New Policy: DKI Ingatkan Legalitas dan Perlindungan KI Dibutuhkan Pelaku Usaha

New Policy – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta mendorong para pelaku usaha untuk memperkuat legalitas mereka dan memanfaatkan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dalam era digital yang semakin berkembang. Dalam seminar daring bertema “Strategi Mengembangkan Bisnis melalui Perlindungan KI dan Perseroan Perorangan”, Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menekankan bahwa tanpa legalitas yang kuat dan perlindungan KI, banyak usaha kecil dan menengah (UMKM) rentan kehilangan hak atas ide atau produk unggulan mereka. Ia menambahkan, New Policy ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas bisnis serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pentingnya Legalitas dalam Bisnis

Pelaku usaha sering kali mengabaikan pentingnya legalitas usaha karena proses pendaftaran terasa rumit dan birokrasinya memakan waktu. Elisabeth menjelaskan bahwa dengan mengakuisisi badan hukum, seperti perseroan perorangan (PT Perorangan), usaha tidak hanya memiliki identitas yang jelas, tetapi juga dapat memperkuat posisi mereka dalam pasar. Menurutnya, New Policy ini juga mencakup kebijakan untuk mendorong pelaku usaha melakukan pendaftaran KI, sehingga ide-ide kreatif mereka tidak mudah direbut pihak lain. “Ini adalah bentuk peningkatan perlindungan hukum yang bisa memberikan manfaat jangka panjang,” imbuhnya.

Manfaat New Policy Bagi UMKM

Menurut Elisabeth, pendaftaran perseroan perorangan menawarkan kelebihan dalam hal biaya dan waktu. Dengan menetapkan New Policy ini, pelaku usaha UMKM dapat memiliki badan hukum dengan modal yang lebih rendah, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. Pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan melalui modal yang dinyatakan juga menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk mendorong penggunaan perseroan perorangan. “Selain itu, New Policy ini bisa membantu pelaku usaha meningkatkan nilai tambah produk mereka dan membangun kepercayaan dengan mitra serta konsumen,” jelasnya.

Kebijakan Pendampingan untuk Mendorong Legalitas

Untuk memastikan pelaku usaha mematuhi New Policy, Pemerintah DKI Jakarta akan mengintegrasikan pendaftaran perseroan perorangan sebagai persyaratan wajib dalam berbagai kegiatan, seperti fasilitasi halal, pameran, dan pendampingan usaha. “Ini memberikan dorongan bagi UMKM untuk mengurus legalitas mereka sebelum mengikuti program-program pemerintah,” katanya. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha akan lebih terjamin dalam mengelola bisnis, termasuk perlindungan terhadap merek, desain, dan hak cipta yang mereka miliki.

Dalam pelaksanaan New Policy, Dinas PPKUKM DKI Jakarta berharap para pelaku usaha dapat memahami bahwa legalitas yang lengkap adalah kunci untuk bertahan di tengah persaingan yang ketat. “Kita harus membantu UMKM agar mudah mengakses fasilitas hukum ini,” tegas Elisabeth. Ia menambahkan bahwa kekayaan intelektual yang didaftarkan juga bisa menjadi aset berharga yang memungkinkan pelaku usaha mengembangkan usaha mereka secara lebih profesional dan berkelanjutan. “New Policy ini bukan hanya tentang formalitas, tetapi juga tentang kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam membangun bisnis yang lebih solid,” ujarnya.

Elisabeth Ratu Rante Allo juga menyoroti tantangan yang sering dihadapi pelaku usaha dalam mendaftarkan KI. “Banyak UMKM masih menganggap bahwa KI adalah hal yang rumit dan mahal, padahal dengan New Policy, prosesnya bisa lebih sederhana,” kata dia. Kebijakan ini dirancang agar pelaku usaha tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada strategi pemasaran dan perlindungan aset mereka. “Dengan demikian, New Policy ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi dan kewirausahaan di Jakarta,” pungkas Elisabeth.