Pemerintah jamin pasokan energi terjaga dan terjangkau bagi masyarakat

Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan energi dan harga yang terjangkau, pemerintah Indonesia terus meningkatkan produksi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keberlanjutan energi bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga kedaulatan dan daya beli masyarakat.

“Pemerintah akan memastikan energi tetap bisa diakses oleh masyarakat dengan harga yang wajar,” ujar Bahlil dalam siniar di Jakarta, Selasa.

Bahlil menyebut langkah pengembangan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai bagian dari strategi memperkuat energi domestik. Meskipun memerlukan waktu dan biaya investasi besar, ia yakin hal ini bisa mengurangi ketergantungan pada impor secara bertahap.

Menurut data terbaru, keberhasilan pemerintah dalam menekan impor energi mencakup peningkatan kapasitas kilang minyak di Balikpapan. Langkah ini berdampak positif karena Indonesia telah berhenti mengimpor solar. Namun, tantangan masih ada pada bensin dan LPG yang masih bergantung pada pasar internasional.

Menyadari ketergantungan pada impor, Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi lokal hanya mencapai 605 ribu barel. Kebutuhan ini menyebabkan sekitar satu juta barel per hari berasal dari luar negeri, dengan 20–25 persen melewati jalur Selat Hormuz yang rentan terhadap ketegangan geopolitik.

Penerapan B50 untuk menghemat subsidi

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan B50 akan diberlakukan sejak 1 Juli 2026. Langkah ini bertujuan mengurangi subsidi BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter per tahun, dengan nilai sekitar Rp48 triliun.

“Pertamina sudah siap menerapkan B50,” kata Airlangga dalam forum bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan campuran kelapa sawit dalam bahan bakar solar mencapai 50 persen pada 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bisnis di Tokyo, dengan harapan meningkatkan kedaulatan energi nasional. Kebijakan B50 menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.