Pemerintah Berkomitmen Optimalkan Program Makan Bergizi Gratis dalam Satu Bulan

New Policy – Jakarta – Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan. Ia menegaskan bahwa proses penyusunan ulang program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pelaksanaannya. “Pemerintah memperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk mereformasi MBG, termasuk meninjau kembali mekanisme distribusi dan kualitas layanan,” kata Zulhas, sapaan akrab Menko Zulkifli Hasan, dalam acara peningkatan kualitas MBG dan SPPG Terpencil di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.

Langkah Strategis dalam Penataan MBG

Menurut Zulhas, penataan program MBG akan mencakup sejumlah aspek penting. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya terkesan dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Kedua, pemetaan ulang sekolah-sekolah yang menerima manfaat dari MBG. Ketiga, peningkatan kualitas dapur sebagai pusat pemberian makanan. Terakhir, verifikasi terhadap laporan penerima manfaat untuk memastikan transparansi dan akurasi data. “Kita perlu melakukan penataan komprehensif oleh Kepala BGN dan tim manajemen baru agar program ini bisa lebih optimal,” tambahnya.

“Perlu penataan yang menyeluruh oleh Kepala BGN dan manajemen yang baru untuk membenahi program yang sangat penting,” ujar Zulhas.

Menko Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keputusan untuk menyusun ulang MBG berasal dari respons terhadap berbagai masalah yang muncul selama pelaksanaannya. Dalam waktu satu bulan, pemerintah berharap dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, termasuk penyebaran titik MBG yang terkonsentrasi di Pulau Jawa. “Dalam satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” katanya, menambahkan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto telah memicu langkah-langkah perbaikan.

Pengelolaan Anggaran dan Pemetaan Kebutuhan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyebutkan bahwa langkah penataan MBG meliputi efisiensi penggunaan anggaran. “Kita melakukan moratorium pembukaan titik dapur baru sementara, sehingga bisa mengevaluasi apakah kapasitas layanan sesuai dengan jumlah penerima manfaat di setiap wilayah,” jelas Nanik. Saat ini, terdapat 27.877 titik dapur operasional yang didasarkan pada virtual account. BGN akan meninjau ulang distribusi ini untuk memastikan keberimbangan dalam pelayanan gizi.

“Pada satu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan untuk mengganti dengan manajemen yang baru,” kata Zulhas.

Langkah berikutnya adalah menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. BGN juga berencana melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran, khususnya untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan. “Kita evaluasi jumlah penerima manfaat sekitar 63 juta orang untuk memastikan bahwa setiap penyaluran makanan benar-benar mencapai tujuan utamanya,” terang Nanik. Selain itu, penguatan pengawasan kualitas layanan akan menjadi prioritas dalam peningkatan efektivitas program.

Reformasi untuk Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Dalam 2026, fokus MBG akan berubah dari hanya mengejar kuantitas ke peningkatan kualitas pelaksanaan. “Kita ingin memastikan setiap dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis dan memiliki kapasitas layanan yang sesuai,” tambah Nanik. Pemerintah berharap dengan penataan ulang ini, program MBG dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Ia juga menekankan bahwa MBG merupakan amanah penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, serta sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di tingkat bawah.

Reformasi MBG juga bertujuan meminimalkan penggunaan anggaran yang tidak optimal tanpa mengorbankan tujuan sosialnya. Pemerintah menilai bahwa konsentrasi titik dapur di Pulau Jawa menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelayanan. Oleh karena itu, penataan ini akan mencakup redistribusi titik dapur ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan, termasuk daerah terpencil. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan setiap penerima manfaat merasakan manfaat dari program ini secara adil,” kata Nanik.

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki MBG, BGN juga akan menerapkan kebijakan pengawasan yang lebih ketat. Seluruh proses distribusi dan pelaporan akan diakui sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja. “Kita ingin menjamin kejelasan data penerima manfaat dan menghindari adanya penyalahgunaan,” ujarnya. Kebijakan ini diharapkan bisa memperkuat kepercayaan publik terhadap MBG sebagai program sosial yang berkelanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, MBG menjadi salah satu program utama dalam upaya mewujudkan pangan yang sehat bagi masyarakat miskin. Namun, kritik mulai muncul terkait efektivitas distribusi dan transparansi laporan. Zulhas mengakui bahwa permasalahan tersebut memicu tindakan perbaikan yang dijalankan pemerintah. “Kita harus berkomitmen menata ulang program ini agar bisa mencapai target sebesar 63 juta orang secara tepat dan berkelanjutan,” katanya.

Penataan MBG juga menjadi refleksi dari kebijakan pemerintah yang lebih terpusat. Dengan menyelesaikan evaluasi dalam satu bulan, BGN berharap dapat merumuskan strategi baru yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah. “Kita ingin memastikan bahwa setiap dapur yang ada benar-benar mampu melayani kebutuhan gizi secara maksimal,” kata Nanik. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi cakupan manfaat program