Nusron Wahid Serahkan Sertifikat Wakaf dan Bantuan untuk Masjid di Aceh
Pemandanganindah.com – Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, telah resmi menyerahkan sertifikat tanah wakaf dan bantuan tahap pertama dari Majelis Ulama Indonesia. Penyerahan ini dilakukan untuk mendukung pembangunan masjid yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Aceh pada tahun 2025. Kehadiran menteri dalam acara tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pemulihan infrastruktur keagamaan di wilayah terdampak. Melalui langkah ini, Nusron serahkan sertifikat wakaf dan bantuan yang diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi.
Penyerahan Sertifikat Wakaf dan Amanah Donatur
Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis, Nusron Wahid menegaskan bahwa ia hadir mewakili kedua jabatannya. “Saya menyerahkan sertifikat hadir atas nama Menteri ATR/Kepala BPN,” tegasnya saat itu. Sertifikat tanah wakaf diserahkan khusus untuk Masjid Salman Alfarisi yang berlokasi di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana dalam Dewan Pimpinan Pusat, ia juga menyalurkan himpunan dana dari para donatur.
“Saya juga hadir atas nama MUI untuk menyampaikan titipan para donatur. Ini bukan bantuan dari saya, melainkan amanah yang dititipkan melalui MUI untuk membantu masyarakat terdampak bencana,” ujar Menteri Nusron.
Mengenai besaran bantuan, Nusron menjelaskan bahwa MUI telah menetapkan Masjid Salman Alfarisi sebagai penerima dengan total nilai mencapai Rp2 miliar. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap sesuai dengan progres pembangunan yang berlangsung di lapangan. Pada tahap awal, pemerintah dan MUI menyerahkan sebesar Rp500 juta. Jumlah ini akan disesuaikan lebih lanjut seiring dengan perkembangan kondisi fisik pembangunan masjid. Proses penyerahan ini menjadi bagian dari upaya Nusron serahkan sertifikat wakaf dan bantuan secara terstruktur.
Proses Rehabilitasi Pascabencana di Aceh Tamiang
Upaya pemulihan pasca bencana di Kabupaten Aceh Tamiang masih terus berlangsung intensif. Pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada tiga sektor utama, yaitu perbaikan pertanian, pembangunan infrastruktur, serta rehabilitasi hunian warga. Kementerian Pertanian melaporkan bahwa telah berhasil merehabilitasi seluas 2.212 hektare sawah melalui program Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di Aceh. Program ini bertujuan memastikan ketahanan pangan masyarakat lokal tetap terjaga.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap juga terus berjalan. Sebanyak 200 unit Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sedang dalam tahap penyelesaian. Selain itu, program Huntap in-situ juga terus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak langsung. Pemerintah juga mempercepat proses pemulihan sertifikat tanah bagi masyarakat yang dokumennya hilang atau rusak akibat bencana. Program padat karya pun dijalankan untuk membangkitkan kembali ekonomi lokal.
Dukungan Pertanahan untuk Pemulihan Infrastruktur
Pemerintah Provinsi Aceh secara intensif melakukan evaluasi menyeluruh. Tujuannya agar rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam kunjungannya kali ini, Menteri Nusron juga meninjau kondisi terkini pelaksanaan layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang. Ia juga memeriksa lokasi hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana secara langsung.
Dalam sektor pertanahan, Kementerian ATR/BPN memberikan dukungan signifikan. Dukungan tersebut mencakup penyiapan lahan untuk pembangunan Huntap, penerbitan sertifikat pengganti bagi masyarakat yang dokumennya hilang atau rusak, serta penyusunan skema konsolidasi tanah. Skema ini penting bagi kawasan yang mengalami perubahan fisik akibat banjir. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pemulihan Aceh dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
