kerja jarak jauh lintas batas, di mana karyawan tetap berada di negara asal namun berkontribusi pada proyek domestik AS, sehingga menghindari kebutuhan visa kerja sama sekali.

Bagi individu pemohon, terutama profesional muda dari negara berkembang, hambatan biaya yang kini ditanggung pemberi kerja dapat berujung pada pengurangan jumlah posisi yang ditawarkan atau perpanjangan masa tunggu. Kombinasi antara tarif tinggi, investigasi penegakan hukum, dan retorika politik yang keras terhadap program ini menciptakan lingkungan yang jauh lebih tidak pasti dibandingkan beberapa tahun terakhir.

Usulan DHS ini masih berada pada tahap proposal dan belum menjadi kebijakan yang berlaku. Namun, arah kebijakan yang ditunjukkan sudah cukup jelas: biaya administratif bagi pemegang visa kerja akan terus meningkat, sementara ruang toleransi terhadap penyalahgunaan program menyempit. Perusahaan dan profesional yang bergantung pada jalur H-1B perlu mulai menyesuaikan perencanaan keuangan dan strategi kepatuhan mereka sejak sekarang.