Hamas desak mediator tekan Israel setujui peta jalan tahap keedua gencatan senjata Gaza

Hamas Dorong Mediator Tekan Israel Terima Peta Jalan Tahap Kedua Gencatan Senjata Gaza

Pemandanganindah.com – Delegasi Hamas yang dipimpin langsung oleh kepala biro politiknya, Khalil al-Hayya, melayangkan seruan keras pada Minggu (16/8) agar seluruh pihak mediator dan penjamin perjanjian gencatan senjata Gaza mendesak Israel menyetujui peta jalan tahap kedua kesepakatan tersebut. Seruan itu dilontarkan sesaat setelah delegasi Hamas menggelar pertemuan di ibu kota Mesir, Kairo, bersama perwakilan negara-negara mediator serta penjamin perjanjian gencatan senjata.

Pertemuan di Kairo tersebut menjadi sorotan diplomatik karena menandai upaya terbaru untuk menghidupkan kembali proses negosiasi yang sempat mandek. Para mediator, yang selama ini berperan sebagai perantara antara kedua belah pihak, diminta mengambil posisi lebih tegas dalam menekan Tel Aviv agar tidak terus-menerus menunda implementasi komitmen yang telah disepakati.

Tuntutan Utama Delegasi Hamas

Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pasca-pertemuan, delegasi Hamas merinci sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi Israel. Pertama, Tel Aviv wajib menunaikan seluruh kewajiban yang tercantum dalam tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Kedua, aksi pembunuhan warga sipil dan operasi serangan darat harus dihentikan secara total. Ketiga, Israel harus menyetujui peta jalan yang mengatur transisi menuju tahap kedua perjanjian.

Hamas juga menegaskan bahwa pihaknya telah menerima dokumen peta jalan tersebut. Gerakan itu menjelaskan bahwa tujuan utama peta jalan adalah menjamin gencatan senjata yang bersifat permanen, penarikan penuh seluruh pasukan Israel dari wilayah Gaza, penyaluran bantuan kemanusiaan secara berkesinambungan tanpa hambatan, serta dimulainya operasional Komite Nasional untuk Administrasi Gaza sebagai lembaga yang akan mengelola urusan sipil di wilayah tersebut.

Posisi Netanyahu: Penolakan dan Syarat Pelucutan

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan sikap yang bertolak belakang. Pada awal Agustus, Netanyahu menegaskan bahwa Israel menolak peta jalan yang didukung Amerika Serikat itu. Ia menambahkan bahwa Tel Aviv tidak akan menarik pasukannya dari Gaza hingga Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya. Pernyataan tersebut memperjelas jurang posisi antara kedua pihak dan menjelaskan mengapa proses transisi menuju tahap kedua masih tersendat.

“Israel menolak peta jalan yang didukung AS itu dan tidak akan menarik pasukannya dari Gaza hingga Hamas sepenuhnya dilucuti senjatanya.” — Benjamin Netanyahu, awal Agustus

Isi Peta Jalan 15 Poin Dewan Perdamaian

Dokumen yang menjadi pusat perdebatan ini diterbitkan oleh “Dewan Perdamaian” (Board of Peace) yang dipimpin Amerika Serikat pada 31 Juli. Peta jalan tersebut terdiri dari 15 poin yang mengatur pelaksanaan tahap lanjutan perjanjian Gaza. Beberapa elemen kuncinya meliputi penghentian total operasi militer, pengalihan administrasi sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, penonaktifan senjata berat, penghapusan persediaan amunisi, pembongkaran fasilitas produksi militer dan jaringan terowongan, serta pengaturan teknis mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza.

Kehadiran poin-poin terkait pelucutan senjata berat dan pembongkaran infrastruktur militer Hamas menjadi titik paling sensitif dalam dokumen tersebut. Bagi Hamas, komitmen semacam itu menyentuh inti kapasitas pertahanan gerakan dan memerlukan jaminan keamanan yang kuat sebelum diimplementasikan. Bagi Israel, sebaliknya, pelucutan senjata merupakan prasyarat mutlak agar Gaza tidak kembali menjadi basis serangan roket dan serangan lintas perbatasan.

Konteks Diplomatik dan Implikasi

Perjanjian gencatan senjata Gaza yang ditandatangani pada Januari 2025 dirancang dalam beberapa tahap. Tahap pertama berfokus pada penghentian pertempuran aktif, pertukaran tawanan, dan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan. Tahap kedua, yang kini menjadi fokus negosiasi, mencakup transisi menuju pemerintahan sipil, penarikan militer, dan rekonstruksi. Kegagalan mencapai konsensus pada tahap kedua berisiko mengembalikan kedua pihak ke kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan.

Keterlibatan Amerika Serikat melalui mekanisme “Dewan Perdamaian” menunjukkan bahwa Washington masih berupaya mempertahankan perannya sebagai penjamin utama perjanjian. Namun, ketegangan antara tuntutan Hamas akan jaminan keamanan dan kepastian penarikan pasukan, di satu sisi, dengan keinsistenan Netanyahu pada pelucutan total, di sisi lain, menciptakan dinamika yang sulit dipecahkan tanpa tekanan diplomatik yang terkoordinasi dari seluruh pihak mediator.

Mesir, sebagai tuan rumah pertemuan Kairo, kembali memainkan peran sentral dalam memfasilitasi dialog. Posisi geografis negara itu, yang berbagi perbatasan dengan Gaza melalui Terowongan Rafah, menjadikan Kairo titik temu alami bagi negosiasi antara kedua pihak. Keberhasilan atau kegagalan upaya mediasi ini akan menentukan apakah gencatan senjata yang rapuh dapat diperkuat menjadi kerangka perdamaian yang berkelanjutan, atau justru kembali runtuh ke dalam siklus kekerasan yang telah menghantui wilayah tersebut selama bertahun-tahun.

Bagi warga Gaza yang telah mengalami lebih dari dua tahun konflik berkepanjangan, setiap hari penundaan dalam implementasi peta jalan berarti berkepanjangan pula penderitaan akibat blokade, kerusakan infrastruktur, dan ketidakpastian akan nasib keluarga. Tekanan diplomatik yang kini didorong Hamas melalui jalur Kairo bukan sekadar manuver politik, melainkan upaya untuk memastikan bahwa janji-janji dalam perjanjian gencatan senjata benar-benar diterjemahkan menjadi realitas di lapangan.