Mendag: Tarif Impor AS untuk Indonesia Masih Dinamis dan Belum Final

Meeting Results –

Dari Jakarta, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa tarif impor yang diajukan oleh USTR AS masih dalam proses penyesuaian dan belum ditetapkan secara tetap. Ia menjelaskan, pemerintah Indonesia terus berupaya mengkomunikasikan kebijakan perdagangan yang lebih menguntungkan bagi sektor ekspor nasional kepada pemerintah Amerika Serikat. “Tarif tersebut masih menjadi usulan sementara dari pihak AS, dan pemerintah Indonesia sedang melakukan pendekatan untuk memperoleh skema yang lebih baik,” tutur Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Senin (6/6).

Transisi Tarif dan Masa Berlaku

Sebelumnya, kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan AS telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Karena itu, pemerintah AS kini memberlakukan tarif umum sebesar 10% terhadap seluruh negara selama 150 hari, yang berakhir pada 24 Juli 2026. Menurut Budi, tarif sementara ini akan berakhir setelah periode transisi tersebut. “Kebijakan baru akan diterapkan setelah masa berlaku tarif umum habis, dan masih dalam proses pembahasan,” jelasnya.

Investigasi Berdasarkan Section 301

Setelah masa transisi berakhir, pemerintah AS berencana menetapkan kebijakan tarif baru melalui investigasi yang didasarkan pada Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974. Kebijakan ini menyasar isu kerja paksa dan kapasitas manufaktur, yang dinilai sebagai faktor penggerus keseimbangan perdagangan antara kedua negara. Pada 2 Juni 2026, USTR AS telah merilis hasil awal dari investigasi tersebut.

Hasil ini menunjukkan bahwa 60 negara menjadi objek peninjauan, di antaranya dikenai tarif 10% dan 12,5%. Dari jumlah tersebut, 14 negara, termasuk Indonesia, dimasukkan ke dalam kategori dengan tarif lebih rendah, yaitu 10%. Sementara 46 negara lainnya dikenai tarif 12,5%. “Indonesia berada di kelompok 14 negara karena telah memenuhi persyaratan hukum terkait kerja paksa dan memiliki kesepakatan resiprokal,” tambah Budi.

Persyaratan dan Alasan Penetapan Tarif

Menurut Mendag, Indonesia dipilih masuk kelompok 14 negara karena telah memiliki kerangka hukum yang memadai terkait isu kerja paksa. Selain itu, negara ini juga telah menandatangani agreement on reciprocal trade (ART), yang memperkuat hubungan perdagangan bilateral. “Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk memenuhi standar perdagangan internasional,” paparnya.

Kebijakan ini tidak menambahkan tarif di luar 10% yang berlaku saat ini. Tarif sementara ini hanya sebagai pengganti dari kebijakan resiprokal yang sebelumnya dicabut. Budi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya meminimalkan dampak negatif dari tarif tambahan.

Struktur Tarif dan Mekanisme Penumpukan

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia masih menghadapi tarif sementara 10% hingga 24 Juli 2026. Setelahnya, struktur tarif akan diterapkan secara bertahap. Pertama, tarif terkait kerja paksa sebesar 10% akan diimplementasikan. Beberapa minggu kemudian, AS berencana menambahkan komponen tarif lainnya, yakni yang berkaitan dengan kapasitas manufaktur yang berlebihan.

Menurut Susiwijono, mekanisme stacking akan digunakan untuk menggabungkan berbagai komponen tarif tersebut. Selain itu, beberapa produk akan diberikan pengecualian oleh kedua pihak. Dengan kombinasi ini, proyeksi tarif akhir untuk Indonesia diperkirakan mencapai 18% pada akhir proses investigasi. “Tarif tambahan ini akan berdampak signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia, sehingga pemerintah terus berusaha mengoptimalkan skema yang diberikan,” ujarnya.

Pengaruh Tarif pada Sektor Ekspor

Tarif impor AS yang diberlakukan berpotensi memengaruhi sektor ekspor Indonesia, terutama produk-produk yang tidak memiliki perlindungan pengecualian. Mendag Budi Santoso menekankan bahwa pemerintah Indonesia memperhatikan dampak ini secara intensif. “Kita harus siap menghadapi perubahan tarif, tapi juga tetap memperkuat daya saing produk ekspor melalui inovasi dan kualitas,” kata Budi.

Menurut Susiwijono, penggunaan tarif 18% akhir akan menggantikan struktur yang saat ini berlaku. Ia menambahkan, pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa tarif tambahan ini bisa berdampak pada volume ekspor, terutama ke negara-negara yang berada dalam kategori 12,5%. “Namun, dengan komunikasi yang terus berjalan, kita yakin bisa mencapai kesepakatan yang lebih adil,” jelas Susiwijono.

Kesiapan Indonesia Menghadapi Tarif Baru

Sebagai persiapan, pemerintah Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap berbagai sektor yang rentan terhadap kenaikan tarif. Dalam hal ini, sektor-sektor seperti tekstil, elektronik, dan pertanian menjadi prioritas. “Kita perlu memastikan bahwa produk-produk ekspor kita tetap kompetitif di pasar AS,” kata Susiwijono.

Lebih lanjut, Susiwijono menyebutkan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat posisi negara dalam negosiasi. Ia juga menekankan bahwa Indonesia tidak ingin memperburuk hubungan bilateral karena tarif impor ini merupakan bagian dari perjanjian dagang yang lebih luas.

Dalam upaya meminimalkan risiko, pemerintah Indonesia berharap dapat menyesuaikan mekanisme penumpukan tarif dengan kebijakan yang lebih fleksibel. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekspor dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. “Kita menilai tarif AS sebagai ujian bagi kemampuan Indonesia dalam membangun perdagangan yang seimbang dan berkelanjutan,” pungkas Sus