Pemda DIY Usulkan Penerapan E-Paspor untuk Semua Jamaah Haji

Meeting Results – Kota Yogyakarta menjadi sorotan setelah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengajukan rekomendasi untuk menerapkan e-paspor kepada seluruh jamaah haji yang berasal dari kabupaten dan kota di provinsi tersebut. Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, menyampaikan saran ini selama pertemuan dengan pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di Yogyakarta, Kamis (1 Juni 2026). Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong inovasi dalam layanan haji di DIY.

Manfaat E-Paspor dalam Mempercepat Pelayanan Imigrasi

Dalam pertemuan tersebut, Wagub menekankan bahwa penggunaan e-paspor bisa menjadi solusi untuk mempercepat proses imigrasi jamaah haji, baik saat berada di Indonesia maupun di Arab Saudi. “Dengan sistem e-paspor, jamaah akan lebih mudah dalam mengakses layanan di bandara, hotel, dan tempat-tempat ibadah,” jelasnya. Ia mengusulkan agar Kemenhaj mengembangkan metode yang memudahkan pelaksanaan e-paspor, meski belum ada instruksi khusus dari pusat. “Ini bisa jadi langkah awal yang akan mempermudah petugas dan membuat jamaah lebih nyaman,” tambahnya.

“Saya berharap, Yogyakarta bisa menjadi contoh yang baik dalam penerapan teknologi digital untuk haji. Ini tidak hanya efisien waktu, tapi juga meningkatkan kualitas pengalaman jamaah,” kata Sri Paduka, sapaan akrab Wagub.

Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi waktu tunggu dalam pengurusan dokumen. Sebagai contoh, jamaah yang menggunakan e-paspor tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mengambil tiket atau mencocokkan data dengan dokumen fisik. Pemda DIY menilai, dengan adopsi sistem ini, petugas bisa fokus pada hal-hal yang lebih kritis, sementara jamaah merasa lebih dihargai.

Usulan Peningkatan Literasi Teknologi Digital

Menyikapi kebutuhan teknologi, Pemda DIY juga mengusulkan adanya pelatihan mengenai penggunaan alat digital kepada jamaah haji sebelum keberangkatan. Materi pelatihan tersebut mencakup langkah-langkah penggunaan gelang QRIS dan kalung ID yang harus tetap dikenakan selama berada di Arab Saudi. “Tujuannya adalah agar jamaah lebih percaya diri dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal,” terang Sri Paduka.

“Materi ini juga memberi pemahaman tentang keharusan mengikuti protokol secara ketat, seperti memastikan gelang dan kalung ID tidak dilepas sebelum selesai berkunjung ke tempat-tempat wajib,” tutur Wagub.

Penyelenggaraan haji di Yogyakarta Internasional Airport (YIA) saat ini sedang dalam tahap kepulangan jamaah. Pemda DIY menilai, penerapan e-paspor harus diimbangi dengan sosialisasi yang memadai agar tidak ada kebingungan di lapangan. “Kami juga ingin menjamin bahwa semua jamaah memahami fungsi teknologi ini, terutama dalam memudahkan proses pemeriksaan,” tambahnya.

Proses Kepulangan Jamaah Haji Berjalan Lancar

Selain menyoroti e-paspor, Wagub juga memaparkan progres kepulangan jamaah haji dari YIA. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenhaj DIY, Silvia Rosetti, sebanyak 26 kloter jamaah haji telah tiba di Indonesia sejak 1 Juni 2026. Proses ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2026, dengan total jamaah yang pulang mencapai 19 kloter sejauh ini, yaitu sekitar 6.811 orang.

“Sampai saat ini, semua kegiatan kepulangan berjalan lancar. Kami berharap Pak Wagub bisa turut serta menyambut jamaah haji dari kloter terakhir,” ujar Silvia Rosetti.

Menurutnya, penerapan e-paspor akan semakin bermanfaat dalam masa kepulangan. “Dengan sistem digital, petugas bisa lebih cepat mengelola data jamaah, termasuk memastikan semua dokumen sesuai dengan standar yang dibutuhkan,” jelasnya. Silvia menambahkan bahwa antusiasme jamaah terhadap inovasi ini cukup tinggi, terutama ketika mereka memahami manfaatnya dalam meningkatkan efisiensi.

Persiapan untuk Masa Depan

Pemda DIY berharap, rekomendasi penggunaan e-paspor dapat menjadi bagian dari rencana jangka panjang dalam memperkuat kualitas layanan haji. “Ini juga sejalan dengan visi Yogyakarta sebagai daerah yang progresif dalam mengadopsi teknologi,” kata Sri Paduka. Ia menilai, langkah ini bisa menjadi langkah awal untuk mengubah cara penyelenggaraan haji di Indonesia, khususnya di DIY, menjadi lebih modern.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenhaj DIY, Silvia Rosetti, mengatakan bahwa penerapan e-paspor tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meminimalkan risiko kesalahan administratif. “Dengan sistem digital, data jamaah bisa terjaga secara real-time, sehingga lebih mudah diperiksa oleh petugas imigrasi,” terangnya. Ia menambahkan bahwa langkah ini juga bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengikuti.

Wagub menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemda dan Kemenhaj dalam mewujudkan kebijakan ini. “Kami siap mendukung Kemenhaj dalam menerapkan e-paspor, asalkan ada kesepahaman bersama,” katanya. Ia menegaskan bahwa seluruh jamaah haji dari DIY akan menjadi bagian dari inisiatif ini, seiring upaya meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam penyelenggaraan haji.

Dalam konteks global, penerapan e-paspor diharapkan menjadi bagian dari transformasi digital Indonesia. Pemda DIY menilai, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan reputasi sebagai pusat haji yang inovatif. “E-paspor bukan hanya alat pengenal, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dalam layanan publik,” kata Sri Paduka. Ia menambahkan bahwa Pemda akan terus berkoordinasi dengan Kemenhaj untuk memastikan semua jamaah haji mendapatkan pelayanan terbaik.

Kebijakan ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat digitalisasi layanan haji. Dengan e-paspor, jamaah haji tidak lagi tergantung pada dokumen fisik yang rentan rusak atau hilang. “Dari sisi keamanan, e-paspor lebih terjamin,” jelas Silvia Rosetti. Pemda DIY yakin, langkah ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, baik untuk petugas maupun jamaah haji.

Komitmen untuk Mengoptimalkan Sistem

Wagub menegaskan komitmen Pemda DIY untuk terus meningkatkan kualitas pengalaman jamaah haji. “Kami berharap semua pihak bersinergi dalam mewujudkan sistem yang lebih baik,” katanya. Ia juga meminta Kemenhaj untuk mempertimbangkan