Dharma Pongrekun Mengajukan Permintaan ke MK untuk Tinjau Ulang UU Kesehatan

Latest Program – Dalam upaya menjaga integritas negara, mantan kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun menyerukan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali meninjau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ia menilai bahwa UU ini berpotensi mengubah cara pemerintah Indonesia dalam mengatur kebijakan kesehatan, sehingga perlu dipastikan tidak merugikan kedaulatan bangsa.

Kebijakan Global sebagai Ancaman Tersembunyi

Dharma menyatakan bahwa saat ini, Indonesia berada dalam situasi kritis. Di balik kebijakan kesehatan global, terdapat ancaman yang bisa mengurangi otonomi negara. “Perlu dicermati dengan serius karena kebijakan ini bisa menggoyahkan kemampuan bangsa dalam mengambil keputusan sendiri,” katanya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah masih belum secara tegas menolak amandemen Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) yang diusung Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurut Dharma, amandemen IHR adalah alat yang bisa digunakan untuk memengaruhi kebijakan nasional. Ia mengibaratkannya sebagai “ujung meriam” yang siap ditembakkan dalam situasi tertentu.

Pasal 446: Risiko Pemaksaan dalam Kebijakan Kesehatan

Dharma menyoroti Pasal 446 dalam UU Kesehatan sebagai contoh bagaimana aturan bisa mengancam kebebasan masyarakat. Pasal tersebut memberikan sanksi bagi individu atau kelompok yang menghambat upaya penanggulangan wabah atau kejadian luar biasa. Menurutnya, aturan ini bisa dijadikan alat untuk menekan masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan keyakinan pribadi.

“Kami khawatir kebebasan menjalankan keyakinan dapat terganggu jika ada pemaksaan yang dilengkapi ancaman sanksi,” ujar Dharma.

Dharma mengkhawatirkan bahwa Pasal 446 bisa menjadi dasar untuk menindas kebebasan individu, terutama dalam konteks pandemi. Ia menekankan bahwa aturan yang mengikat harus memiliki batasan yang jelas agar tidak melebihi wewenangnya.

Kombinasi Ancaman: IHR, UU, dan Masa Depan

Menurut Dharma, ketiga faktor—amandemen IHR, UU Kesehatan, dan kemungkinan deklarasi kejadian luar biasa di masa depan—jika digabungkan, bisa membentuk ancaman besar terhadap kedaulatan negara. “Masing-masing elemen mungkin terlihat aman, tetapi bersama-sama, mereka bisa mengubah arah kebijakan kesehatan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa permintaan tinjau ulang UU Kesehatan bukan sekadar isu teknis, tetapi lebih dari itu. Dharma ingin memastikan bahwa MK menjadi pihak yang aktif dalam menjaga keseimbangan antara kebijakan kesehatan dan hak-hak warga negara. “Putusan MK tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga masa depan bangsa,” ujarnya.

Peran Strategis MK dalam Menjaga Kedaulatan

Dharma menekankan bahwa MK harus mengambil peran utama dalam kasus ini. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk memutuskan apakah UU Kesehatan selaras dengan prinsip konstitusi. “MK harus menjadi pelindung kebijakan yang memperkuat otonomi bangsa, bukan penyokong kebijakan yang mengikat,” katanya.

Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dharma mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh bunyi aturan, tetapi juga oleh cara aturan itu diterapkan. “Kewenangan pengadilan kehilangan makna jika masyarakat tidak percaya pada putusan mereka,” ujarnya.

Kekhawatiran terhadap Kepercayaan Publik

Dharma menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah fondasi utama dalam membangun sistem hukum yang efektif. Ia menilai bahwa jika UU Kesehatan diterapkan tanpa pertimbangan sosial, maka MK akan menjadi penentu utama dalam memperbaikinya. “Putusan MK harus menggabungkan aspek hukum formal dan dampak terhadap masyarakat,” tambahnya.

Dharma menambahkan bahwa pengesahan UU Kesehatan secara keseluruhan membuka ruang bagi pengaruh luar yang bisa mengubah arah kebijakan nasional. Ia membandingkan dengan situasi di masa lalu, saat pemerintah terdahulu menghadapi tantangan serupa dalam mengatur kebijakan kesehatan global. “Masa depan negara tergantung pada bagaimana MK mengambil keputusan,” katanya.

Langkah untuk Menjaga Keseimbangan Hukum dan Hak Asasi

Dharma menyarankan bahwa MK harus menggali lebih dalam terkait dampak sosial dari UU Kesehatan. Menurutnya, aturan yang mengikat harus disertai mekanisme perlindungan yang memadai. “Sanksi yang diberikan harus proporsional, bukan sekadar alat tekanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa MK perlu mempertimbangkan keyakinan agama dan budaya dalam pengambilan keputusan. “Masyarakat harus tetap bebas menjalankan ajaran mereka tanpa disekap oleh aturan yang terlalu ketat,” tegasnya.

Dharma menambahkan bahwa setiap keputusan MK harus berdasarkan kebijaksanaan, bukan hanya alasan teknis. “Putusan ini akan menentukan apakah Indonesia tetap bisa menjadi negara yang otonom, atau kian tergantung pada kebijakan luar,” katanya.

Antisipasi Risiko di Masa Depan

Selain itu, Dharma mengingatkan bahwa amandemen IHR bisa menjadi titik awal untuk menegakkan aturan kesehatan yang lebih dominan. Ia berharap MK mampu memprediksi potensi risiko di masa depan, seperti munculnya status pandemi yang bisa memperkuat pemerintah dalam mengambil kebijakan tanpa konsultasi masyarakat.

Dharma juga membandingkan dengan pengalaman negara-negara lain yang terpengaruh oleh kebijakan kesehatan global. “Penting untuk tidak terjebak dalam situasi di mana kebijakan lokal dikalahkan oleh aturan internasional,” ujarnya.

Menurutnya, upaya untuk menjaga kedaulatan negara harus dilakukan secara proaktif, bukan reaktif. “Jika tidak segera diperbaiki, UU Kesehatan bisa menjadi senjata untuk mengontrol kebebasan masyarakat,” katanya.

Konsistensi dalam Memperkuat Sistem Hukum Nasional

Dharma menekankan bahwa sistem hukum Indonesia harus konsisten dalam menghadapi tantangan global. Ia menilai bahwa MK memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa UU Kesehatan tidak hanya efektif dalam menjalankan tugas, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. “Kedaulatan bangsa harus dijaga dengan kebijakan yang memperkuat otonomi, bukan merusaknya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya kesadaran publik tentang hak-hak yang terancam. Dharma berharap masyarakat bisa terlibat aktif dalam memantau implementasi UU Kesehatan, sehingga tidak ada kebijakan yang terlalu cepat diambil tanpa pemahaman yang cukup.

Dengan permintaan ini, Dharma berharap MK bisa menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak terjebak dalam kebijakan yang terlalu kaku. “Setiap putusan harus diambil dengan penuh pertimbangan untuk masa depan bangsa,” tuturnya.

Kesimpulan: Masa Depan Negara dalam Tangan MK

Dharma menegaskan bahwa tinjau ulang UU Kesehatan adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan kesehatan nasional dan hak individu. Ia berharap MK tidak hanya fokus pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka