Yusril tegaskan Indonesia perlu etika peradaban dan kedaulatan bangsa

Menyatukan Kompas Moral dan Mesin Teknologi: Visi Yusril untuk Peradaban Indonesia 2045

Pemandanganindah.com – Di tengah perdebatan panjang tentang arah pembangunan nasional, satu pertanyaan terus mengemuka: apakah Indonesia cukup memiliki daya dorong teknologi tanpa landasan moral, ataukah etika saja tanpa kapasitas industri akan membuat bangsa ini terjebak dalam retorika kosong? Menjawab pertanyaan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pidato kunci pada BJ Habibie Memorial Lecture Ke-5 yang digelar di Jakarta pada hari Rabu. Dalam forum tersebut, ia merajut dua warisan intelektual besar bangsa — pemikiran Mohammad Natsir dan gagasan Bacharuddin Jusuf Habibie — menjadi satu kerangka yang ia sebut sebagai fondasi menuju peradaban Indonesia tahun 2045.

Warisan Natsir: Moralitas sebagai Tulang Punggung Kekuasaan

Mohammad Natsir, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri kelima Republik Indonesia, meninggalkan jejak intelektual yang hingga kini masih relevan. Yusril menyoroti konsep demokrasi teistik yang dikembangkan Natsir, yakni pandangan bahwa pengelolaan kekuasaan politik tidak boleh dilepaskan dari orientasi moral dan etika. Bagi Natsir, kekuasaan tanpa kompas nilai akan berubah menjadi instrumen penindasan, betapapun demokratisnya mekanisme proseduralnya.

Titik paling konkret dari warisan etika Natsir, sebagaimana diurai Yusril, adalah Mosi Integral yang ia ajukan pada 3 April 1950. Dokumen tersebut bukan sekadar manuver politik, melainkan pernyataan sikap kebangsaan yang menempatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas segala kepentingan golongan. Dalam konteks hari ini, ketika polarisasi politik dan sentimen kedaerahan kerap mengancam kohesi nasional, Yusril menempatkan mosi itu sebagai teladan bahwa etika kebangsaan harus selalu mendahului kalkulasi elektoral.

Warisan Habibie: Kedaulatan Kemampuan dan Kemandirian Industri

Di kutub yang berlawanan namun saling melengkapi, Bacharuddin Jusuf Habibie — Presiden ketiga Republik Indonesia — membawa pesan yang berbeda namun sama-sama krusial. Habibie mengarahkan bangsa ini pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpijak pada iman dan takwa, sebuah prinsip yang ia ringkas dalam istilah imtaq. Lebih dari sekadar slogan, imtaq bagi Habibie adalah metodologi: teknologi harus dikembangkan dengan kesadaran bahwa manusia tetap berada di pusat, bukan mesin.

Yusril juga menyinggung strategi nilai tambah yang diusung Habibie, yakni pendekatan yang ia rumuskan dengan ungkapan “berawal dari akhir dan berakhir di awal”. Strategi ini menuntut agar setiap proyek industri dan riset dimulai dari visi produk akhir yang dibutuhkan pasar, lalu mundur ke belakang untuk merancang proses produksinya. Tujuannya jelas: Indonesia tidak boleh selamanya menjadi pasar bagi teknologi asing, melainkan harus membangun kapabilitas industri dan riset yang berdiri di atas kaki sendiri.

Kontribusi Habibie tidak berhenti di ranah teknologi. Ketika memimpin masa transisi Reformasi pada 1998–1999, ia meletakkan fondasi hukum dan demokrasi modern yang hingga kini menjadi kerangka tata kelola negara. Jaminan kebebasan pers, Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Otonomi Daerah, hingga Undang-Undang Hak Asasi Manusia — seluruhnya lahir dari periode singkat kepemimpinan transisi tersebut. Lebih dari itu, Habibie menunjukkan etika politik konstitusional yang langka: ketika MPR menolak pertanggungjawabannya pada 1999, ia mundur secara legawa tanpa memperpanjang masa jabatan di luar mekanisme yang sah.

Sintesis: Kompas Tanpa Mesin, Mesin Tanpa Kompas

Yusril merangkum hubungan kedua warisan itu dalam sebuah metafora yang tajam. Natsir, kata dia, menyediakan kompas etika yang menunjukkan arah. Habibie menghadirkan mesin penggerak yang memberi daya. Namun kompas tanpa mesin tidak mampu mendorong kapal ke mana pun. Sebaliknya, mesin tanpa kompas justru mempercepat kapal menuju jurang yang salah.

“Sintesis dari pemikiran kedua tokoh ini adalah peradaban yang berkarakter dan berkemampuan.”

Pernyataan itu bukan sekadar retorika akademis. Ia merujuk pada realitas bahwa Indonesia hari ini menghadapi dilema ganda: di satu sisi, kapasitas riset dan industri masih tertinggal jauh dari negara-negara tetangga; di sisi lain, degradasi etika publik — dari korupsi struktural hingga polarisasi media sosial — menggerogoti legitimasi institusi negara. Tanpa menyelesaikan kedua sisi secara simultan, setiap agenda pembangunan akan timpang.

Lima Agenda Etika Peradaban Menuju 2045

Dari sintesis tersebut, Yusril merumuskan setidaknya lima agenda pokok yang harus menjadi kompas kebijakan nasional hingga tahun 2045:

Pertama, penguatan kapasitas Indonesia dalam menghasilkan dan menguasai ilmu pengetahuan secara mandiri, bukan sekadar mengimpor dan memakainya. Kedua, setiap kebijakan industri strategis wajib dievaluasi ulang berdasarkan kemampuan yang benar-benar tumbuh di dalam negeri, bukan berdasarkan ambisi yang tidak didukung basis teknologi domestik. Ketiga, demokrasi harus dipelihara bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai mekanisme koreksi yang memungkinkan bangsa ini memperbaiki kesalahan tanpa harus menunggu krisis. Keempat, Pancasila tidak boleh berhenti menjadi teks yang dihafal di sekolah; ia harus terus diinternalisasi dalam praktik nyata kehidupan bernegara, dari kebijakan fiskal hingga penyelesaian konflik lokal. Kelima, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi, agar regulasi tidak menjadi rem yang menghambat inovasi atau sebaliknya menjadi ruang kosong yang ditinggalkan oleh kemajuan digital.

Forum BJ Habibie Memorial Lecture sendiri telah menjadi ruang tahunan untuk merefleksikan warisan intelektual para pemimpin bangsa. Edisi kelima ini menegaskan bahwa pertanyaan tentang arah peradaban Indonesia bukan lagi milik akademisi semata, melainkan menjadi agenda kebijakan yang menuntut respons konkret dari pembuat regulasi, pelaku industri, dan masyarakat sipil secara bersamaan. Tanpa keberanian untuk menyatukan etika dan kapasitas dalam satu kerangka kebijakan, tahun 2045 akan tiba bukan sebagai momen kebangkitan, melainkan sebagai tenggat yang terlewatkan.