Bappenas: Pemulihan Ekonomi Aceh Difokuskan pada Sektor Produktif

Key Strategy – Banda Aceh – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa upaya pemulihan ekonomi Aceh pasca-bencana akan melibatkan fokus pada sektor produktif, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian, perikanan, serta perdagangan. Menurut Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, sektor-sektor ini dianggap sebagai pendorong utama perekonomian daerah tersebut. “Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang kita kerjakan saat ini bertujuan untuk memulihkan fungsi ekonomi Aceh, khususnya melalui sektor produktif agar pertumbuhan kembali stabil,” ujarnya dalam acara Aceh Economic Forum, Senin.

Forum Diskusi Menjelang Pemulihan Ekonomi Aceh

Kata-kata Medrilzam disampaikan saat menjadi pembicara melalui platform Zoom dalam kegiatan Aceh Economic Forum bertema “Akselerasi Pemulihan Ekonomi Aceh Pascabencana di Tengah Ketidakpastian Global yang Semakin Meningkat.” Acara ini diselenggarakan oleh KPwBI Aceh di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh. Pemulihan ekonomi Aceh, menurutnya, menjadi prioritas utama untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang kian kompleks.

Berdasarkan data terkini, Aceh mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,61 persen pada triwulan IV tahun 2025, diikuti oleh penurunan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 2,97 persen dibandingkan tahun sebelumnya, 2024, yang tumbuh 4,46 persen. Medrilzam menyoroti bahwa kondisi ini menuntut perbaikan signifikan pada indikator makro seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran terbuka, serta peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.

“Untuk mengembalikan kestabilan ekonomi Aceh, kita perlu menumbuhkan perekonomian sebesar 3,8-4,1 persen pada tahun 2027 nanti. Hal ini harus didukung oleh perbaikan sistem distribusi, peningkatan daya beli masyarakat, serta penguatan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana,” terang Medrilzam.

Dalam menyusun strategi pemulihan, Bappenas menekankan kebutuhan untuk menyelaraskan upaya rehab-rekon dengan langkah-langkah penguatan ekonomi yang berkelanjutan. Medrilzam menjelaskan bahwa tujuh strategi utama akan dijalankan, meliputi rekonstruksi berbasis ketahanan terhadap bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang melebihi kondisi sebelumnya. Selain itu, perencanaan dan penganggaran berbasis risiko juga menjadi fokus, untuk memastikan alokasi dana efisien dan efektif.

Strategi lainnya adalah fokus pada infrastruktur ekonomi kritis, seperti pasar induk, sentra distribusi pangan, gudang logistik, dan akses transportasi. Infrastruktur ini diharapkan mampu mempercepat rantai pasok, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan UMKM. “Kita juga perlu memperkuat ketahanan rantai pasok melalui diversifikasi jalur distribusi, peningkatan kapasitas penyimpanan, serta digitalisasi sistem logistik,” lanjutnya.

Strategi Pembiayaan dan Koordinasi

Medrilzam menambahkan bahwa skema pembiayaan inovatif harus dioptimalkan, dengan sinergi antara APBN, APBD, perbankan, serta instrumen pendanaan alternatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan sumber daya keuangan mencukupi dalam proses pemulihan. “Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan Bank Indonesia sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” jelasnya.

Beberapa strategi lain yang disebutkan meliputi penguatan daya beli masyarakat melalui pemulihan mata pencaharian dan penciptaan lapangan kerja. Medrilzam juga menyoroti perlunya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat menjadi sumber dana yang lebih mandiri. Ia memberikan contoh masalah sampah, di mana pendapatan dari daerah tidak efisien dikumpulkan karena uang tersebut habis di tingkat pengumpul.

“Peraturan daerah sudah ada, tapi ternyata tidak diimplementasikan. Contoh kecil seperti ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kita juga perlu memastikan pendapatan dari PBB, retribusi, dan pajak lainnya digunakan secara optimal,” ujar Medrilzam.

Dalam rangka mendorong stabilitas ekonomi, Medrilzam menekankan bahwa rantai pasok dan distribusi harus menjadi pusat perhatian. “Jika distribusi dan pasokan tidak stabil, maka harga barang akan berfluktuasi, dan daya beli masyarakat akan terganggu,” katanya. Hal ini mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi Aceh tidak hanya bergantung pada sektor produktif, tetapi juga pada sistem distribusi yang baik.

Medrilzam menyebutkan bahwa strategi yang diusulkan mencakup pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap risiko bencana, seperti peningkatan kapasitas gudang logistik dan pasar. Ia juga menekankan perlunya sinkronisasi antara rehabilitasi fisik dan dukungan modal kerja, serta fasilitasi UMKM untuk mempercepat pemulihan. “Peran pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu diintegrasikan dalam tata kelola yang efektif,” tambahnya.

Langkah Pemulihan yang Diusulkan

Dalam diskusi, Medrilzam menyoroti bahwa tiga prinsip utama harus dijaga, yakni kecepatan pemulihan fungsi pasar, stabilitas pasokan dan harga, serta keberlanjutan ketahanan infrastruktur ekonomi. “Kita harus memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secepat mungkin, sambil memperkuat daya tahan ekonomi terhadap ancaman bencana di masa depan,” jelasnya.

Menurut Medrilzam, keberhasilan pemulihan ekonomi Aceh tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. “UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, sehingga dukungan kecil dari pihak lain dapat berdampak besar. Kita perlu memastikan mereka memiliki akses ke sumber daya, seperti bahan baku dan pasar yang stabil,” tambahnya.

Terlepas dari peran UMKM, Medrilzam juga menekankan pentingnya ekosistem perekonomian yang sehat. “Dengan memperkuat jaringan distribusi dan menjaga keseimbangan harga, Aceh bisa kembali menjadi pusat ekonomi yang tangguh. Hal ini akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi masyarakat maupun bagi perekonomian nasional secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebagai langkah konkret, Bappenas berharap daerah bisa melakukan evaluasi terhadap mekanisme pendapatan asli, memastikan bahwa dana dari pajak daerah digunakan secara efektif. “Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, agar bisa lebih berkembang dalam menghadapi tantangan di masa depan,” pungkas Medrilzam. Ia optimis dengan langkah-langkah yang diambil, Aceh bisa kembali bangkit dan menjadi contoh keberhasilan pemulihan ekonomi di tengah krisis global yang semakin memburuk.