Kementerian ESDM akan Revisi RUPTL PLN untuk Dukung PLTS 100 GW

Special Plan – Jakarta, Selasa – Dalam upaya mempercepat transisi energi nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana untuk mengubah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 PLN. Perubahan ini bertujuan memastikan program pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW) bisa tercapai secara optimal. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Harris, strategi 100 GW saat ini sedang dalam penyusunan, termasuk regulasi yang akan diperlukan.

“Program 100 GW sudah dalam tahap perencanaan strategis, dengan pembahasan mengenai langkah-langkah implementasinya yang sedang digodok. Ketika bicara strategi, jelas kita mengacu pada regulasi yang mendukung. Saat ini, RUPTL sedang disiapkan untuk menyelaraskan visi tersebut,” jelas Harris saat ditemui di Jakarta.

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa RUPTL adalah dokumen yang mengatur perencanaan penggunaan jaringan listrik nasional. Oleh karena itu, semua pembangkit listrik, termasuk PLTS, harus direncanakan secara sistematis dalam dokumen ini. Harris menegaskan bahwa revisi RUPTL bukanlah hal yang tidak mungkin, melainkan sesuatu yang bisa dilakukan sesuai kebutuhan.

Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan PLN terkait program PLTS 100 GW. Menurut Harris, komunikasi dengan penyedia listrik nasional ini telah terjalin. “Tentu saja kita telah berdiskusi dengan PLN, baik tentang perencanaan maupun regulasi yang diperlukan untuk mendorong pengembangan PLTS,” ucapnya. Kementerian ESDM berharap kemitrahan ini bisa mempercepat proses penggunaan energi terbarukan di Indonesia.

Pengembangan Infrastruktur untuk PLTS 100 GW

Yuliot, Wakil Menteri ESDM, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan infrastruktur pendukung untuk program PLTS 100 GW. Salah satunya adalah pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk yang akan terhubung dengan lokasi pembangkit listrik di Pulau Jawa. “Infrastruktur seperti transmisi dan gardu induk PLN akan diintegrasikan dengan wilayah pembangunan PLTS yang sudah ditentukan,” jelas Yuliot.

Dalam tahap awal, Kementerian ESDM dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan 24.000 hektare lahan di Pulau Jawa. Luas area ini dirancang untuk menampung pembangunan PLTS sebesar 17 GW, yang menjadi langkah pertama menuju target nasional 100 GW. Yuliot menyampaikan bahwa pemerintah sedang mempercepat pengembangan kapasitas ini sebagai bagian dari strategi pengurangan ketergantungan pada energi fosil.

Kementerian ESDM juga memastikan bahwa revisi RUPTL akan diimbangi dengan evaluasi terhadap kebutuhan energi nasional. Selain itu, perubahan ini akan mempertimbangkan potensi pengembangan teknologi dan efisiensi energi terbarukan. “RUPTL yang ada saat ini bisa direvisi berdasarkan dinamika kebutuhan energi dan kemajuan teknologi. Fokusnya adalah memastikan PLTS bisa terintegrasi dengan sistem jaringan listrik secara maksimal,” tambah Harris.

Langkah Awal Program PLTS 100 GW

Kementerian ESDM menargetkan pengembangan PLTS dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah 17 GW yang akan dibangun di wilayah 24.000 hektare yang telah disiapkan. “Tahap awal ini penting untuk menguji model pengembangan dan membangun fondasi bagi pengembangan berikutnya,” kata Yuliot. Dengan penyelesaian tahap pertama, pemerintah bisa memperoleh data dan pengalaman dalam operasi PLTS skala besar.

Pembangunan PLTS 100 GW diharapkan bisa memberikan dampak signifikan terhadap pemanfaatan energi hijau di Indonesia. Target ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon seiring peningkatan jumlah penggunaan bahan bakar fosil. Dengan lahan yang sudah diperoleh, Kementerian ESDM berencana untuk mempercepat izin penggunaan lahan dan investasi pada sektor energi terbarukan.

Minister of ESDM juga menjelaskan bahwa revisi RUPTL akan mengatur kapasitas terpasang dan penyaluran energi dari PLTS ke masyarakat. “RUPTL harus mencakup semua pembangkit listrik, termasuk PLTS, agar tidak ada hambatan dalam integrasi ke sistem grid. Ini adalah langkah penting untuk memastikan ketersediaan listrik berkelanjutan,” imbuh Harris. Pemerintah akan terus memantau progres pengembangan PLTS dalam beberapa tahun ke depan, termasuk keterlibatan pihak swasta dan daerah.

Program PLTS 100 GW dianggap sebagai bagian integral dari transformasi energi nasional. Dengan kapasitas terpasang sebesar 100 GW, Indonesia bisa mengurangi risiko kekurangan pasokan listrik dan menghadirkan solusi energi yang lebih ramah lingkungan. Kementerian ESDM dan PLN berkomitmen untuk membangun sistem yang berkelanjutan, sehingga PLTS bisa menjadi sumber energi utama di masa depan. “Kita sudah melihat potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar. Dengan revisi RUPTL, kita bisa memastikan PLTS menjadi bagian dari rencana jangka panjang,” tutup Harris.