DKPP Bandung Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Goreng ke 146.232 Keluarga Penerima Manfaat

DKPP Bandung distribusikan beras dan minyak – Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan beras cadangan pemerintah (CPP) serta minyak goreng dalam rangkaian program pemberdayaan masyarakat. Distribusi ini menjangkau 146.232 keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di berbagai kecamatan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyatakan bahwa upaya penyaluran bantuan bertujuan untuk mengurangi tekanan biaya hidup warga sekaligus berperan dalam memantau kenaikan harga di pasar.

Bantuan yang diberikan mencakup 10 kilogram beras kualitas medium dan 2 liter minyak goreng per bulan kepada setiap KPM. Menurut Gin Gin, distribusi ini diatur secara terstruktur agar masyarakat memperoleh manfaat secara maksimal. “Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap untuk memastikan kebutuhan pangan tetap terpenuhi,” tutur dia.

“Bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa beras kualitas medium sebanyak 10 kilogram per bulan dan minyak goreng sebanyak 2 liter per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat,” kata Gin Gin di Bandung, Minggu.

Sebelum beras dan minyak goreng disampaikan ke KPM, pihak DKPP menjalani serangkaian pemeriksaan kualitas. Proses tersebut mencakup evaluasi dari awal penyimpanan di gudang hingga tahap distribusi di lapangan. “Pemeriksaan dilakukan sejak proses penyimpanan di gudang hingga distribusi di lapangan guna memastikan bantuan yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan layak konsumsi,” tambahnya.

Gin Gin menjelaskan bahwa distribusi telah mencapai 41.403 penerima, atau sekitar 28 persen dari total sasaran. Pencapaian ini terjadi di delapan kecamatan dan 28 kelurahan. “Kami memastikan proses distribusi terus dilanjutkan hingga seluruh penerima bantuan dapat terlayani secara maksimal,” katanya.

Dalam waktu beberapa bulan, jumlah KPM yang mendapatkan manfaat bantuan pangan mengalami peningkatan yang signifikan. Dibandingkan Oktober–November 2025, di mana tercatat sebanyak 80.221 keluarga penerima manfaat, jumlah penerima pada Februari–Maret 2026 meningkat menjadi 146.232. “Terjadi penambahan sebanyak 66.011 penerima yang tersebar di 30 kecamatan dan 151 kelurahan di Kota Bandung,” kata Gin Gin.

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat

Menurut Gin Gin, program ini dirancang untuk menjawab tantangan inflasi yang terjadi di tengah kondisi ekonomi nasional. “Kebutuhan pangan warga menjadi prioritas dalam upaya mencegah kenaikan harga yang berdampak pada masyarakat rentan,” jelasnya.

Pemenuhan kebutuhan pokok dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan stok beras dan minyak goreng. DKPP Bandung memastikan bantuan disalurkan secara merata agar tidak ada kelompok masyarakat yang terabaikan. “Kami berupaya menjangkau seluruh KPM yang memenuhi kriteria, termasuk keluarga yang berpenghasilan rendah dan berisiko mengalami kesulitan ekonomi,” tambah Gin Gin.

Proses distribusi juga diawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan. Setiap tahap distribusi, seperti pengemasan, pengangkutan, dan penerimaan di lapangan, dilakukan dengan transparansi. “Kami melakukan pengawasan berkala agar bantuan sampai tepat sasaran dan tidak terbuang percuma,” ujarnya.

Program Bantuan yang Berkelanjutan

Kebijakan DKPP Bandung ini bukan hanya sekadar respons terhadap krisis ekonomi, tapi juga bagian dari upaya jangka panjang dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. “Distribusi bantuan akan terus berlangsung hingga kebutuhan pangan warga terpenuhi secara optimal,” jelas Gin Gin.

Menurutnya, peningkatan jumlah KPM mencerminkan keberhasilan program yang dijalankan. “Dengan penambahan sebanyak 66.011 keluarga penerima manfaat, kami yakin upaya ini bisa memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat,” katanya.

Salah satu keuntungan utama dari program ini adalah mengurangi ketergantungan warga pada pasar bebas. Dengan mendapatkan bantuan beras dan minyak goreng, keluarga penerima manfaat tidak perlu membeli bahan pokok secara terus-menerus, terutama di masa-masa harga bahan pangan mengalami kenaikan.

Gin Gin juga menyoroti keberhasilan dalam mengatur logistik bantuan. “Koordinasi antarinstansi dan stakeholder menjadi kunci keberhasilan distribusi bantuan yang berjalan lancar,” ujarnya.

Dalam mempercepat proses penyaluran, DKPP Bandung melakukan penyesuaian mekanisme distribusi. Penerimaan bantuan dilakukan secara bertahap, dengan memprioritaskan kecamatan yang memiliki tingkat ketergantungan pangan lebih tinggi. “Kami menyesuaikan strategi distribusi agar kebutuhan pangan warga terpenuhi secara adil,” tambahnya.

Dengan adanya program bantuan ini, masyarakat Bandung terbantu dalam menghadapi tantangan ekonomi. “Program ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan warga, terutama yang berpenghasilan rendah,” pungkas Gin Gin.