Kementerian HAM Siapkan Tim Asesor untuk Tentukan Status Aktivis

Kementerian HAM siapkan tim asesor tentukan – Jakarta – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sedang membangun tim evaluasi untuk menjamin bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada individu yang benar-benar berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa tim ini akan menjadi penentu apakah seseorang layak dianggap sebagai aktivis atau tidak. “Itu nanti ada tim, tim asesor. Tim asesor itu yang nanti akan memilih dia ini adalah aktivis atau dia bukan aktivis,” kata Pigai dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Rabu.

Mekanisme untuk Saring Klaim Aktivis

Menurut Pigai, mekanisme ini dirancang sebagai langkah penyaring untuk memastikan klaim sebagai aktivis tidak hanya diakui secara mudah, tetapi juga diuji berdasarkan konteks nyata dari tindakan individu. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan status aktivis dalam proses peradilan. “Kita ingin memastikan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang benar-benar menjalankan fungsi memperjuangkan hak asasi manusia,” ujarnya.

Dalam penilaian, Pigai menekankan bahwa penentuan status aktivis tidak hanya bergantung pada pengakuan diri atau label yang diberikan, tetapi juga menilai situasi spesifik saat peristiwa terjadi. “Jadi, bisa saja seseorang yang disebut sebagai aktivis HAM pada saat tertentu ditemukan oleh tim asesor bahwa dia bekerja atas bayaran. Jika tindakannya tidak terkait dengan kepentingan umum, maka dia tidak bisa disebut sebagai aktivis HAM,” katanya.

Melekat pada mekanisme ini adalah prinsip bahwa perlindungan harus diberikan kepada orang yang benar-benar membela kepentingan publik, khususnya kelompok rentan. “Kalau seseorang membela orang yang tidak adil, orang kecil, atau kelompok lemah yang berjuang atas keadilan, maka dia layak disebut aktivis HAM,” tambah Pigai. Ia menegaskan bahwa status aktivis tidak dapat dianggap otomatis, melainkan harus dibuktikan melalui kriteria yang ketat.

Tim Asesor Lintas Sektor untuk Objektivitas

Pigai menjelaskan bahwa tim asesor akan terdiri dari berbagai unsur lintas sektor agar menilai konteks peristiwa secara komprehensif. “Tim asesor akan bekerja langsung mengamati situasi dan keputusan mereka tidak bersifat umum, melainkan spesifik terhadap kondisi yang dihadapi individu,” ujarnya. Untuk menjaga objektivitas, dia menambahkan bahwa anggota tim akan dipilih dari berbagai institusi, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum.

Dalam pembentukan tim, Kementerian HAM akan menunjuk tokoh-tokoh aktivis nasional, profesional, ilmuwan, serta tokoh-tokoh dari lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komnas Disabilitas. “Kita juga meminta organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga yang menjadi mitra Kementerian HAM, untuk terlibat. Selain itu, aparat penegak hukum harus menjadi bagian dari tim,” katanya. Hal ini dilakukan agar penilaian lebih menyeluruh dan tidak terpengaruh oleh bias tertentu.

Dalam wawancara, Pigai menyebutkan bahwa tim asesor akan mengevaluasi berbagai aspek, termasuk alasan seseorang melakukan tindakan tertentu, hubungan antara individu dengan kelompok yang dibela, serta apakah ada kepentingan pribadi atau komersial yang terlibat. “Sekelas mereka tidak subjektif. Mereka sudah selesai. Tim asesor pasti objektif dengan kriteria,” ujarnya. Menurut dia, langkah ini bertujuan memastikan bahwa perlindungan hukum benar-benar diberikan kepada pihak yang memenuhi syarat.

Langkah untuk Menghindari Penyalahgunaan Status Aktivis

Kementerian HAM berharap mekanisme ini menjadi filter utama dalam memastikan status aktivis tidak disalahgunakan. “Mekanisme ini diharapkan menjadi dasar untuk memutuskan apakah seseorang layak mendapatkan perlindungan atau tidak,” kata Pigai. Ia menambahkan bahwa penilaian akan dilakukan secara transparan dan terbuka, sehingga publik bisa memantau prosesnya.

Dalam penjelasannya, Pigai menjelaskan bahwa tim asesor tidak hanya akan mengaudit tindakan aktivis, tetapi juga meninjau keterlibatan mereka dalam berbagai kasus hukum. “Nanti pilih dari berbagai unsur. Ada dari komunitas masyarakat sipil, ada dari Kementerian HAM, dan ada dari Komnas HAM sendiri, termasuk Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan Komnas Disabilitas,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat penegak hukum dalam tim akan memberikan perspektif yang lebih luas terkait konteks proses hukum yang sedang berjalan.

“Mereka akan melihat bahwa ini benar, bahwa perlindungan diberikan kepada pihak yang benar-benar memperjuangkan keadilan,” ujar Pigai. Ia menambahkan bahwa dengan adanya tim asesor, pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai aktivis akan lebih diuji kelayakannya.

Pigai menekankan bahwa perlindungan hukum kepada aktivis HAM tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap institusi yang memberikan perlindungan itu. “Jika status aktivis bisa dimanipulasi, maka keadilan dalam proses hukum bisa terganggu,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dengan kriteria yang jelas, keputusan tentang status aktivis akan lebih akurat dan tidak memihak.

Selain itu, Pigai juga menyebutkan bahwa mekanisme ini akan membantu mencegah penggunaan status aktivis sebagai alat politik atau pemenuhan kepentingan pribadi. “Kita ingin aktivis HAM benar-benar fokus pada advokasi hak asasi manusia, bukan pada pertarungan pribadi,” katanya. Dengan adanya tim asesor, diharapkan tidak ada orang yang secara sembarangan mengklaim diri sebagai aktivis hanya untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Kementerian HAM menargetkan bahwa mekanisme ini akan berjalan efektif dalam waktu dekat. “Kita akan segera mengumumkan susunan tim asesor dan prosedur penilaian mereka,” ujarnya. Pigai menambahkan bahwa hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan hukum dan menjaga konsistensi dalam penegakan keadilan. “Dengan adanya tim asesor, kita bisa mengurangi kesan bahwa status aktivis bisa diakui tanpa dasar yang jelas,” pungkasnya.