KPK Periksa PPK dan Direksi Perusahaan Terkait Korupsi Lamongan

Official Announcement: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pemeriksaan terhadap seorang pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PRKPCK) Kabupaten Lamongan, serta direktur perusahaan PT Agung Pradana Putra. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, tahun anggaran 2017–2019.

Langkah Investigasi dalam Penyelidikan Kasus

Sejumlah saksi, termasuk PPK MS dan direktur AA, diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengungkap detail penyalahgunaan dana yang diduga terjadi dalam proyek tersebut. KPK menyatakan bahwa kasus ini melibatkan kerugian negara hingga sekitar Rp151 miliar, yang menjadi dasar untuk mengevaluasi penggunaan anggaran selama tiga tahun.

Proses Pemeriksaan dan Detail Kasus

Proses penyelidikan telah memasuki tahap lanjutan, dengan jumlah tersangka mencapai empat orang per 8 Juli 2025. Meski identitas para pelaku belum diungkapkan secara terbuka, KPK menegaskan bahwa investigasi terus berjalan intensif. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi, seperti MS dan AA, menjadi bagian krusial untuk memperkuat bukti-bukti yang telah dikumpulkan.

KPK bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Institut Teknologi Bandung (ITB) guna mempercepat penilaian kerugian keuangan. Hasil audit dari BPKP, yang diterima pada 29 Januari 2026, menjadi referensi penting dalam penyelidikan. Kolaborasi ini memastikan akurasi data dan memperkuat proses hukum.

Dalam proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan, KPK menemukan indikasi kecurangan seperti pengalihan dana ke rekening pribadi atau perusahaan yang tidak terkait langsung dengan proyek. Pemangkasan anggaran dan kontrak yang tidak jelas juga menjadi temuan utama dalam penyelidikan. Official Announcement menyatakan bahwa lembaga ini terus memperjelas alur penggunaan dana dan peran para pihak terlibat.

KPK memperkuat upaya transparansi dengan menyusun rencana pemeriksaan yang terstruktur. Lembaga antirasuah ini menekankan pentingnya kesaksian dari pejabat terkait untuk memastikan proses hukum berjalan efektif. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK intensif melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengadaan kontrak dan pengawasan proyek.

Proses penyelidikan ini tidak hanya melibatkan instansi lokal, tetapi juga kerja sama dengan lembaga keuangan dan institusi pendidikan tinggi. ITB, misalnya, turut serta dalam analisis data keuangan untuk memastikan keterbukaan informasi. KPK berharap dengan langkah-langkah ini, penuntutan terhadap para pelaku korupsi dapat lebih cepat dan akurat.