IPB: Program Pengembangan Sawah Rakyat di Papua Berhasil Disusun dengan Partisipasi Masyarakat

Key Discussion – Kabupaten Bogor menjadi tempat penyampaian hasil studi oleh IPB University yang menunjukkan keberhasilan program pengembangan sawah rakyat di wilayah Papua. Penelitian ini dilakukan oleh Fredian Tonny Nasdian, seorang peneliti dari Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3-IPB), dalam disertasinya yang berjudul “Komunitas Pertanian Pangan Berkelanjutan di Merauke: Penetrasi Neoliberal dalam Transformasi Tata Kelola Lokal.” Acara tersebut diadakan di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Senin lalu. Fredian menegaskan bahwa pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam mengembangkan program tersebut.

Partisipasi Masyarakat sebagai Fondasi Program

Menurut Fredian, sawah rakyat di Papua, yang mencakup 20 ribu hektare di Merauke dan sekitar 9 ribu hektare di Sorong, tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktifitas masyarakat desa. Masyarakat lokal, termasuk orang asli Papua dan transmigran, secara sukarela meminjamkan lahan untuk kebutuhan pertanian. “Kemitraan antara pemerintah dan warga desa menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini,” ujarnya. Pendekatan yang diterapkan berbeda dengan proyek pertanian skala besar yang biasanya dijalankan secara sentralistik.

Keterlibatan Masyarakat dalam Penyesuaian Kebutuhan

Program tersebut tidak hanya menitikberatkan pada luas lahan yang dikelola, tetapi juga mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat. Fredian menyebutkan bahwa keberhasilan program mencakup kesesuaian dengan kondisi lingkungan dan sosial, seperti penggunaan kawasan hutan di sekitar lahan pertanian serta penghindaran area dengan kemiringan tinggi. “Proses negosiasi dan partisipasi aktif warga membuat program ini lebih adaptif dan berkelanjutan,” tambahnya. Pendekatan ini menjamin bahwa lahan tetap menjadi milik masyarakat, bukan hanya sebagai objek pengembangan.

Metode Penelitian yang Terperinci

Penelitian yang dilakukan Fredian mencakup observasi partisipan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta survei terhadap 594 responden. Kajian ini dilakukan di 46 kampung di sembilan distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan, selama periode Juni hingga November 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat yang didominasi oleh eks transmigran memiliki potensi keberlanjutan program yang lebih tinggi dibandingkan komunitas lain. Sementara itu, komunitas yang mayoritas berisi orang asli Papua dengan pola hidup tradisional menunjukkan kemungkinan rendah untuk berkelanjutan.

Perspektif Baru dalam Swasembada Pangan

Menurut Fredian, swasembada pangan tidak hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga menyangkut struktur tata kelola yang menentukan akses masyarakat terhadap sumber daya, keputusan pengelolaan lahan, dan pembagian manfaat pembangunan. “Kami mengukur keberhasilan program dari kemampuan tata kelola dalam menjaga legitimasi sosial, mengelola kompleksitas ruang, serta memastikan distribusi keuntungan secara adil,” jelasnya. Dengan pendekatan ini, keberlanjutan program tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Konsep Sodality Governance dalam Praktik Lapangan

Fredian mengenalkan konsep “sodality governance” dalam penelitiannya. Konsep ini menggabungkan target pertanian berkelanjutan dengan keadilan sosial dan kedaulatan komunitas lokal. Ia mengungkapkan bahwa konsep ini diwujudkan melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani muda dari berbagai latar belakang, termasuk orang asli Papua dan eks transmigran. “Kolaborasi ini mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan teknologi pertanian modern,” katanya. Penerapan sodality governance diharapkan bisa menjadi model baru dalam pengelolaan lahan pertanian di daerah terpencil.

Kebutuhan Pemerintah dalam Pembangunan Pertanian

Rekomendasi yang diberikan Fredian menyebutkan bahwa pemerintah harus memenuhi prasyarat perlindungan sosial dan ekologis dalam setiap proyek pengembangan sawah rakyat. Hal ini melibatkan pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan pedoman teknis. “Partisipasi aktif warga tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga menjamin bahwa program tidak merusak kehidupan mereka,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Manfaat dan Tantangan dalam Implementasi

Dalam wawancara, Fredian menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat membawa dampak positif pada stabilitas sosial dan ekologis wilayah. Ia mencontohkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong pengelolaan lahan yang lebih terarah. Namun, tantangan tetap ada, seperti perbedaan preferensi antara komunitas beragam dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi. “Program cetak sawah rakyat harus dijalankan dengan kehati-hatian, agar tidak merugikan hak masyarakat,” ujarnya. Hasil studi ini menjadi dasar untuk perbaikan program pengembangan pertanian di masa depan.

Penelitian sebagai Langkah Membangun Perspektif Baru

Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang peran masyarakat dalam pembangunan pertanian. Fredian menegaskan bahwa tata kelola yang baik adalah elemen utama keberhasilan program. Dengan memadukan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan, program cetak sawah rakyat di Papua bisa menjadi contoh yang menarik untuk daerah lain. “Kita perlu menggali potensi lokal, agar keberlanjutan tidak hanya bergantung pada bantuan luar,” lanjutnya. Konsep sodality governance diharapkan bisa menjadi alat untuk menyesuaikan aspirasi masyarakat dengan target nasional swasembada pangan.

Kesimpulan: Kolaborasi sebagai Kunci Kemajuan

Hasil studi Fredian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat lokal menjadi pilar utama dalam mencapai keberlanjutan pertanian. Ia menilai bahwa pendekatan partisipatif tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat hubungan antara komunitas dan lingkungan. “Program ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian bisa menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” pungkasnya. Dengan memperhatikan aspek sosial dan ekologis, sawah rakyat di Papua bisa menjadi contoh nyata keterlibatan masyarakat dalam kebijakan pertanian berkelanjutan.