Indef: Program 3 Juta Rumah untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Key Strategy – Jakarta – Pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menekankan bahwa program 3 Juta Rumah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok dengan penghasilan rendah. Menurutnya, akses ke hunian layak merupakan faktor kritis dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. “Program ini memberikan solusi konkret bagi masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal, yang pada dasarnya adalah kebutuhan utama,” jelas Eko saat diwawancara ANTARA di Jakarta, Senin.

Langkah strategis untuk menekan kesenjangan

Eko menambahkan bahwa pemerintah melalui program ini bertujuan mengurangi tekanan ekonomi yang dialami keluarga dengan daya beli terbatas. “Dengan menyediakan rumah yang dapat dijangkau, mereka mampu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa kebutuhan akan tempat tinggal harus selaras dengan kemampuan finansial masyarakat, sehingga tidak menjadi beban berat yang menghambat kemajuan ekonomi. Program 3 Juta Rumah, menurutnya, bertujuan untuk mewujudkan hunian yang bisa menjadi dasar bagi kehidupan yang lebih stabil dan produktif.

“Kalau secara umum, ini merupakan penyediaan rumah khususnya untuk masyarakat kurang mampu, sementara rumah itu sendiri kebutuhan primer, jadi dari program 3 juta rumah itu, secara umum bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan,”

Dalam konteks ini, Eko menjelaskan bahwa MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tidak hanya membutuhkan tempat tinggal yang layak, tetapi juga sistem pendukung yang memudahkan proses pembelian. “Kehadiran rumah pertama memberikan kepercayaan pada keluarga untuk mengelola keuangan rumah tangga secara lebih efisien,” lanjutnya. Ia menekankan bahwa hunian yang terjangkau akan memungkinkan masyarakat mengalihkan fokus dari biaya sewa ke investasi jangka panjang, seperti pembangunan kembali aset atau peningkatan keterampilan kerja.

Peran perbankan dalam inisiatif ini

Program 3 Juta Rumah, menurut Eko, juga mengandalkan kerja sama dengan sektor keuangan, terutama perbankan, untuk menyediakan akses kredit yang lebih luas. “KPR menjadi sarana utama untuk memudahkan pembelian rumah bagi MBR, karena jumlah uang tunai yang mereka miliki sering kali tidak cukup untuk memenuhi biaya pembelian secara langsung,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa inovasi dalam skema pembiayaan dan perizinan menjadi faktor penentu keberhasilan program ini. “Dengan skema yang lebih fleksibel, para peminjam dapat menyesuaikan cicilan sesuai kemampuan finansial, sehingga tidak merugikan pendapatan utama mereka,” tambahnya.

“Pertama, karena rumah sendiri itu harganya tidak murah, jadi pada akhirnya harus terjangkau dan sesuai (match) dengan daya beli masyarakatnya gitu. Tujuan inilah yang mau disasar oleh pemerintah melalui program 3 Juta Rumah,”

Menurut Eko, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada penyediaan rumah fisik, tetapi juga pada perubahan pola perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan. “Masyarakat yang bisa memiliki hunian sendiri cenderung lebih berani mengambil risiko ekonomi, seperti membuka usaha kecil atau membeli alat produktif,” kata dia. Ia juga menyebutkan bahwa ketersediaan perumahan yang terjangkau dapat mendorong pengembangan daerah-daerah yang sebelumnya dianggap terpencil, karena keberadaan rumah mendorong pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, dan infrastruktur.

Potensi pengurangan kemiskinan

Eko berharap program ini tidak hanya mengatasi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas secara keseluruhan. “Dengan rumah yang stabil, mereka bisa fokus pada pekerjaan utama, sehingga penghasilan bisa meningkat,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pengembangan perumahan yang terjangkau juga dapat meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, karena biaya sewa yang lebih rendah membebaskan anggaran untuk kebutuhan non-hunian. “Ini adalah langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antara lapisan atas dan bawah, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang secara ekonomi,” jelas Eko.

“Selain itu pemerintah juga mau menghubungkan antara dunia keuangan khususnya perbankan dengan masyarakat, sehingga sektor perbankan dapat membuka akses seluas-luasnya kepada MBR untuk mudah mendapatkan KPR,”

Menurut Eko, program ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih terpadu, termasuk regulasi terkait subsidi dan pembiayaan yang tidak hanya fokus pada harga rumah, tetapi juga pada fasilitas pendamping seperti akses air bersih, listrik, dan transportasi. “Ketersediaan fasilitas pendukung bisa mempercepat pemanfaatan program ini, karena biaya tambahan akan mengurangi beban keuangan masyarakat,” katanya. Ia menyoroti bahwa program 3 Juta Rumah bukan hanya tentang penyediaan hunian, tetapi juga tentang ekosistem perumahan yang memperkuat kesejahteraan jangka panjang.

Secara umum, program ini dianggap sebagai bagian dari upaya nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian. Eko mengatakan bahwa keberhasilan program ini akan terlihat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang tergambar dalam indikator seperti peningkatan penghasilan, pengurangan angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi lokal. “Indonesia perlu menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi dan investasi, dan program ini bisa menjadi jembatan antara keduanya,” pungkasnya.

Program 3 Juta Rumah telah dianggap sebagai inisiatif yang komprehensif, karena tidak hanya menyelesaikan masalah fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial. Eko menyebutkan bahwa ketika MBR memiliki rumah pertama, mereka merasa lebih mandiri, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi. “Ini adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan berdaya saing,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa program ini juga memperkuat kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, yang menjadi kunci keberlanjutan pembangunan.

Menurut Eko, keberhasilan program ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak. “Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab, tetapi juga perusahaan pembangunan, bank, dan masyarakat sendiri. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjamin bahwa rumah yang dibangun benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya. Ia menekankan bahwa penyelesaian kebutuhan akan rumah perlu didukung oleh pendidikan keuangan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan dana secara bijak.

Dalam jangka pan