BPH Migas dan DPR Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran di Teluk Bintuni

Topics Covered – Menyusul aduan masyarakat terkait distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan inspeksi langsung ke sejumlah pom bensin umum (SPBU) untuk memastikan kebijakan subsidi BBM berjalan efektif. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (27/4/2026), dan hasilnya diumumkan oleh Anggota Komite BPH Migas, Bambang Hermanto, dalam wawancara di Jakarta, Selasa.

Inspeksi Lapangan dan Verifikasi Proses

Dalam kunjungan tersebut, BPH Migas, DPR, dan pemerintah daerah Teluk Bintuni bersama-sama meninjau prosedur distribusi solar subsidi serta Pertalite. Tujuan utama adalah memastikan setiap transaksi BBM yang diberi subsidi sesuai dengan mekanisme yang berlaku. “Kami melakukan verifikasi terhadap seluruh tahapan pengelolaan BBM di lapangan, termasuk mengontrol kuantitas dan kualitas bahan bakar yang diberikan kepada konsumen,” jelas Bambang, yang kerap dikenal dengan nama Baher.

“Selain mengecek stok dan kualitas, kami juga memantau transaksi BBM secara data. Ini penting untuk menjamin tidak ada pelanggaran yang terlewat,” tambah Baher.

Verifikasi ini dilakukan sebagai respons atas keluhan warga terkait distribusi BBM di wilayah Papua Barat. Keluhan tersebut menuntut adanya bukti konkret agar dapat ditindaklanjuti. “Dengan mengumpulkan data, kami bisa mengambil keputusan apakah ada sanksi yang perlu diberikan atau tidak,” katanya.

Penguatan Pengawasan dan Sistem Digital

BPH Migas juga memperkuat sistem pengawasan melalui aplikasi XStar, yang digunakan untuk menerbitkan rekomendasi penggunaan BBM subsidi kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Aplikasi ini menjadi alat penting untuk mengontrol akses BBM secara transparan. “Kami mengimbau Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni segera berkoordinasi agar rekomendasi dari XStar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” terang Baher.

Penggunaan XStar menurutnya membantu meminimalkan penyaluran BBM yang tidak sesuai dengan target. Aplikasi ini juga memudahkan pemantauan kuantitas dan jenis bahan bakar yang diberikan, terutama kepada kelompok seperti petani dan nelayan yang sangat bergantung pada subsidi.

Kunjungan DPR dan Dampak Kenaikan Harga BBM

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR, Alfons Manibui, menjelaskan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan energi nasional. “Kami tidak hanya memastikan kelancaran distribusi BBM subsidi, tetapi juga mengevaluasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap masyarakat,” ujar Alfons.

“Penting bagi kami untuk melihat apakah kenaikan harga ini menimbulkan kesulitan, terutama di wilayah timur Indonesia yang memiliki ketergantungan energi yang tinggi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampaknya tidak terlalu signifikan, sebab warga tidak terlalu banyak menggunakan produk-produk tertentu yang mengalami kenaikan harga,” tambah Alfons.

Aduan masyarakat terkait penyaluran BBM subsidi juga menjadi perhatian utama. Baher menegaskan bahwa seluruh prosedur distribusi telah diperiksa secara detail, termasuk menguji kualitas BBM sesuai standar pemerintah. “Ini bukan hanya soal ketersediaan bahan bakar, tetapi juga kepastian bahwa BBM subsidi mencapai masyarakat yang layak,” imbuhnya.

Kerja Sama Pemerintah Daerah dan BPH Migas

Yohanis Manibuy, Bupati Teluk Bintuni, turut hadir dalam kegiatan pemantauan. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi BPH Migas dan Komisi XII DPR dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi. “Kunjungan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan warga,” ujarnya.

“Harapan besar kami adalah agar kebijakan subsidi BBM dapat memastikan akses energi yang merata dan meminimalisir antrean di SPBU,” tambah Yohanis.

Kerja sama ini diharapkan bisa terus berlanjut untuk memastikan distribusi BBM tetap stabil, terutama di tengah tantangan logistik yang dihadapi daerah terpencil. Yohanis juga mengatakan bahwa antrean BBM yang sempat terjadi di Papua Barat kini telah berkurang berkat upaya bersama.

Monitoring di Manokwari dan Rekomendasi untuk Masyarakat

Satu hari sebelumnya, BPH Migas bersama Komisi XII DPR dan Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran BBM di Kota Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Sales Area Manager Retail Papua Barat, Arif Rohman Khakim, serta Sales Branch Manager I Papua Barat Pertamina, Yunus. “Hasil pemantauan di Manokwari menunjukkan bahwa stok BBM tetap terjaga, dan transaksi di SPBU berjalan lancar,” papar Yunus.

Menurut Baher, penerapan sistem XStar juga menjadi solusi untuk menghindari diskriminasi dalam penggunaan BBM subsidi. “Dengan rekomendasi yang diberikan melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui apakah mereka berhak mendapatkan subsidi atau tidak,” jelasnya.

Keberhasilan dan Tantangan Ke depan

Cheroline Chrisye Makalew, Anggota Komisi XII DPR, mengapresiasi hasil monitoring yang telah dilakukan. “Antrean BBM subsidi di Teluk Bintuni sudah tidak terjadi lagi, dan keberhasilan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah, BPH Migas, dan DPR,” ujarnya.

“Ini bukti bahwa kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menjaga stabilitas energi di wilayah timur Indonesia,” imbuh Cheroline.

BPH Migas menegaskan bahwa semua pihak harus terus berkomitmen untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. “Distribusi BBM subsidi harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik secara volume maupun jenis. Jika tidak, risiko adanya penyaluran yang tidak proporsional akan terus mengemuka,” tambah Baher.

Dalam konteks ini, BPH Migas berharap ada peningkatan pengawasan bersama dari pemerintah daerah dan masyarakat. “Dengan melibatkan lebih banyak pihak, kita bisa meminimalkan korupsi dan memastikan BBM subsidi mencapai golongan yang benar-benar membutuhkannya,” pungkasnya.

Sebagai langkah penguatan pengawasan, BPH Migas juga menyusun rencana penggunaan XStar secara lebih intensif. Aplikasi ini akan digunakan sebagai alat verifikasi digital yang mengurangi risiko manipulasi data. Selain itu, BPH Migas berkomitmen untuk terus mengaudit distribusi BBM di berbagai daerah, termasuk menguji mekanisme pengiriman dan stok BBM agar tidak ada penumpukan atau kelangkaan yang terjadi.

Kebijakan subsidi BBM ini dianggap sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang paling vital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Dengan memastikan BBM subsidi diberikan tepat sasaran, pemerintah bisa memperkuat daya beli warga dan menjamin kebutuhan energi sehari-hari. “BPH Migas berkomitmen untuk terus berperan dalam menjamin ketersediaan BBM subsidi, sekaligus memantau pelaksanaannya secara berkala,” tutur Baher.

Kunjungan ke Teluk Bintuni menjadi salah satu contoh ny