HNW dorong pembaruan DTSEN agar KIP Kuliah tak terhenti akibat desil

Desil Berubah, Kuliah Terancam: HNW Tuntut Mekanisme Perlindungan Transisi bagi Mahasiswa

Pemandanganindah.com – Perubahan angka pemeringkatan ekonomi dalam sistem data nasional kini mengancam keberlangsungan studi ribuan mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) secara tegas meminta agar pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak menjadi alasan tunggal untuk memutus akses Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada Senin, ia menegaskan bahwa persoalan administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk menuntaskan pendidikan tinggi.

“Negara tidak boleh membiarkan persoalan administratif memutus harapan anak-anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.”

Apa Itu Desil dan Mengapa Perubahan Angka Bisa Berdampak Besar

Desil adalah skala pemeringkatan relatif kondisi sosial-ekonomi sebuah keluarga, berkisar dari angka satu hingga sepuluh. Semakin rendah angkanya, semakin dianggap miskin keluarga tersebut. KIP Kuliah, sebagai instrumen bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, menggunakan data desil sebagai salah satu parameter kelayakan penerima. Ketika sebuah keluarga mengalami pergeseran status ekonomi—misalnya karena kehilangan pekerjaan, bencana alam, atau lonjakan biaya hidup—angka desilnya dapat berubah secara signifikan dalam satu periode pemutakhiran data.

HNW mengingatkan bahwa desil hanyalah indikator relatif, bukan satu-satunya tolok ukur kesejahteraan riil. Kondisi faktual setiap keluarga, termasuk tanggungan besar, penyakit berkepanjangan, atau dampak bencana, tidak selalu tercermin secara akurat dalam satu angka statistik. Oleh karena itu, verifikasi lapangan tetap menjadi langkah yang tidak bisa dilewati sebelum bantuan dihentikan.

“Jangan sampai mahasiswa yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, experienced sakit berkepanjangan, terdampak bencana, memiliki tanggungan keluarga besar, atau menghadapi kenaikan biaya hidup, justru dianggap tidak layak hanya karena perubahan angka desil dalam sistem.”

Masukan Masyarakat dan Posisi Konstitusional KIP Kuliah

HNW, yang juga legislator di bidang sosial, mengaku telah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat mengenai ketidakakuratan data desil dalam DTSEN. Sebagian keluhan tersebut berujung pada penghentian mendadak bantuan KIP Kuliah bagi mahasiswa yang secara ekonomi masih membutuhkan dukungan. Ia menekankan bahwa KIP Kuliah bukan sekadar program bantuan biasa, melainkan instrumen strategis untuk mengimplementasikan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membuka jalur mobilitas sosial bagi keluarga rentan.

Dalam konteks ini, setiap gangguan administratif pada mekanisme penyaluran bantuan berpotensi memutus rantai mobilitas sosial yang telah dibangun bertahun-tahun. Seorang mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah akibat perubahan data administratif tidak hanya kehilangan kesempatan pendidikan, tetapi juga berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan antargenerasi.

Tuntutan Mekanisme Perlindungan Transisi

HNW meminta empat pemangku kebijakan—Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta perguruan tinggi—untuk menyiapkan mekanisme perlindungan transisi bagi mahasiswa yang terdampak perubahan desil. Mekanisme tersebut mencakup beberapa komponen utama:

Pertama, penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh mahasiswa dan keluarganya. Kedua, penetapan batas waktu penyelesaian yang jelas agar tidak ada mahasiswa yang tersangkut dalam ketidakpastian berkepanjangan. Ketiga, pendampingan langsung dari pihak kampus bagi mahasiswa yang datanya belum selaras dengan kondisi ekonomi riil. Keempat, pemberian ruang bagi perguruan tinggi untuk menyampaikan hasil verifikasi sosial-ekonomi mahasiswa kepada pemerintah, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan perlindungan data pribadi.

“Verifikasi manusia, kesempatan keberatan, dan perlindungan bagi mahasiswa aktif harus didahulukan. Jangan sampai anak-anak dari keluarga rentan dipaksa berhenti kuliah karena sistem belum mampu membaca kenyataan hidup mereka.”

Ia menegaskan bahwa bantuan KIP Kuliah sebaiknya tidak dihentikan sebelum proses verifikasi lapangan dan mekanisme sanggah selesai sepenuhnya. Prinsip kehati-hatian administratif harus berlaku: selama belum ada kepastian bahwa kondisi ekonomi keluarga memang telah berubah secara substansial, bantuan tetap berjalan.

Respons BPS: Kanal Sanggah dan Pemutakhiran Berkelanjutan

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan sanggahan apabila menemukan data desil diri atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kanal resmi yang tersedia antara lain aplikasi Cek Bansos di cekbansos.kemensos.go.id, sistem SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta portal Cek DTSEN di dtsen-form.bps.go.id.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (21/8), Amalia menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali data. Posisi desil tetap ditentukan berdasarkan data dan metode statistik yang berlaku secara nasional.

“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.”

Implikasi ke Depan

Isu ini menyoroti ketegangan inheren antara efisiensi pemutakhiran data dan perlindungan hak individu. Sistem statistik nasional memang memerlukan pembaruan berkala agar alokasi bantuan sosial tetap proporsional. Namun, tanpa mekanisme transisi yang memadai, setiap siklus pemutakhiran berpotensi menciptakan gelombang mahasiswa yang tiba-tiba kehilangan dukungan finansial di tengah semester. Penyelesaian yang ideal menuntut kolaborasi lintas lembaga dengan prinsip bahwa hak pendidikan—yang dijamin konstitusi—tidak boleh bergantung pada satu variabel administratif semata.