Bappenas Berkomitmen Tingkatkan Layanan Akses Air Bersih di NTT

Key Strategy – Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui Sekretariat Nasional Open Government Indonesia menegaskan komitmen untuk meningkatkan akses air bersih di desa-desa terpencil Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil secara bersamaan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah Provinsi NTT, Solar Chapter, serta Wahana Visi Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Jakarta, Senin, Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas, Maharani Putri Samsu Wibowo, menjelaskan bahwa upaya tersebut didukung oleh platform data partisipatif, Mengalir.co, serta penguatan data berbasis lapangan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program air bersih di daerah.

Kolaborasi untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Kemitraan antarlembaga ini bertujuan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Menurut Maharani, penggunaan data lapangan yang akurat dan transparan menjadi kunci untuk mengoptimalkan kebijakan. “Platform Mengalir.co berperan penting dalam menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk laporan warga, pemerintah daerah, serta mitra lain, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi,” katanya. Data yang dihimpun diintegrasikan dalam satu sistem, yang diharapkan bisa menjadi acuan untuk mempercepat pemberdayaan desa dalam mengelola sumber daya air.

“Laporan partisipatif warga, data pemerintah daerah, dan survei lapangan semuanya terintegrasi di satu platform yang bisa diakses siapa pun, baik dari pemerintah, organisasi nirlaba, maupun masyarakat secara langsung,” ujar Mustika Wijaya, Direktur Eksekutif Solar Chapter.

Dalam konteks ini, Solar Chapter dan Wahana Visi Indonesia memberikan kontribusi strategis melalui penelitian dan pelatihan terkait manajemen air bersih. Kemitraan ini bertujuan menyelaraskan upaya daerah dengan kebijakan nasional, sehingga perencanaan tidak hanya berbasis angka tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan di lapangan. “Kolaborasi multi-pihak akan membantu mengidentifikasi masalah yang belum terakomodasi,” tambah Mustika. Ia menekankan bahwa data terpadu memungkinkan pemerintah dan lembaga swadaya merancang solusi yang lebih tepat sasaran.

Status Akses Air Bersih di NTT

Menurut data yang dihimpun Mengalir.co hingga Mei 2026, sebanyak 359 dari 764 desa (46,98 persen) masih mengalami cakupan layanan air bersih di bawah 25 persen. Lebih lanjut, 243 desa (31,58 persen) belum memiliki layanan air yang memadai, dengan 172 desa mengalami sistem tidak berfungsi dan 71 desa tidak memiliki infrastruktur air. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan akses air bersih di NTT membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat.

Direktur Eksekutif Wahana Visi Indonesia, yang juga menjadi anggota tim pelaksana, menjelaskan bahwa masalah keterbatasan akses air bersih di daerah tertinggal sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan alokasi sumber daya. “Dengan data yang dikumpulkan secara real-time, kita bisa mengidentifikasi desa yang paling membutuhkan prioritas,” katanya. Data ini juga digunakan untuk membandingkan progres program dengan target nasional, termasuk menilai efektivitas penggunaan dana dari berbagai sumber.

Manfaat Integrasi Data Berbasis Lapangan

Mengalir.co, sebagai platform data partisipatif, berperan sebagai jembatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan air bersih. Data yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kondisi fisik infrastruktur tetapi juga mencakup aspek kualitas, ketersediaan, dan kebutuhan pengguna. “Keterbukaan data memungkinkan masyarakat mendampingi pemerintah dalam pengambilan keputusan,” tambah Maharani. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program air bersih tidak hanya diukur dari jumlah desa yang terlayani tetapi juga dari keterlibatan aktif masyarakat dalam prosesnya.

Kemitraan antara Bappenas dan lembaga lainnya dirancang agar kebijakan tidak hanya berjalan secara top-down tetapi juga berorientasi pada kebutuhan lokal. “Penguatan data berbasis lapangan memperkuat kapasitas daerah dalam merespons masalah yang timbul,” ujar Mustika. Dengan data yang terintegrasi, pengambilan keputusan lebih akurat, sehingga program pengelolaan air bersih bisa diselaraskan dengan prioritas masyarakat. Contohnya, desa yang mengalami kerusakan infrastruktur bisa mendapatkan bantuan teknis lebih cepat, sementara desa dengan sumber air alami bisa ditumbuhkan melalui pendekatan berkelanjutan.

Langkah Strategis untuk Efektivitas Program

Kemitraan ini juga fokus pada penguatan tata kelola dan kapasitas pengelolaan air bersih di tingkat desa. “Dengan kolaborasi, kita bisa mempercepat distribusi dana dan pengawasan program,” jelas Mustika. Ia menambahkan bahwa platform Mengalir.co tidak hanya menjadi alat pemantauan tetapi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengajukan rekomendasi program. “Ini menciptakan transparansi, sehingga semua pihak bisa berkontribusi,” katanya.

Sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah (Open Government Indonesia), Bappenas menekankan pentingnya data lapangan sebagai dasar perencanaan. Data yang tervalidasi oleh Mengalir.co saat ini telah mencakup seluruh 764 desa di NTT, termasuk wilayah yang belum terakses oleh infrastruktur air. “Platform ini memberikan gambaran jelas mengenai kondisi air bersih, baik secara kuantitatif maupun kualitatif,” tambah Mustika. Ia menyatakan bahwa data tersebut menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan bahwa setiap desa memiliki akses yang layak.

Potensi Data untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Mustika menggarisbawahi bahwa integrasi data dari berbagai sumber tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Data yang terbuka dan mudah diakses menciptakan akuntabilitas, sehingga program tidak hanya dibiayai tetapi juga dipantau secara berkala,” katanya. Ia juga menyebutkan bahwa platform Mengalir.co bisa menjadi model dalam daerah lain, terutama untuk mempercepat peningkatan akses air bersih di area yang sulit dijangkau.

Direktur Hubungan Luar Negeri Kementerian PPN/Bappenas, Maharani, menegaskan bahwa keberhasilan akses air bersih di NTT akan menjadi contoh bagus bagi daerah lain. “Komitmen untuk pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan membutuhkan kerja sama yang konsisten,” katanya. Ia men