Bupati Bogor suarakan nasib warga terdampak penutupan tambang

Special Plan – Senin, sekitar 7.720 warga dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang berkumpul di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk menyampaikan aspirasi terkait dampak penutupan tambang di wilayah barat. Bupati Bogor Rudy Susmanto hadir dalam aksi tersebut sebagai pengawas langsung, menyuarakan kondisi masyarakat yang terkena imbas kebijakan penutupan tambang. “Kami meminta dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu warga Bogor, khususnya dalam membuka kembali operasi tambang yang telah terdaftar secara legal,” ujar Rudy dalam pidatonya di hadapan ribuan peserta aksi.

“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” katanya.

Menurut Rudy, aktivitas pertambangan menjadi sumber penghidupan utama bagi puluhan ribu warga di wilayah tersebut. Kebijakan penutupan tambang, baik secara permanen maupun sementara, telah mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat. “Mereka bergantung pada tambang untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari, sehingga perlunya kepastian dari pemerintah provinsi agar tidak terjadi kesulitan ekonomi,” terangnya. Pemkab Bogor, kata Rudy, bersedia mematuhi segala regulasi yang berlaku, termasuk komitmen menjaga keseimbangan lingkungan.

Dalam upayanya menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, Rudy Susmanto menyebut Pemkab Bogor telah menyiapkan solusi berupa jalur khusus angkutan tambang. Rencana ini diharapkan dapat mengurangi hambatan bagi aktivitas tambang, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap pengguna jalan lain. “Tahun ini kami sudah mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan, sehingga jalur tambang dapat segera dibangun dan beroperasi,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian jalur tambang saat ini sedang dalam proses penetapan lokasi, dengan target selesai pada 2026.

Dalam aksinya, warga menyuarakan kebutuhan akan kebijakan yang lebih cepat dan transparan. Mereka menekankan bahwa penutupan tambang tidak boleh mengakibatkan kehilangan penghasilan secara permanen, terutama bagi keluarga yang bergantung pada sektor ini. “Kami ingin aktivitas tambang tetap berjalan selama masa evaluasi, asalkan memenuhi syarat dan aturan yang diberlakukan,” kata Rudy. Pemkab Bogor juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang sedang melakukan penilaian terhadap beberapa tambang di wilayah barat.

Kondisi ekonomi warga memburuk akibat penutupan tambang

Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Dani Murdani, menyatakan bahwa dampak ekonomi dari penutupan tambang terasa jelas selama tujuh bulan terakhir. “Masyarakat kami telah mengalami kesulitan mencari penghasilan karena tambang dihentikan. Kami menuntut keadilan agar aktivitas tambang legal bisa kembali beroperasi,” ujarnya. Aksi yang dihadiri oleh sekitar 7.720 orang tersebut berlangsung damai, dengan pengawasan dari aparat keamanan setempat.

“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ujar Dani.

Dani menekankan bahwa penutupan tambang tidak hanya memengaruhi pendapatan warga, tetapi juga mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. “Tanpa tambang, banyak keluarga kehilangan penghasilan utama, sehingga mereka membutuhkan dukungan pemerintah untuk menjaga ekonomi lokal tetap stabil,” lanjutnya. Ia menambahkan bahwa warga berharap pemerintah segera menetapkan keputusan yang jelas, agar kegiatan tambang dapat dilanjutkan secara berkelanjutan.

Rudy Susmanto juga menyoroti upaya Pemkab Bogor dalam mengelola sektor pertambangan secara lebih terorganisir. Dengan pembangunan jalur angkutan khusus, ia yakin kegiatan tambang bisa tetap berjalan tanpa mengganggu lingkungan sekitar. “Jalur ini akan mempercepat distribusi bahan tambang ke pusat, sekaligus memastikan jalur umum tidak terganggu,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mempercepat proses pembebasan lahan untuk jalur tersebut, demi kepentingan bersama.

Dalam aksinya, warga juga mengingatkan pemerintah provinsi agar tidak menunda pengambilan keputusan. “Masyarakat tidak ingin ada kebijakan yang mengabaikan kebutuhan mereka, terutama untuk tambang yang sudah memiliki izin dan beroperasi secara legal,” tegas Dani. Aksi yang berlangsung beberapa jam itu diakhiri dengan doa dan penandatanganan deklarasi dukungan untuk keberlanjutan sektor pertambangan. Pemkab Bogor berkomitmen untuk menjaga komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi, agar solusi bisa segera ditemukan.

Penutupan tambang di wilayah barat Bogor telah menimbulkan perdebatan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan. Meski pemerintah provinsi sedang mengevaluasi, banyak warga mengkhawatirkan dampak sosial yang terus berlanjut. Rudy Susmanto menegaskan bahwa kebijakan penutupan tambang tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sebab warga sudah menggantungkan hidup pada sektor ini. “Pemerintah daerah akan terus bersikap terbuka, sekaligus menjamin bahwa aktivitas tambang tetap dapat dijalankan sesuai aturan,” pungkasnya.

Koordinasi antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat dianggap sebagai langkah penting untuk menyelesaikan masalah ini. Rudy menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten sudah mengirimkan laporan lengkap terkait rencana pembangunan jalur angkutan tambang. “Kami ingin memastikan bahwa keputusan akhir tidak hanya berdasarkan aspek lingkungan, tetapi juga pertimbangan sosial dan ekonom