Megawati Diskusikan Geopolitik Timur Tengah dengan Kuasa Usaha Kedubes Irak

Topics Covered: Jakarta, Senin — Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Irak di kediamannya, Menteng, Jakarta. Pertemuan ini membahas Topics Covered yang mencakup dinamika geopolitik Timur Tengah, serta upaya memperkuat kerja sama antara Indonesia dan Irak. Dalam sesi diskusi, KUAI Irak, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy, menyampaikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatik sejak lama.

Topics Covered: Sejarah Diplomasi dan Dasa Sila Bandung

Al-Khalidy menyinggung perjalanan diplomatik bersejarah yang dilakukan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, ke Baghdad pada 1961. Ia menjelaskan bagaimana Soekarno diterima dengan penuh antusias oleh Perdana Menteri Irak, Mayor Jenderal Abdel Karim Qassim, yang waktu itu menggambarkan keinginan kedua negara untuk mempererat persaudaraan. “Kami masih menyimpan film dokumenter mengenai kunjungan tersebut,” ujarnya, menambahkan bahwa momen itu menjadi fondasi kepercayaan antara kedua negara.

“Kami masih menyimpan film dokumenter kunjungan bersejarah tersebut,” kata Al-Khalidy dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Senin.

Topics Covered: Komitmen Perdamaian dan Dialog dalam Geopolitik Timur Tengah

Dalam kesempatan itu, Al-Khalidy juga mengungkap bahwa hubungan Indonesia-Iraq sejak dibangun pada 1950, sekaligus menjadi salah satu dari beberapa negara yang secara cepat mengakui kemerdekaan Indonesia. Kedutaan Besar Irak di Jakarta dibuka pada 27 Maret 1950, sebagai wujud komitmen bilateral. “Hubungan Indonesia dan Irak telah berlangsung selama 76 tahun, kami berharap hubungan ini terus ditingkatkan dan dipertahankan dengan hangat,” imbuhnya.

“Pemerintah kami secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, namun juga mengutuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya. Kami menolak perang ini, kami menjunjung tinggi mekanisme dialog, negosiasi, dan perdamaian,” ujar Al-Khalidy.

Megawati Soekarnoputri menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa serangan AS dan Israel terhadap Iran dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara-negara merdeka. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan Piagam PBB, prinsip hukum internasional, dan Dasa Sila Bandung, yang menjadi landasan untuk kebijakan luar negeri Indonesia.

Topics Covered: Refleksi Politik Megawati dan Konsistensi Nilai Keagamaan

Dalam sesi yang hangat, Megawati juga menyingung sikapnya terhadap serangan AS terhadap Irak tahun 2003. “Saya berhubungan baik dengan George W Bush saat itu, tetapi pandangan politik kami berbeda. Saya menolak serangan AS ke Irak pada 2003, meskipun saya saat itu masih menjadi presiden Indonesia,” ujarnya. Tindakan tersebut memperlihatkan keteguhan Megawati dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara Timur Tengah.

“Saya presiden pertama yang datang ke AS setelah peristiwa 11 September bertemu Presiden Bush menyampaikan simpati saya dan mengutuk terorisme, tapi saya juga menyampaikan penolakan saya mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam,” kata Megawati.

Hal serupa juga diungkapkan Megawati terkait insiden 11 September 2001. Ia menegaskan bahwa Indonesia menolak terorisme, tetapi tidak menghubungkan gerakan tersebut dengan agama Islam. Pernyataan ini menunjukkan konsistensi pendiriannya dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan politik internasional dan nilai-nilai keagamaan.

Topics Covered: Warisan Bung Karno dan Pidato “To Build the World Anew”

Selama diskusi, Megawati menjelaskan bahwa ilmu geopolitik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia kini diwariskan dari perjuangan Bung Karno. Ia menyoroti Konferensi Asia-Afrika di Bandung, yang berdampak besar dalam menghasilkan Dasa Sila Bandung. “Dasa Sila Bandung menjadi cikal bakal Gerakan Non Blok, dan Bung Karno juga memperkenalkan konsep reformasi PBB dalam pidatonya di Sidang PBB,” katanya.

“Ternyata Bung Karno sudah melontarkan ide reformasi PBB di tahun 1960 melalui pidatonya, jauh sebelum pembahasan masalah reformasi PBB yang ramai dibahas sejak tahun 1993,” kata Al-Khalidy.

Al-Khalidy menambahkan bahwa saat menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Baghdad, ia belajar tentang dampak Konferensi Asia-Afrika. Dalam perannya sebagai diplomat di Kantor PBB, ia juga berkesempatan mempelajari bagaimana konsep-konsep yang diusung Bung Karno tetap relevan dalam diplomasi modern. Pertemuan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan tersebut.