Gubernur Papua Pegunungan dukung pelaksanaan Papeda Summit 2026

John Tabo Beri Restu Politik untuk Papeda Summit 2026 di Sorong

Pemandanganindah.com – Keberlangsungan sebuah forum pembangunan lintas provinsi di Tanah Papua kini mendapat dorongan politik yang signifikan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Papeda Summit 2026, sebuah pertemuan besar yang dijadwalkan berlangsung di Sorong, ibu kota Papua Barat Daya, pada 2–4 September mendatang. Sikap tersebut disampaikan ketika Tabo menerima kunjungan tim penyelenggara forum di Wamena pada Kamis, 13 Agustus, dalam sebuah pertemuan yang membahas kerangka agenda dan tujuan acara.

Langkah Tabo ini penting karena Papua Pegunungan merupakan salah satu dari enam provinsi yang akan menjadi bagian dari kolaborasi pembangunan dalam forum tersebut. Dengan menyatakan kesiapan untuk hadir secara langsung, gubernur tersebut memberikan legitimasi politik yang dibutuhkan agar agenda multi-pemangku kepentingan dapat berjalan tanpa hambatan birokratis.

“Saya mendukung, ini kegiatan yang sangat baik dan mempertemukan para pihak. Saya akan upayakan bisa hadir,” kata John dalam keterangannya pada Senin.

Agenda Forum: Membangun Ruang Dialog Lintas Pemangku Kepentingan

Dalam pertemuan di Wamena, tim penyelenggara memaparkan garis besar agenda Papeda Summit 2026. Forum ini dirancang sebagai wadah yang mempertemukan pemerintah pusat, perwakilan kedutaan besar, kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan internasional. Tujuannya bukan sekadar diskusi akademis, melainkan menghasilkan komitmen konkret terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah Papua.

Skala acara ini tergolong besar untuk konteks pembangunan daerah di timur Indonesia. Diperkirakan sekitar 500 peserta akan hadir selama tiga hari pelaksanaan. Sekitar 100 pembicara dan moderator dijadwalkan mengisi berbagai sesi tematik yang mencakup tata kelola sumber daya, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta strategi ekonomi berbasis potensi lokal.

Komoditas Lokal dan Hak Masyarakat Adat

Salah satu sorotan utama dalam pertemuan Wamena adalah pengembangan komoditas lokal sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat adat. Tabo menekankan bahwa wilayah Papua menyimpan beragam potensi sumber daya yang hingga kini belum tergarap secara optimal untuk kesejahteraan penduduk setempat. Ia menilai bahwa masyarakat adat harus memiliki hak penuh atas wilayahnya sekaligus memperoleh ruang yang memadai untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pandangan ini sejalan dengan tantangan struktural yang dihadapi masyarakat adat di Papua selama beberapa dekade terakhir. Akses terhadap manfaat ekonomi dari sumber daya alam yang berada di wilayah mereka kerap terhambat oleh kerangka regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak kolektif. Dengan menempatkan isu ini dalam agenda forum berskala nasional dan internasional, Papeda Summit berpotensi mendorong pergeseran kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat adat.

Peran Akademisi Papua dalam Diskursus Pembangunan

Tabo juga menyoroti urgensi pelibatan akademisi, khususnya mereka yang berasal dari Papua, dalam setiap pembahasan agenda pembangunan di wilayah tersebut. Menurutnya, pemahaman mendalam tentang kondisi sosial, ekologis, dan kultural setempat hanya dapat diberikan oleh mereka yang tumbuh dan hidup di lingkungan itu sendiri.

“Pelibatan akademisi juga penting dalam pertemuan Papeda Summit nanti, terutama akademisi dari Papua karena mereka lebih memahami tentang kondisi tanah kita,” ujarnya.

Kepala Regional EcoNusa Wilayah Papua, Maryo Sanuddin, yang mewakili tim penyelenggara dalam pertemuan tersebut, mengonfirmasi bahwa kalangan akademisi memang menjadi salah satu kelompok peserta utama dalam Papeda Summit 2026. Kehadiran mereka diharapkan memperkaya diskusi dengan perspektif berbasis riset sekaligus memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Deklarasi Sorong: Komitmen Bersama Enam Provinsi

Di luar sesi-sesi diskusi, Papeda Summit juga akan menghadirkan pameran produk lokal serta praktik baik pengelolaan sumber daya oleh masyarakat adat dari enam provinsi di Tanah Papua. Elemen ini memberikan dimensi konkret pada narasi pembangunan berkelanjutan, memperlihatkan bahwa solusi berbasis komunitas sudah berjalan dan layak diperluas skalanya.

Momen puncak acara direncanakan sebagai penyusunan Deklarasi Sorong, sebuah dokumen komitmen bersama yang akan ditandatangani oleh perwakilan enam provinsi. Deklarasi ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja kolektif untuk memperkuat koordinasi lintas provinsi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Dengan enam provinsi yang kini memiliki otonomi administratif masing-masing, adanya dokumen bersama semacam ini menjadi instrumen penting untuk mencegah fragmentasi kebijakan dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat tidak terpinggirkan oleh dinamika politik lokal.

Penyelenggaraan Papeda Summit 2026 di Sorong juga membawa dimensi geopolitik tersendiri. Kehadiran perwakilan kedutaan besar dan mitra pembangunan internasional menandakan bahwa isu pembangunan di Papua kini semakin dipersepsikan sebagai agenda yang relevan bagi komunitas global, bukan semata-mata urusan domestik. Dalam konteks tersebut, dukungan politik dari kepala daerah seperti John Tabo menjadi faktor krusial yang menentukan apakah forum ini akan menghasilkan output substantif atau sekadar menjadi rangkaian acara seremonial tanpa dampak nyata bagi masyarakat yang menjadi subjek pembahasannya.