DJP: Pajak UMKM CV dan PT dihitung berdasarkan Laba Bersih, Bukan Omzet

Special Plan – Jakarta, Senin — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa cara pengenaan pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tidak lagi berada di bawah fasilitas pajak penghasilan (PPh) final 0,5 persen, termasuk badan usaha seperti CV dan PT, tidak lagi mengacu pada nilai omzet. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam pernyataan tertulis di Jakarta, menjelaskan bahwa penghitungan pajak dilakukan berdasarkan laba bersih, yaitu penghasilan neto setelah dikurangi biaya operasional yang diakui. “Perpindahan ke sistem umum tidak berarti langsung meningkatkan beban pajak bagi pengusaha,” ujar Bimo. Pemerintah melakukan perubahan ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026, yang mengatur kembali mekanisme pajak untuk memastikan insentif lebih tepat sasaran.

Perubahan Sistem Pajak Menuju Keleluasaan

Dalam PP tersebut, fasilitas PPh final 0,5 persen kini hanya berlaku untuk wajib pajak yang bersifat individu, seperti usaha keluarga atau perseroan perorangan, serta koperasi. Sebaliknya, badan usaha seperti CV dan PT tidak lagi berhak memanfaatkan kebijakan ini. Di masa lalu, fasilitas pajak 0,5 persen meliputi berbagai bentuk usaha, termasuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), firma, perseroan terbatas, dan komanditer. Perubahan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh prosedur perpajakan yang kompleks.

“Kebijakan ini dirancang agar pengusaha fokus mengembangkan bisnis tanpa menghadapi administrasi perpajakan yang rumit,” tambah Bimo. Selain itu, aturan baru juga bertujuan mendorong ekonomi daerah dan menciptakan peluang kerja yang lebih banyak.

Detail Perubahan Fasilitas Pajak

Menurut Bimo, PP 20 Tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Dalam beleid terbaru, batas maksimal omzet untuk bisa menggunakan fasilitas tarif 0,5 persen tetap diatur sebesar Rp4,8 miliar per tahun. Namun, bagi wajib pajak orang pribadi, mereka yang omzetnya tidak melebihi Rp500 juta tetap tidak dikenai pajak penghasilan. Fasilitas ini juga bisa digunakan tanpa batas waktu, tetapi koperasi hanya diberi masa aktif selama empat tahun sejak terdaftar. “Penyesuaian ini bertujuan agar usaha kecil dan menengah tidak lagi kewalahan menghadapi prosedur administrasi,” jelasnya.

Strategi Pemerintah untuk Mengurangi Penyalahgunaan

Dalam upaya menghindari penyalahgunaan, pemerintah juga mengambil langkah strategis untuk memastikan insentif pajak hanya diterima oleh usaha yang benar-benar berkembang. Kebijakan ini mengantisipasi tindakan pengecilan bisnis atau pembentukan beberapa entitas baru demi menghindari kewajiban membayar tarif pajak normal. Strategi ini diharapkan bisa memberikan insentif yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pengusaha yang sedang naik kelas.

PP 20 Tahun 2026 mengandung berbagai kebijakan penting lainnya. Misalnya, batasan omzet untuk memperoleh fasilitas pajak final 0,5 persen tetap dijaga sebesar Rp4,8 miliar setahun, sementara wajib pajak individu dengan omzet hingga Rp500 juta tetap terbebas dari pajak. Selain itu, usaha yang memenuhi syarat bisa menggunakan fasilitas ini tanpa batas waktu, tetapi koperasi dibatasi hingga empat tahun sejak didaftarkan. Pemerintah menyatakan bahwa kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha untuk berkembang secara alami, tanpa tekanan dari administrasi perpajakan.

Peran Pemerintah sebagai Mitra Pengusaha

Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang mendukung pertumbuhan usaha. “Kami ingin UMKM Indonesia bisa bertransformasi menjadi bisnis yang kuat, mandiri, dan kompetitif,” ujar Bimo. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha kecil dan menengah, sekaligus memastikan insentif pajak tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau menyisihkan usaha yang belum berkembang.

DJP berharap kebijakan baru ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan. Dengan menggunakan laba bersih sebagai dasar perhitungan, pajak dianggap lebih adil karena mengukur kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan. Sistem ini juga meminimalkan risiko usaha kecil menyalahgunakan fasilitas pajak untuk mengurangi beban keuangan. Meski demikian, perubahan ini memerlukan adaptasi dari pengusaha, terutama mereka yang sebelumnya terbiasa menggunakan omzet sebagai acuan.

Harapan untuk Pengembangan Ekonomi Daerah

Menurut Bimo, kebijakan ini memberikan dorongan kuat bagi pengembangan ekonomi daerah. Dengan menghilangkan beban administrasi yang rumit, UMKM diharapkan dapat fokus pada inovasi dan ekspansi usaha. Ia menekankan bahwa pemerintah ingin mengurangi hambatan birokrasi, sehingga pengusaha tidak perlu memperhatikan detail perhitungan pajak yang kompleks. “Insentif pajak harus mendorong pertumbuhan, bukan memperlambatnya,” kata Bimo.

PP 20 Tahun 2026 juga memperkuat prinsip transparansi dalam penerapan pajak. Dengan sistem berbasis laba bersih, pemerintah memastikan bahwa kebijakan pajak lebih terukur dan sesuai dengan kemampuan usaha. Selain itu, koperasi dan usaha kecil yang sudah memenuhi syarat akan tetap mendapatkan manfaat dari tarif pajak rendah. “Kebijakan ini memberikan ruang bagi pengusaha untuk berkembang secara mandiri, tanpa mengorbankan keadilan dalam penerimaan negara,” lanjut Bimo.

Adapun untuk usaha besar, seperti CV dan PT, kebijakan ini mengharuskan mereka mengikuti sistem perpajakan yang lebih umum. Hal ini diharapkan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola keuangan dengan lebih baik. DJP juga menyatakan bahwa sistem ini tidak berdampak signifikan terhadap usaha kecil, karena mereka tetap dapat menggunakan fasilitas pajak 0,5 persen selama masa aktif. “Dengan penyesuaian ini, kita memastikan UMKM tidak lagi terabaikan dalam kebijakan pajak,” ujar Bimo.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyempurnakan tata kelola pajak. Dengan memperkenalkan sistem berbasis laba bersih, DJP mengharapkan adanya peningkatan kemampuan usaha dalam menghadapi persaingan di pasar. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak secara efektif. “Kami ingin UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi penggerak