Latest Update: KPK Periksa Fuad Hasan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Latest Update – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkapkan latest update terbaru terkait investigasi dugaan korupsi kuota haji. Pada Kamis (18/6), lembaga antikorupsi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur, pendiri perusahaan biro haji PT Makassar Toraja atau Maktour, sebagai bagian dari penyelidikan kasus kuota haji Indonesia tahun 2023-2024. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memperjelas alur dana yang diduga dialirkan ke pihak-pihak di Kementerian Agama (Kemenag), terutama dalam rangka menyelidiki perubahan distribusi kuota haji dari 92% kuota reguler menjadi 50% yang sama untuk haji khusus dan reguler.

Peran Fuad Hasan dalam Kasus Kuota Haji

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Fuad Hasan diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan kuota haji. “Penyidik meminta konfirmasi terkait adanya dugaan latest update pemberian uang kepada pihak-pihak di Kemenag,” terang Budi saat memberikan keterangan kepada para jurnalis di Jakarta. Menurut Budi, keterangan Fuad Hasan dinilai penting karena kemungkinan ia memiliki wawasan mengenai mekanisme distribusi kuota haji tambahan. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

“Saudara FHM diperiksa karena diduga memiliki informasi mengenai pengalihan kuota haji ke pihak-pihak terkait,” tambah Budi. Ia juga menjelaskan bahwa perubahan kuota haji menjadi 50% sama untuk reguler dan khusus menjadi sorotan utama penyidik, karena dianggap bisa menjadi pintu masuk untuk praktik pemberian uang secara tidak sah.

Kemenag di Bawah Sorotan Penyidikan KPK

Kemenag menjadi korban utama dalam kasus ini karena dianggap terlibat dalam distribusi kuota haji. Dugaan bahwa uang dialirkan ke pihak-pihak di Kemenag muncul setelah KPK menerima laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 27 Februari 2026. Laporan tersebut menyebutkan kerugian negara mencapai Rp622 miliar, yang menunjukkan tingkat keseriusan dugaan penyalahgunaan dana. Pemeriksaan Fuad Hasan dilakukan untuk melacak transaksi dana yang diduga terkait dengan perubahan kuota haji tersebut.

Sebelumnya, Fuad Hasan sempat dicegah ke luar negeri oleh KPK. Ia juga turut disebut dalam latest update penyidikan kuota haji, sebagai saksi kunci yang dapat membantu mengungkap detail hubungan antara PT Makassar Toraja dan Kemenag. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, keterangannya tetap dianggap signifikan dalam menyelidiki alur dana yang diduga melibatkan pihak-pihak di lembaga tersebut.

Langkah KPK dalam Mengungkap Praktik Korupsi

KPK tidak hanya menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, tetapi juga menahan keduanya. Yaqut ditahan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih pada 12 Maret 2026, sementara Ishfah ditahan pada 17 Maret 2026. Meski status Yaqut sempat diubah menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026, ia kembali ditahan oleh KPK pada 24 Maret 2026. Pemeriksaan Fuad Hasan, yang berlangsung pada 18 Juni 2025, menjadi bagian dari proses investigasi yang terus berlanjut.

Latest update dari KPK menunjukkan bahwa dua nama baru ditetapkan sebagai tersangka pada 30 Maret 2026, yaitu Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba. Keduanya ditahan sebagai bagian dari penyelidikan yang memperluas cakupan. Pemeriksaan Fuad Hasan yang berlangsung pada 18 Juni 2025, sebelumnya, dianggap sebagai langkah kunci untuk menghubungkan PT Makassar Toraja dengan aktivitas korupsi di Kemenag.

Kerugian Negara dan Bukti dari Audit BPK

Hasil audit BPK yang diterima KPK pada 27 Februari 2026 menjadi dasar untuk menegaskan dugaan korupsi kuota haji. Angka kerugian negara mencapai Rp622 miliar memperlihatkan skala masalah yang signifikan. Pemeriksaan Fuad Hasan, yang dilakukan sebagai bagian dari latest update penyidikan, bertujuan untuk memastikan tidak ada kesenjangan informasi dalam mengungkap keberadaan dana yang disalahgunakan.

Di tengah penyelidikan, KPK terus memperluas jejak transaksi keuangan terkait kuota haji. Fuad Hasan, selaku pengelola perusahaan biro haji, menjadi saksi utama dalam upaya menggali lebih jauh hubungan antara industri haji dan lembaga pemerintah. Pemeriksaan ini juga menjadi bagian dari latest update investigasi yang mencari koridor dana yang diduga dialirkan ke Kemenag.