Pemprov Aceh minta pusat percepat pemulihan infrastruktur di Gayo Lues

Desakan Pemulihan Permanen Infrastruktur Gayo Lues Naik ke Tingkat Pusat

Pemandanganindah.com – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada Selasa untuk menyampaikan permohonan percepatan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur akibat bencana hidrometeorologi. Langkah ini bukan sekadar kunjungan formal; ia merupakan upaya konkret agar konektivitas wilayah yang terputus sejak bencana dapat dipulihkan secara menyeluruh, bukan sekadar ditambal sementara.

Fadhlullah menegaskan bahwa usulan yang dibawa ke meja Kementerian PU mencakup aspek keselamatan warga, pemerataan pembangunan, dan pemulihan konektivitas antarwilayah. Ia menekankan bahwa masyarakat Gayo Lues tidak boleh terus-menerus hidup dalam kondisi akses terbatas akibat kerusakan jalan dan jembatan.

“Kami mengusulkan demi pemulihan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan keselamatan masyarakat Gayo Lues.”

Titik Infrastruktur yang Menunggu Penanganan Permanen

Daftar usulan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut mencakup sejumlah struktur vital yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas warga. Berikut rincian proyek yang diminta agar segera dibangun secara permanen:

Jembatan Aih Bobo dengan bentang 80 meter dan Jembatan Kendawi dengan bentang serupa, keduanya menjadi akses penting bagi komunitas di sekitarnya. Selanjutnya, Jembatan Rerebe sekaligus Tripe Jaya dengan bentang 180 meter, serta Jembatan Pintu Rime yang juga memiliki bentang 180 meter, menandai skala kerusakan yang cukup besar dan menuntut solusi rekayasa yang lebih kompleks. Jembatan Atu Peltak Penomon Jaya (bentang 80 meter) dan Jembatan Simpang Kenyaran–Aih Ilang (bentang 80 meter) melengkapi daftar struktur yang harus segera dipulihkan.

Di samping itu, Jembatan Lesten dengan bentang 120 meter serta pembangunan Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer turut masuk dalam paket usulan. Kombinasi jembatan dan jalan ini menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya menyangka satu titik, melainkan jaringan akses yang saling terhubung.

Konteks: Tindak Lanjut Kunjungan Wakil Presiden

Suhaidi menjelaskan bahwa seluruh usulan tersebut merupakan kelanjutan langsung dari dua kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Gayo Lues. Pada kunjungan-kunjungan itu, Wapres meninjau secara langsung kondisi infrastruktur yang terdampak bencana dan menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan mendesak kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, pertemuan di Jakarta menjadi bagian dari rantai tindak lanjut yang telah dimulai sejak tingkat nasional.

“Penanganan darurat sudah berjalan bertahap. Namun, pembangunan permanen perlu segera dimulai agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terus terhambat.”

Pernyataan ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara respons darurat dan rekonstruksi jangka panjang. Sementara jembatan darurat atau perbaikan sementara mungkin telah dipasang untuk menjaga agar warga tetap bisa melintas, struktur permanen dengan standar rekayasa yang memadai belum tersedia. Tanpa penyelesaian permanen, setiap musim hujan berikutnya berisiko mengulangi kerusakan yang sama.

Implikasi Ekonomi dan Sosial bagi Masyarakat Gayo Lues

Bagi warga Gayo Lues, keterputusannya akses jalan dan jembatan bukan sekadar masalah teknis. Distribusi logistik bahan pokok, pengiriman hasil pertanian, mobilitas tenaga kerja, serta akses ke layanan kesehatan dan pendidikan semuanya bergantung pada infrastruktur yang berfungsi. Suhaidi menegaskan bahwa pemulihan akses jalan dan jembatan merupakan prioritas utama agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.

“Karena itu, pemulihan akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama saat ini, sehingga masyarakat Gayo Lues bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar.”

Gayo Lues sendiri merupakan kabupaten pegunungan di bagian tengah Aceh dengan topografi yang menuntut infrastruktur jembatan dan jalan dalam jumlah besar. Kerusakan akibat bencana hidrometeorologi—yang mencakup banjir bandang, longsor, dan aliran deras—sering menghantam struktur-struktur tersebut secara berulang. Oleh karena itu, pembangunan permanen dengan standar ketahanan yang lebih tinggi bukan hanya soal mengembalikan kondisi semula, melainkan juga soal meningkatkan kapasitas infrastruktur agar mampu menahan beban bencana di masa depan.

Panggilan untuk Respons Cepat dari Kementerian PU

Fadhlullah menutup pernyataannya dengan harapan agar Kementerian PU merespons usulan tersebut secepat mungkin. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur tangguh merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan kemewahan. Suhaidi menambahkan bahwa dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat segera direalisasikan, mengingat setiap penundaan memperpanjang penderitaan warga yang bergantung pada akses tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

“Kita berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur ini dapat segera direalisasikan.”

Dengan daftar proyek yang telah teridentifikasi secara spesifik—mulai dari bentang jembatan hingga panjang jalan—tanggung jawab kini berpindah ke meja pengambil keputusan di tingkat pusat. Pertanyaannya bukan lagi apa yang perlu dibangun, melainkan kapan pembangunan itu dimulai.