Gubernur NTB tambah insentif 1.759 guru PPPK sebagai kado Hardiknas

Langkah Gubernur NTB untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik

Gubernur NTB tambah insentif 1 759 guru – Mataram – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan rencana untuk meningkatkan insentif tambahan kepada 1.759 guru yang bekerja dalam status Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pendidikan dan memberikan penghargaan kepada para pendidik yang berkontribusi di bidangnya.

Peringatan Hardiknas tahun ini diadakan di lapangan Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Mataram, pada hari Sabtu. Dalam upacara tersebut, Iqbal memberikan pernyataan penting terkait insentif yang dijanjikan kepada guru PPPK-PW. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk membantu para guru yang penghasilan mereka bergantung pada jam mengajar. Meski anggaran terbatas, pihaknya berusaha memaksimalkan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Khusus untuk guru PPPK-PW yang penghasilannya tergantung jam mengajar, kami berupaya di tengah keterbatasan fiskal untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Iqbal pada upacara peringatan Hardiknas di lapangan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB di Mataram, Sabtu.

PPPK-PW adalah program pemerintah yang memberikan peluang kerja kepada tenaga pendidik dengan kontrak paruh waktu. Program ini diharapkan bisa memperkuat keberadaan tenaga pengajar di daerah-daerah yang kurang memiliki tenaga profesional. Dengan tambahan insentif sebesar Rp500 ribu, Iqbal ingin memastikan bahwa para guru tidak hanya diberikan penghasilan sesuai dengan tanggung jawabnya, tetapi juga diakui atas kontribusi mereka terhadap pendidikan nasional.

Mengingat tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan, Iqbal menyebut bahwa kenaikan insentif ini adalah bentuk apresiasi terhadap peran guru dalam membangun generasi muda. “Pendidik adalah tulang punggung keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan SDM yang berkualitas,” tambahnya. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya sekadar penghargaan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pembelajaran di NTB.

Menurut data yang diungkapkan, jumlah guru PPPK-PW di NTB mencapai 1.759 orang. Angka ini menunjukkan bahwa program ini sudah terbukti memberikan manfaat, meski masih dalam tahap pengembangan. Insentif tambahan yang diberikan ini diharapkan bisa menjadi dorongan bagi guru-guru untuk terus memberikan yang terbaik dalam membimbing siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah telah bekerja sama untuk memastikan distribusi insentif yang adil dan sesuai dengan kebutuhan para pendidik.

Dalam rangkaian acara Hardiknas, Iqbal juga memberikan penghargaan kepada para guru yang berprestasi. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan visi NTB untuk menjadi provinsi yang unggul dalam bidang pendidikan. “Kita perlu memperkuat sistem pendidikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkelanjutan,” jelasnya. Untuk mencapai hal itu, tambahan insentif dianggap sebagai salah satu strategi yang tepat.

Penambahan insentif ini juga menunjukkan komitmen Gubernur NTB dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh para pendidik. Di tengah krisis anggaran, Iqbal memutuskan untuk mengalokasikan dana khusus kepada 1.759 guru PPPK-PW. Langkah ini dinilai sebagai upaya mengurangi beban ekonomi yang selama ini dirasakan oleh para pendidik, terutama di daerah-daerah yang masih membutuhkan bantuan.

Menurut sumber internal Dinas Pendidikan NTB, insentif tambahan tersebut akan diberikan secara bertahap dalam beberapa tahap. Pembiayaan akan diambil dari anggaran pendidikan provinsi yang telah dianggarkan tahun ini. “Kita percaya bahwa dengan peningkatan insentif, para guru akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal,” kata seorang pejabat di dinas tersebut.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk para guru PPPK-PW yang diharapkan bisa merasakan manfaatnya langsung. Salah satu guru yang terlibat dalam acara tersebut, Siti Aminah, menyampaikan bahwa insentif tambahan sangat berarti bagi mereka. “Sebelumnya, kita hanya menerima upah sesuai jam mengajar, tapi kini ada penambahan yang membuat kita lebih tenang dalam menjalani tugas sehari-hari,” ungkap Siti.

Peningkatan insentif ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Gubernur NTB berharan kebijakan tersebut dapat menular ke provinsi-provinsi lain, khususnya yang memiliki jumlah guru PPPK-PW yang signifikan. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa para pendidik tidak hanya dihargai secara moral, tetapi juga secara materi.

Di sisi lain, rencana penambahan insentif ini masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Dinas Pendidikan NTB akan mengawasi penerapan kebijakan tersebut dan mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja guru. “Kita akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan program ini berjalan lancar dan efektif,” ujar pejabat dinas tersebut.

Dengan semua upaya yang dilakukan, Gubernur NTB menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama dalam pembangunan daerah. “Pendidikan harus menjadi fondasi kuat untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial,” kata Iqbal dalam pidatonya. Ia menargetkan bahwa kebijakan ini akan menjadi awal dari peningkatan kesejahteraan pendidik di NTB dalam beberapa tahun mendatang.

Hardiknas 2026 juga menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan. Dengan tambahan insentif bagi guru PPPK-PW, NTB berharap bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan mendorong para pendidik untuk terus berkembang. “Kita ingin bahwa setiap guru merasa dihargai dan didukung dalam menjalankan tugasnya,” pungkas Iqbal.