Legislator minta Polri usut kematian warga saat ricuh di Pejompongan

Kematian Pedagang Cermin di Pejompongan Picat Desakan DPR ke Polri untuk Bongkar Akar Kekerasan

Pemandanganindah.com – Seorang pria berusia 59 tahun berinisial BS, yang sehari-hari berjualan cermin di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, ditemukan tak bernyawa pada Kamis (27/8) malam. Kematian itu terjadi di tengah kericuhan yang pecah setelah massa menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung DPR/MPR. Insiden ini langsung memicu sorotan tajam dari dunia legislatif, khususnya dari Komisi III DPR yang mengawasi penegakan hukum.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah yang akrab disapa Abduh, secara tegas meminta agar kepolisian tidak berhenti pada tataran pelaku lapangan semata. Ia mendesak agar Polri menelusuri siapa di balik kerumunan tak dikenal yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban, termasuk motif, perintah, dan asal-usul kelompok tersebut.

“Informasi itu yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” kata Abduh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Penyidikan Harus Transparan agar Publik Tidak Dibiarkan Berspekulasi

Abduh menekankan bahwa proses penyidikan atas kematian BS wajib dijalankan secara menyeluruh dan terbuka. Alasannya sederhana: ketika negara gagal menjelaskan secara gamblang bagaimana seorang warga biasa kehilangan nyawa di depan mata keluarganya, ruang kosong itu akan terisi oleh spekulasi yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan selama aksi demonstrasi merupakan kewenangan langsung Polri. Oleh karena itu, pengungkapan kasus secara terbuka bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen untuk mempertahankan legitimasi negara di mata masyarakat.

Potensi Penerapan Pasal Pembunuhan Berencana

Dalam konteks hukum pidana, Abduh membuka kemungkinan penerapan pasal yang lebih berat apabila penyidik menemukan bukti perencanaan. Ia menyebut bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana, dengan catatan bahwa unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban harus dapat dibuktikan secara meyakinkan di persidangan.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana, tetapi tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” ujar Abduh.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun afiliasi organisasinya.

“Tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

“Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” imbuh Abduh.

Kisah dari Sisi Keluarga: Sudarsi dan Malam yang Tak Pernah Kembali

Di balik angka statistik dan pernyataan resmi, terdapat satu keluarga yang kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Sudarsi (56), istri BS, menceritakan bagaimana suaminya menutup usaha penjualan cermin lebih awal pada Kamis malam karena melihat massa mulai berdatangan di sekitar rumah mereka di Pejompongan.

Setelah situasi tampak mereda dan dinilai lebih aman, BS keluar rumah untuk memeriksa kondisi lingkungan. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali hingga larut malam. Sudarsi berupaya mencari suaminya, namun tanpa hasil.

Keluarga baru memperoleh petunjuk keberadaan BS pada Jumat (28/8) dini hari, ketika sebuah video beredar dan mereka memastikan bahwa sosok yang tampak di dalamnya adalah BS. Tidak ada anggota keluarga yang menyaksikan langsung bagaimana korban dipukul atau dibawa pergi.

“Kita tahunya dari video. Kita enggak ada yang lihat jelas posisi dia, posisi dia dipukulin, posisi dia dibawa, kita enggak tahu,” ungkap Sudarsi dengan suara bergetar.

Informasi selanjutnya yang diterima keluarga menunjukkan bahwa BS telah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sudarsi menduga suaminya telah meninggal di lokasi kejadian sebelum sempat mendapat penanganan medis.

BS dimakamkan pada Jumat (28/8) di kawasan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat, hanya satu hari setelah insiden yang merenggut nyawanya.

Konteks: Keamanan Demonstrasi dan Tanggung Jawab Negara

Kericuhan di kawasan Pejompongan terjadi di tengah gelombang penyampaian aspirasi yang rutin berlangsung di sekitar kompleks parlemen Jakarta. Setiap kali massa berkumpul dalam jumlah besar, risiko bentrokan dengan pihak lain atau dengan aparat meningkat. Dalam situasi semacam itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan seluruh warga, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam demonstrasi namun tinggal atau beraktivitas di radius kejadian.

Kematian seorang pedagang kecil yang sekadar keluar rumah untuk memastikan keamanan lingkungannya menjadi pengingat bahwa dampak demonstrasi tidak selalu terbatas pada peserta aksi. Warga sipil di sekitar lokasi kerap menjadi pihak yang paling rentan ketika ketertiban runtuh dan kelompok tak dikenal bergerak bebas. Oleh karena itu, desakan agar Polri menelusuri akar masalah—bukan sekadar menangkap pelaku di permukaan—menjadi tuntutan yang wajar sekaligus mendesak bagi pemulihan kepercayaan publik terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia.