New Policy: Kementan siap kawal peningkatan rendemen program bongkar ratoon

Kementerian Pertanian (Kementan) Bersiap Tingkatkan Rendemen Tebu

New Policy – Dalam upaya mencapai swasembada gula pada tahun 2028, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan komitmennya untuk memastikan peningkatan hasil panen melalui program Bongkar Ratoon (BR) dan perluasan lahan tanam tebu. Ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas produksi gula nasional, seiring kebutuhan yang terus meningkat. Menteri Pertanian sendiri telah menunjuk tim khusus yang akan melakukan pengawasan dan evaluasi di tingkat petani, guna memastikan program tersebut berjalan efektif. “Target peningkatan produktivitas sebesar 40 hingga 50 persen dari level sebelumnya harus tercapai, selain itu rendemen tebu juga diharapkan naik sekitar 2 persen,” jelas Haris Bahrun, Staf Ahli Menteri Pertanian, dalam siaran pers di Jakarta, Senin (tanggal belum disebutkan).

Pengawasan Lapangan dan Strategi Pemerintah

Haris menyatakan bahwa Kementan tidak hanya fokus pada peningkatan kuantitas, tetapi juga kualitas produksi. Untuk wilayah Jawa, misalnya, dia menargetkan produksi sebesar 1.000 kuintal per hektar dengan rendemen berkisar 8 hingga 10 persen. Ini dianggap sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan program BR, yang telah dijalankan sejak 2025. Selain itu, Haris menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan lembaga pihak ketiga untuk melakukan investigasi lapangan, terutama di wilayah Jawa, Lampung, dan Sulawesi Selatan. “Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pengawalan lebih lanjut di tingkat pabrik,” katanya, menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dalam memastikan program berjalan maksimal.

Dalam rangka mencapai swasembada gula, pemerintah telah menetapkan beberapa langkah konkret. Salah satunya adalah memperluas area tanam tebu, yang diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku. Haris juga menyebutkan bahwa saat ini sejumlah lahan yang mendapatkan bantuan akan segera memasuki fase giling, sehingga pencapaian peningkatan produksi dan rendemen menjadi parameter utama keberhasilan. “Program BR ini dirancang untuk memperbaiki pola pengelolaan tanaman tebu, termasuk penerapan teknologi terbaru dan penggunaan benih unggul,” tambahnya.

Perbedaan Rendemen antara PG Swasta dan Milik Pemerintah

Menurut Maryono, pengurus Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Provinsi Jawa Tengah, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat rendemen antara perusahaan gula swasta dan milik pemerintah. “Dalam musim giling lalu, rata-rata rendemen di PG swasta mencapai 7 hingga 7,5 persen, sedangkan di PG pemerintah hanya 5 hingga 6 persen,” ujarnya. Meski begitu, produksi tebu di PG pemerintah mencapai 300 hingga 500 kuintal per hektar, yang dianggap lebih baik dibandingkan beberapa produsen swasta. Maryono menambahkan bahwa di daerah Rembang, program BR yang diterapkan seluas 1.500 hektar diharapkan mampu meningkatkan produksi hingga di atas 700 kuintal per hektar, dengan rendemen berkisar 7 hingga 9 persen. Hal ini disebabkan oleh adopsi varietas tebu baru yang lebih unggul, serta peningkatan manajemen pertanian.

Budi Susilo, ketua KUD Sumber Bahagia, menyoroti bahwa keberhasilan program BR tidak hanya bergantung pada benih bermutu dan fasilitas produksi, tetapi juga pada kepastian pendapatan setelah panen. “Dengan adanya bongkar ratoon, petani diberi insentif untuk meningkatkan produktivitas, tetapi keberlanjutan program tergantung pada peningkatan rendemen dan stabilitas harga gula,” katanya. Budi menekankan bahwa selain faktor teknis, aspek ekonomi jadi penentu utama partisipasi petani dalam program ini. Dengan pertimbangan tersebut, dia mengusulkan Kementan untuk melakukan pengawalan lebih ketat terhadap penetapan rendemen, khususnya pada tahun 2025, dan menjamin adanya Rendemen Minimal (JRM) bagi peserta BR.

Perspektif Petani: Target dan Harapan

Sri Haryono, seorang petani yang mengikuti program BR di Karanganyar, Jawa Tengah, mengakui bahwa sebelum terlibat dalam program, produktivitas lahan pertaniannya hanya sekitar 600 kuintal per hektar, dengan rendemen 5 hingga 6,5 persen. “Saya berharap dengan BR, hasil panen bisa naik menjadi 900 kuintal per hektar dan rendemen mencapai 7,5 persen,” harapnya. Menurut Sri, peningkatan hasil ini akan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan ekonomi petani, termasuk kemampuan untuk menabung dan memperbaiki kualitas hidup. Ia menambahkan bahwa keberhasilan program juga bergantung pada dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana dan bantuan teknis yang memadai.

Direktur Eksekutif Learning Centre Indonesia, Ichi Indrawa, menyatakan bahwa lembaganya telah melakukan penelitian mendalam untuk memetakan potensi peningkatan produktivitas di berbagai daerah penghasil tebu. “Kami sedang mengumpulkan data awal, termasuk proyeksi peningkatan hasil dan rendemen, yang akan dilaporkan kepada Menteri Pertanian,” ujarnya. Ichi menjelaskan bahwa kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis, termasuk identifikasi area dengan potensi optimal dan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan. “Hasil penelitian ini akan membantu Kementan dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran,” katanya.

Tantangan dan Langkah-Langkah Selanjutnya

Dalam mewujudkan swasembada gula, Kementan menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam meratakan akses bantuan dan pengawasan di seluruh daerah. Haris Bahrun mengingatkan bahwa keberhasilan BR tidak hanya bergantung pada tingkat rendemen, tetapi juga pada konsistensi peningkatan produksi di berbagai tahap. “Setiap unit produksi harus diperiksa secara teratur agar tercapai target secara bersamaan,” tambahnya. Selain itu, Ichi Indrawa menyarankan adanya pelatihan teknis untuk petani, agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya yang diberikan secara maksimal. “Program ini memerlukan pendekatan yang holistik, mulai dari pemilihan benih hingga pemasaran akhir,” ujarnya.

Haris juga menyebutkan bahwa Kementan akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan progres yang berkelanjutan. “Kami ingin memantau setiap aspek yang berdampak pada produktivitas, termasuk keterlibatan petani dan kebijakan pemerintah,” jelasnya. Evaluasi ini dilakukan sebagai langkah untuk mengidentifikasi hambatan dan mengambil keputusan perbaikan yang tepat. Dengan demikian, Kementan berharap dapat menciptakan ekosistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan, yang akan mendukung target swasembada gula tahun 2028. Pada masa depan, langkah-langkah seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *