Menghadapi Tantangan: Tantangan Fiskal untuk Daya Ungkit APBN

Facing Challenges – Jakarta – Menurut analisis dari NEXT Indonesia, tantangan utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berdaya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi yang semakin dinamis, pemerintah harus fokus pada peningkatan efisiensi belanja dan penggunaan dana secara produktif, bukan hanya mengendalikan defisit kecil atau rasio utang. Kepala Peneliti NEXT Indonesia, Ade Holis, menegaskan bahwa APBN perlu menjadi pendorong utama dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Belanja Modal Menurun, Kebutuhan Efisiensi Anggaran

Tantangan fiskal terbesar saat ini adalah penurunan porsi belanja modal. Pada APBN 2026, belanja modal hanya menyumbang 8,70 persen dari total belanja pemerintah, turun dari 16,49 persen pada tahun 2017. Meski belanja pemerintah secara keseluruhan naik, alokasi untuk pembayaran bunga utang justru meningkat drastis. Dalam 2017, bunga utang berkontribusi 17,12 persen dari total belanja, namun pada 2025 mencapai 21,24 persen, lalu turun ke 19,03 persen di 2026. Ade Holis menyoroti bahwa hal ini menunjukkan bahwa APBN sedang mengalami tekanan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, bukan memperkuat investasi masa depan.

Kondisi ini menegaskan bahwa pemerintah harus lebih selektif dalam menyalurkan dana. Dengan Facing Challenges, peningkatan belanja modal menjadi kunci untuk menggerakkan produktivitas ekonomi. Jika porsi belanja modal terus menyusut, daya ungkit APBN akan berkurang, sehingga keberlanjutan fiskal jangka panjang terancam.

Pemulihan Fiskal Pasca Pandemi

Setelah pandemi, Indonesia mulai menunjukkan perbaikan pada posisi fiskal. Dalam penelitian yang menggunakan metode Craig Burnside dari Bank Dunia, hasil menunjukkan bahwa pada 2023, Indonesia mencapai surplus keseimbangan primer terkuat sejak tahun 2017. Nilainya mencapai 0,49 persen dari PDB, sedangkan ambang batas negatif berada di -1,85 persen PDB. Tantangan fiskal terus terasa, meski situasi kembali stabil setelah tekanan ekonomi akibat pandemi.

“Pandemi menguji daya tahan APBN, tetapi keseimbangan primer yang meningkat pada 2023 menunjukkan perbaikan signifikan. Namun, Facing Challenges masih terjadi karena porsi belanja modal yang kurang optimal dan ketergantungan pada pembayaran bunga utang,” tambah Ade Holis.

Pemulihan ini juga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat, inflasi yang terkendali, serta peningkatan penerimaan negara. Namun, Ade Holis memperingatkan bahwa peningkatan ini harus dijaga agar tidak terlalu bergantung pada faktor luar seperti suku bunga global atau perubahan nilai tukar rupiah.

Struktur Anggaran yang Perlu Diperbaiki

Tantangan fiskal berikutnya adalah ketergantungan pada belanja rutin yang tidak produktif. Dalam penelitian NEXT Indonesia, alokasi dana untuk bunga utang yang terus meningkat berdampak pada pengurangan belanja modal. Hal ini membuat daya ungkit APBN terhadap pertumbuhan ekonomi semakin terbatas. Untuk mengatasi ini, pemerintah harus melakukan reorientasi belanja, mengalokasikan dana lebih efektif, dan memastikan setiap anggaran berkontribusi pada pembangunan.

Struktur anggaran yang tidak seimbang berpotensi mengurangi dampak APBN terhadap pertumbuhan. Dengan Facing Challenges, pemerintah perlu mengidentifikasi area belanja yang bisa dioptimalkan, seperti subsidi yang tidak efisien atau investasi dalam infrastruktur yang kurang terarah. Pemangkasan belanja rutin harus dilakukan secara bertahap untuk menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Keseimbangan Primer dan Utang Negara

Keseimbangan primer yang positif di 2023 menunjukkan kemampuan APBN dalam mengelola pendapatan dan belanja secara lebih efisien. Namun, perlu diingat bahwa keseimbangan primer aktual pada 2026 diperkirakan masih negatif, yaitu -0,35 persen dari PDB. Hal ini menegaskan bahwa Facing Challenges dalam menjaga keseimbangan fiskal masih terjadi. Utang negara terus meningkat, sehingga ruang aman untuk investasi jangka panjang terbatas.

“Meski keseimbangan primer tahun 2023 membaik, kita tidak boleh lengah. Facing Challenges masih ada karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup mengimbangi beban utang yang terus membesar,” ujar Ade Holis.

Tantangan utama lainnya adalah penyesuaian anggaran terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Pemerintah harus lebih fleksibel dalam menyesuaikan belanja pemerintah dengan target pembangunan nasional. Dengan mempertahankan daya ungkit APBN, Indonesia dapat menjaga momentum pertumbuhan meski menghadapi tekanan global seperti kenaikan suku bunga atau gejolak pasar keuangan.