Taspen Mengusulkan Reformasi Komprehensif untuk Program Jaminan Sosial ASN

Topics Covered – Jakarta, Indonesia — PT Taspen (Persero) secara aktif mendorong pelaksanaan reformasi menyeluruh terhadap program jaminan sosial bagi aparatur sipil negara. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama menjaga keberlanjutan sistem pembayaran manfaat, terutama di tengah tren peningkatan rasio klaim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Topics Covered menunjukkan bahwa isu ini menjadi perhatian utama dalam diskusi kebijakan publik saat ini. Direktur Utama Taspen, Rony Hanityo Aprianto, menyoroti bahwa rasio klaim untuk program tabungan hari tua (THT) telah konsisten berada di level di atas 250 persen. Proyeksi menunjukkan angka ini akan terus mengalami kenaikan dalam jangka waktu sepuluh tahun ke depan.

“Topics Covered – Kalau kita melihat di Taspen ini klaim rasio konsisten di atas 250 persen dan 10 tahun ke depan diperkirakan akan terus naik, maka dibutuhkan reformasi program yang menyeluruh,” kata Rony dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Keterlibatan Pemerintah sebagai Kunci Keberlanjutan

Menurut penjelasan Rony, upaya reformasi yang diusulkan tidak semata-mata berfokus pada pengelolaan internal perseroan. Lebih dari itu, reformasi ini memerlukan dukungan aktif dari pemerintah selaku pemilik program. Topics Covered menjadi relevan karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem jaminan sosial nasional. Dukungan tersebut menjadi krusial agar keberlanjutan jaminan sosial bagi ASN dapat tetap terjaga dengan optimal. Salah satu langkah konkret yang perlu dipertimbangkan dalam kerangka reformasi adalah melibatkan pemerintah sebagai pemberi kerja melalui skema iuran. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat pendanaan program pada masa mendatang.

“Ke depan, mungkin harus ada iuran pemerintah juga sebagai pemberi kerja,” ujarnya.

Percepatan Regulasi Turunan UU ASN

Selain mendorong reformasi program, Taspen juga aktif memacu percepatan penerbitan peraturan pemerintah. Topics Covered mencakup aspek regulasi yang menjadi fondasi pengelolaan program jaminan sosial. Peraturan tersebut berfungsi sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Tujuannya adalah untuk mempertegas kedudukan perseroan sebagai pengelola resmi program jaminan sosial ASN. Rony menjelaskan bahwa regulasi turunan ini juga diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Termasuk di dalamnya adalah pengaturan skema iuran serta mekanisme pendanaannya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian pembayaran kewajiban pemerintah atas manfaat pensiun masa lalu yang belum didanai atau belum dibayarkan kepada pengelola program pensiun atau unfunded past service liability (UPSL) juga menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat keberlanjutan program jaminan sosial ASN. Topics Covered menunjukkan bahwa aspek keuangan menjadi perhatian serius dalam reformasi ini. Menurut dia, nilai UPSL Taspen hingga saat ini mencapai Rp25,8 triliun dan hingga kini perseroan masih menunggu skema penyelesaiannya dari pemerintah.

“Bila ada pembayaran UPSL itu akan sangat membantu sustainability Taspen di masa yang akan datang di tengah-tengah rasio klaim yang cukup tinggi,” ungkap dia.

Dukungan Komisi VI DPR RI

Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI dalam kesimpulan rapat mendukung Taspen untuk berkoordinasi dengan pemerintah serta kementerian dan lembaga terkait dalam mempercepat penyelesaian regulasi pelaksanaan Undang-Undang ASN. Topics Covered mencakup berbagai aspek yang perlu ditangani secara komprehensif. Dukungan itu juga mencakup penguatan kelembagaan Taspen, penguatan kepesertaan PPPK, penyelesaian mekanisme pembayaran UPSL, serta reformasi program THT, jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM).

Komisi VI DPR RI dan Taspen juga sepakat agar perseroan menyusun peta jalan keberlanjutan program pensiun dan THT yang memuat proyeksi kondisi keuangan, risiko aktuaria, kebutuhan pendanaan, serta langkah mitigasi dalam menghadapi peningkatan rasio klaim dan perubahan struktur demografi peserta. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem jaminan sosial yang lebih tangguh dan berkelanjutan bagi seluruh ASN di Indonesia. Topics Covered menjadi bukti bahwa reformasi program jaminan sosial ASN merupakan agenda prioritas nasional yang memerlukan komitmen dari semua pihak.