Wamenkeu Sebut Belanja Pemerintah di Q1 2026 Didesain untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Main Agenda – Jakarta – Peningkatan belanja pemerintah pada triwulan pertama tahun 2026 disengaja demi memacu pertumbuhan ekonomi sejak awal tahun. Dalam rapat koordinasi pembangunan pusat (Rakorbangpus) 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menjelaskan bahwa angka defisit anggaran yang mencapai 0,93 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp240,1 triliun adalah bagian dari strategi yang direncanakan. Dengan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 21,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan dampak pertumbuhan merata selama setahun penuh.

Kinerja Ekonomi Indonesia Terukur Meski Ada Ketidakpastian Global

Juda Agung menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen dalam triwulan I-2026, meskipun di tengah situasi ketidakpastian geopolitik akibat konflik militer di kawasan Asia Barat yang melibatkan Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa angka ini didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah yang dijalankan sepanjang tahun. Dalam perbandingan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, dan AS, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai lebih baik, meski masih tertinggal dari Vietnam.

“Ini yang banyak sekali disorotin defisit satu kuartal sudah 0,93 persen. Karena ini memang by design, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi itu bukan di akhir tahun, belanja itu bukan di kuartal IV, belanja itu mulai di kuartal I, sehingga dampaknya akan merata di keseluruhan tahun, di I, di II, di III, dan di IV,” ujar Juda Agung.

Dalam menganalisis posisi Indonesia di tengah tantangan global, ia menegaskan bahwa fundamental ekonomi negara ini lebih kuat dibandingkan Vietnam. Salah satu indikatornya adalah cadangan devisa Vietnam yang hanya mencapai sekitar 3 persen bulan impor, sedangkan Indonesia mencapai hampir 6 persen. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, dengan stabilitas yang terjaga,” tambahnya. Selain itu, ia juga menyoroti kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap positif, meskipun imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun sempat mengalami kenaikan.

Kebijakan Pembiayaan Utang dan Manajemen Dana Pemerintah

Menurut Juda Agung, pembiayaan utang Indonesia masih terjaga dengan baik, mencapai 35,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Rp256,7 triliun dari awal tahun hingga 31 Maret 2026. Pemenuhan dana ini berjalan lancar berkat langkah-langkah antisipatif dan pengelolaan aktif terhadap kas serta utang. “Pembiayaan utang berjalan on-track, sehingga ketersediaan dana pemerintah tetap memadai,” jelasnya.

Pembiayaan utang yang dikelola dengan baik juga berkontribusi pada stabilitas anggaran. Sementara defisit anggaran Indonesia saat ini berada di bawah 3 persen, utang terhadap PDB masih sekitar 40 persen. “Inilah yang perlu kita jaga bersama, bagaimana kita bisa tumbuh tinggi, tetapi di sisi lain stabilitas ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang masih bisa kita jaga dengan baik,” imbuh Wamenkeu.

Resiliensi Ekonomi Indonesia dalam Kondisi Global yang Tidak Pasti

Kenaikan harga minyak dunia yang mencapai 100 dolar AS per barel tidak menyebabkan goncangan signifikan di Indonesia. Faktor ini justru memperkuat posisi negara sebagai salah satu yang paling resilien terhadap tekanan shock energi. Menurut Juda Agung, keberhasilan ini didorong oleh kekayaan sumber daya energi Indonesia, seperti minyak, gas, batu bara, dan energi terbarukan. “Kita memiliki cadangan energi yang memadai, sehingga ketika harga global naik, dampaknya tidak terlalu berat,” katanya.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja SBN, ia menegaskan bahwa pasar surat berharga negara masih stabil meskipun imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun sempat naik. Dengan tingkat imbal hasil AS yang relatif rendah, yaitu 237 basis points (bps) per 4 Mei 2026, ia menyatakan bahwa spread (selisih imbal hasil) tetap terjaga. “Kita masih bisa menjaga spread, yang menunjukkan kepercayaan investor baik lokal maupun internasional terhadap kondisi fiskal Indonesia,” ujarnya.

Juda Agung juga menyoroti kebijakan pemerintah dalam memastikan ketersediaan dana untuk investasi jangka panjang. Meskipun ada tekanan dari kenaikan harga energi global, Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi dan tetap fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan. “Kondisi fiskal kita masih solid, sehingga investor tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Menyikapi perbandingan dengan negara-negara lain, seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Meksiko, dan Brasil, Juda Agung mengatakan bahwa Indonesia tetap mempertahankan kinerja yang baik. “Kondisi fiskal kita tidak tergoyahkan, bahkan lebih baik dibandingkan sejumlah negara tetangga,” ujarnya. Dengan mempertahankan defisit anggaran di bawah 3 persen dan utang tetap terkendali, ia yakin bahwa kebijakan yang dijalankan akan memberikan dampak positif dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya mengawasi kebijakan fiskal secara berkala. Meskipun kondisi global terus berubah, pemerintah harus tetap adaptif dalam menyesuaikan anggaran. “Kita harus terus berhati-hati, karena meski pertumbuhan ekonomi tinggi, stabilitas tetap menjadi prioritas,” imbuhnya. Dengan penjelasan tersebut, Wamenkeu menegaskan bahwa kebijakan belanja pemerintah yang strategis akan menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi tinggi, ketahanan fiskal, dan pengelolaan dana yang cermat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat sektor energi dan mengelola utang secara aktif, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi global tanpa mengorbankan kinerjanya yang baik. “Pertumbuhan ekonomi kita tidak hanya tinggi, tetapi juga berkelanjutan, yang harus terus dipertahankan,” tutup Juda Agung.