Kemarin, Upaya Pemerintah Perkuat Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

New Policy – Di Jakarta, pada hari Minggu (14/6), Kantor Berita ANTARA melaporkan sejumlah isu terkini dalam bidang ekonomi. Berita tersebut mencakup rencana pemerintah untuk mengkaji gula sebagai salah satu bantuan pangan, serta update terkait stok beras yang tersedia di tengah upaya meningkatkan ketersediaan pangan nasional. Berikut rangkuman lengkap tentang isu-isu ekonomi yang menjadi sorotan pada hari kemarin.

Kajian Gula Sebagai Bantuan Pangan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa pemerintah masih mempertimbangkan usulan untuk menyisipkan gula dalam program bantuan pangan. Menurut dia, keputusan tersebut memerlukan analisis menyeluruh mengingat berbagai aspek yang harus dinilai, seperti dampak terhadap harga pasar, distribusi, dan kebutuhan masyarakat. “Gula akan masuk ke dalam program bantuan pangan, tapi kita harus menimbang segala faktor sebelum menetapkan kebijakan,” jelas Hanif selama acara Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta.

“Kami terus mencermati berbagai masukan terkait penguatan program bantuan pangan guna mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan,” tambah Hanif, yang menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat terutama yang kurang mampu memiliki akses yang lebih mudah terhadap kebutuhan pokok.

Program IBM Perkuat Infrastruktur Masyarakat

Dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan bahwa program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada tahun 2027 akan menjangkau sebanyak 4.127 titik lokasi. “Pemerintah memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat,” ujarnya. “Program ini sangat penting karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari segi fisik maupun ekonomi,” tambah Dody.

Kebijakan IBM ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki akses terhadap layanan umum dan menciptakan lapangan kerja. Dody menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi.

Kerja Sama BRICS Dorong Modernisasi Pertanian Nasional

Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa Indonesia memanfaatkan kesempatan dalam kerja sama BRICS untuk mempercepat modernisasi sektor pertanian. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menyatakan bahwa kerja sama ini membuka peluang strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Kerja sama BRICS menjadi sarana penting untuk memperkuat keberlanjutan pertanian dan menjamin swasembada pangan,” tutur Ali, yang menjelaskan bahwa fokus modernisasi pertanian mencakup penggunaan teknologi terkini, pengembangan investasi, serta peningkatan produktivitas. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini diharapkan bisa membantu masyarakat mengakses sumber daya pertanian yang lebih efisien.

Dalam konteks ini, pemerintah menggencarkan program untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ali juga menyebutkan bahwa kerja sama dengan negara-negara BRICS memberikan peluang besar dalam mempercepat reformasi di sektor pertanian, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan distribusi bahan pangan.

FLPP Rumah Subsidi Capai 77.532 Unit Hingga 11 Juni 2026

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan bahwa penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi hingga 11 Juni 2026 telah mencapai 77.532 unit, atau sekitar 22,15 persen dari target 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini. “Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan melalui skema FLPP terus menunjukkan peningkatan,” kata Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.

Menurut Heru, program ini berdampak langsung pada masyarakat, terutama keluarga miskin yang bisa memperoleh akses ke hunian layak huni dengan biaya lebih rendah. Ia menekankan bahwa kebijakan FLPP diharapkan menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perumahan dan memperkuat stabilitas sosial.

Ketersediaan Stok Beras Terus Memadai

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Indonesia masih dalam kondisi melimpah. “Beras kita tidak pernah langka, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegas Amran dalam keterangan resmi di Jakarta.

“Jangan mempermainkan di lapangan karena kami sudah meminta Satgas untuk turun langsung mengawasi distribusi. Tidak ada yang langka, terutama beras sebagai makanan pokok kita,” tambah Amran, yang menegaskan bahwa stok beras cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional di masa depan.

Kebijakan pengelolaan stok beras ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka menjaga ketahanan pangan. Amran juga menyampaikan bahwa program pengamanan stok beras dilakukan secara terpadu untuk memastikan distribusi yang adil dan menghindari permainan harga di pasar. Hal ini mendukung upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan global yang semakin dinamis.

Dengan rencana-rencana tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap stabil, serta memperkuat ekonomi masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Upaya ini diharapkan bisa berdampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.