Anggota DPR: Edukasi anti-scam harus masif usai kasus “pig butchering”

Meeting Results – Jakarta – Seorang anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menekankan perlunya penguatan edukasi pencegahan penipuan daring (anti-scam) di tengah meningkatnya kasus pig butchering yang beroperasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus ini, menurutnya, telah menyebabkan kerugian mencapai Rp41 miliar dan menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis dalam menangani skema penipuan modern ini.

Kolaborasi antarinstansi diperlukan

Abdullah menyatakan bahwa setelah keberhasilan aparat penegak hukum mengungkap kasus tersebut, langkah pencegahan di tingkat awal harus lebih ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara Indonesia Anti Scam Centre (IASC), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). “Kolaborasi ini bisa mengurangi dampak penipuan yang sering kali mengintai masyarakat dengan cara tersembunyi,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

“Masyarakat perlu memahami sejak awal bagaimana pelaku membangun hubungan emosional, memanipulasi kepercayaan korban, lalu mengarahkan mereka pada investasi fiktif,”

Dalam menjelaskan modus operandi, Abdullah menyoroti bahwa scam modern tidak selalu datang dengan ancaman atau kekerasan. Banyak korban justru merasa sedang menjalin hubungan yang tulus, sehingga lebih mudah terjebak dalam jebakan finansial. “Penipuan ini memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat, terutama di daerah-daerah yang kurang akses ke informasi keuangan,” katanya.

Kasus pig butchering yang menimbulkan kerugian hingga Rp41,1 miliar dalam kurun waktu Juli 2025 hingga Mei 2026, menurut Abdullah, adalah contoh nyata kegagalan sistem pencegahan. Ia menyarankan bahwa IASC perlu memperluas jangkauan kampanye anti-scam, khususnya ke masyarakat pedesaan dan kawasan dengan tingkat kesadaran digital yang rendah. “Edukasi harus tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada cara pelaku memanipulasi psikologis korban,”

Kasus pig butchering dan korban

Polda Jawa Tengah sebelumnya menetapkan 11 warga negara asing (WNA) sebagai tersangka dalam kasus sindikat penipuan daring yang beroperasi di Sukoharjo. Penipuan ini menggunakan modus asmara dan investasi, dengan pelaku menciptakan hubungan emosional melalui media sosial, aplikasi kencan, atau platform komunikasi digital. Korban yang telah memiliki ikatan emosional, lalu diarahkan untuk berinvestasi di platform perdagangan kripto palsu yang telah dimanipulasi.

Kepolisian menyatakan jumlah korban yang terjebak dalam skema ini mencapai 133 orang. Setiap korban diberi harapan finansial yang menipu, sehingga berdampak signifikan pada ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Abdullah menambahkan bahwa keberhasilan penindakan saat ini harus diimbangi dengan upaya pencegahan di masa depan. “Kerugian yang mencapai puluhan miliar rupiah menunjukkan urgensi untuk memperkuat kebijakan anti-scam di seluruh lapisan masyarakat,”

Penghargaan terhadap Polri

Di sisi lain, Abdullah mengapresiasi kinerja Polri yang berhasil mengungkap kasus pig butchering. Menurutnya, penegakan hukum yang cepat dan teliti menjadi langkah awal penting dalam menyelesaikan masalah penipuan daring. Ia juga menyebutkan bahwa negara-negara lain seperti Singapura, Finlandia, dan Norwegia telah menerapkan sistem pencegahan yang lebih terintegrasi. “Negara jangan hanya menindak scam di ujung pintu keluar, tetapi harus menutup rapat-rapat pintu masuknya,”

Dalam upaya mencegah penipuan serupa, Abdullah menyarankan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap platform digital. Ia menegaskan bahwa edukasi anti-scam bukan sekadar kampanye kesadaran, tetapi juga harus mencakup pelatihan praktis bagi masyarakat. “Kita perlu memberikan pemahaman yang jelas tentang cara mengenali indikator penipuan, termasuk cara pelaku menipu secara emosional,”

Abdullah berharap semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga swasta, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan digital yang aman. Selain itu, ia menekankan perlunya penguasaan teknologi oleh masyarakat, agar tidak mudah terjebak dalam skema investasi fiktif. “Digitalisasi ekonomi harus diiringi edukasi yang menyeluruh, agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan di era modern ini,”

Kasus pig butchering di Sukoharjo juga menjadi peringatan bagi masyarakat luas. Modus penipuan ini menunjukkan bagaimana kepercayaan dapat dipergoki untuk keuntungan pribadi. Abdullah menyarankan bahwa edukasi anti-scam harus masif, mulai dari tingkat sekolah hingga lingkungan kerja, agar kesadaran tentang risiko penipuan daring terus ditingkatkan. “Selama masyarakat tidak memahami bahaya penipuan, mereka akan terus menjadi korban,”

Dengan menggabungkan edukasi, regulasi, dan kolaborasi, Abdullah yakin Indonesia dapat mengatasi ancaman scam yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum harus diikuti dengan kebijakan pencegahan yang lebih proaktif. “Penipuan daring bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga kultur masyarakat yang perlu diperbaiki,”

Penipuan dengan modus pig butchering menjadi contoh nyata bagaimana penggunaan teknologi bisa dijadikan alat untuk memanipulasi psikologis dan finansial korban. Abdullah menilai bahwa masyarakat perlu lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan, termasuk investasi yang dijual secara online. “Kita harus membangun kesadaran bahwa setiap investasi memiliki risiko, dan bukan semua platform online bisa dipercaya,”

Dengan memperkuat kerja sama antarinstansi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Abdullah yakin kasus serupa bisa diminimalkan. Ia menambahkan bahwa edukasi anti-scam tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk pelaku yang bisa berperan sebagai pelaku atau mitra dalam menyebarluaskan informasi penipuan. “Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memerangi scam di lingkungan mereka,”