Kemenhub Lakukan Sidak di Pool Taksi Green SM Bekasi Usai Kecelakaan Kereta

Kemenhub sidak pool taksi Green SM Bekasi – Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak ke pool taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa malam. Inspeksi ini dilakukan sebagai respons terhadap kecelakaan kereta yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) sesuai dengan standar yang berlaku.

Kelengkapan Administrasi dan Kesiapan Armada

“Dalam penyelenggaraan transportasi umum, ada beberapa elemen keselamatan yang wajib dipenuhi sesuai SMK PAU. Sidak ini dilakukan untuk memastikan seluruh aspek tersebut diterapkan, mulai dari pemeriksaan kendaraan sebelum digunakan hingga kemampuan dan kesehatan pengemudi,” ujar Aan dalam keterangan di Jakarta. Pemeriksaan difokuskan pada kepatuhan terhadap kelengkapan administrasi, kondisi fisik kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum telah dijalankan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” tambah Aan.

Inspeksi di Bekasi merupakan bagian dari upaya memantau operasional kendaraan taksi yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Lokasi pool ini dianggap sebagai pusat distribusi armada yang beroperasi di sekitar wilayah kejadian. Aan menjelaskan bahwa investigasi lebih lanjut akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, untuk mendapatkan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Kolaborasi dengan Pihak Kepolisian dan KNKT

Ditjen Perhubungan Darat juga berencana berkoordinasi dengan pihak kepolisian serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek. Koordinasi ini diperlukan guna memperkuat investigasi dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai aturan.

Regulasi SMK PAU sebagai Dasar Pengawasan

Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Ditjen Hubdat Kemenhub, Yusuf Nugroho, yang memimpin inspeksi, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap penerapan SMK PAU. Pengawasan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2018 yang mengatur sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum.

“Dalam hal terjadi insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan serta pemantauan,” kata Yusuf.

Yusuf menambahkan bahwa hasil audit dan inspeksi akan menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan maupun sanksi administratif jika ditemukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat mencakup teguran tertulis, pembekuan izin, atau bahkan pencabutan izin operasional, tergantung tingkat pelanggaran yang ditemukan.

Tujuan Utama dan Mekanisme Sidak

Menurut Yusuf, inspeksi mendadak ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses operasional taksi tidak hanya berjalan efisien tetapi juga aman bagi penumpang. “Sistem SMK PAU harus diimplementasikan secara konsisten, baik dalam pemeriksaan rutin maupun situasi darurat seperti kecelakaan kereta,” ujarnya.

Pengawasan ini juga mencakup pemeriksaan terhadap peralatan keselamatan kendaraan, seperti alat pemadam api, sistem pengereman, dan penggunaan tali pengaman. Selain itu, pihak Kemenhub akan memastikan bahwa pengemudi taksi memiliki sertifikasi kesehatan dan keahlian operasional yang memadai. Yusuf menjelaskan bahwa SMK PAU bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga pedoman konkret untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kualitas layanan.

Peran Keselamatan Transportasi dalam Kecelakaan

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur menarik perhatian Kemenhub karena menunjukkan potensi pelanggaran keselamatan dalam operasi transportasi. Inspeksi yang dilakukan pada Selasa malam menjadi langkah awal untuk mengungkap apakah kecelakaan tersebut berawal dari kelalaian internal perusahaan atau faktor eksternal yang tidak terduga.

Menurut Aan Suhanan, kecelakaan kereta sering kali mencerminkan kelemahan dalam manajemen keselamatan. “Dengan melakukan sidak, kami ingin memastikan bahwa semua elemen keselamatan, mulai dari perencanaan operasional hingga respons darurat, telah terlaksana secara baik,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan petugas keselamatan dalam setiap tahap pengoperasian kendaraan.

Langkah Selanjutnya dan Kesiapan Tim

Setelah selesai di Bekasi, tim inspeksi akan melanjutkan pemeriksaan di pool pusat Green SM di Kemayoran. Langkah ini bertujuan menggali lebih dalam tentang praktik operasional perusahaan dan mengidentifikasi celah-celah dalam sistem manajemen keselamatan. Yusuf Nugroho menyebutkan bahwa data yang diperoleh dari sidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi kebijakan.

Kecelakaan kereta menjadi momentum untuk merevisi standar keselamatan di sektor transportasi umum. Yusuf mengungkapkan bahwa regulasi SMK PAU harus diadaptasi agar lebih efektif dalam mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. “Sistem ini harus menjadi pengingat terus-menerus bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas dan keamanan layanan transportasi,” ujarnya.

Keselamatan sebagai Prioritas Utama

Menurut Yusuf, kecelakaan kereta bukan hanya peristiwa yang menimbulkan korban, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat komitmen terhadap keselamatan. “Kami menginginkan sistem SMK PAU yang tidak hanya formal, tetapi juga berdampak nyata dalam mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” katanya.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kemenhub akan terus mengintensifkan pengawasan di berbagai titik operasional. Sidak ke Green SM di Bekasi menjadi contoh nyata upaya tersebut. Yusuf juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pihak kepolisian, KNKT, dan pengelola transportasi dalam mengidentifikasi penyebab kecelakaan dan memperbaiki kesalahan secara kolektif.

Dengan adanya inspeksi dan audit, Kemenhub berharap dapat menegakkan standar keselam