Kepala Bakom: Peningkatan jumlah SPPG ber-SLHS perbaiki kualitas MBG

Key Strategy – Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) berkontribusi pada perbaikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, Kepala Bakom Muhammad Qodari menyatakan bahwa kejadian insiden keamanan pangan telah menurun secara signifikan dibandingkan periode Agustus dan September 2025. “Kita patut bersyukur karena peningkatan standar SLHS secara langsung memperkuat kualitas pangan yang disajikan, sehingga risiko kontaminasi atau kesalahan penyajian terhindar,” tuturnya.

Langkah Penguatan Pengawasan

Qodari menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas MBG terus ditingkatkan, baik melalui pengawasan internal Badan Gizi Nasional (BGN) maupun dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga. “Pemerintah aktif melakukan harmonisasi antar instansi untuk memastikan seluruh elemen terlibat dalam MBG memiliki koordinasi yang baik, mulai dari pengadaan hingga distribusi,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa BGN terus mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, termasuk inspeksi berkala untuk memantau tata kelola pengelolaan pangan secara menyeluruh.

“Di tingkat pusat, kita telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tujuannya adalah menyatukan seluruh pihak yang terlibat, seperti pihak swasta, lembaga pengawas, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan MBG berjalan efektif,” kata Qodari.

Dalam upaya meningkatkan transparansi, BGN juga meluncurkan layanan call center bernama SAGI 127. Layanan ini menjadi saluran langsung bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan terkait program MBG. “Dari data yang tercatat sepanjang 2026, total laporan yang masuk melalui SAGI 127 mencapai 3.615. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan MBG dan merespons masalah yang muncul,” jelas Qodari. Ia menekankan bahwa setiap aduan akan ditindaklanjuti secara sistematis untuk memastikan program tersebut tetap berjalan baik.

Suspend SPPG Sebagai Langkah Penguatan

Dalam beberapa bulan terakhir, BGN melakukan penangguhan terhadap 1.738 SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar SLHS. “Langkah ini diambil untuk memberikan tekanan pada penyedia layanan yang kurang memenuhi kriteria, sehingga mendorong mereka untuk memperbaiki sistem distribusi dan penyajian makanan,” tutur Qodari. Ia menjelaskan bahwa penghentian sementara ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan MBG, terutama dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan bagi masyarakat.

“Data per 12 Mei 2026 menunjukkan sebanyak 1.738 SPPG ditangguhkan karena tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi. Dengan langkah ini, kita bisa memastikan hanya dapur yang layak menjadi pilihan utama bagi masyarakat,” ujarnya.

Qodari juga menyebutkan bahwa selain melalui SAGI 127, BGN terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akuntabilitas. “Kita tidak hanya memantau tingkat kepatuhan terhadap SLHS, tetapi juga mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran negara dalam pelaksanaan MBG. Tujuan utamanya adalah menjadikan program ini sebagai salah satu prioritas pembangunan sosial di Indonesia,” tambahnya.

Perkembangan Penerbitan SLHS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) turut berperan dalam meningkatkan jumlah dapur yang memperoleh sertifikasi SLHS. Dalam pernyataannya, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes dr Then Suyanti mengungkapkan bahwa penerbitan SLHS telah meningkat secara signifikan. “Akhir Maret lalu, permohonan SLHS masih terbatas di bawah 10.000. Namun, saat ini sudah ada lebih dari 26.000 dapur yang terdaftar,” katanya.

“Peningkatan ini menunjukkan komitmen Kemenkes untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh makanan yang lebih aman dan sehat,” ujar Suyanti.

Suyanti menjelaskan bahwa hingga 24 April 2026, telah terbit sebanyak 14.646 sertifikasi SLHS, yang mencapai 81 persen dari total permohonan yang masuk. “Dari jumlah tersebut, sekitar 17.807 dapur telah mengajukan permohonan, sementara sekitar 8.600 lainnya masih dalam proses evaluasi,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa proses penerbitan SLHS dilakukan secara terbuka dan transparan untuk memastikan semua pihak memahami standar yang harus dipenuhi.

Dengan adanya SLHS, pemerintah berharap bisa menciptakan lingkungan dapur yang lebih sehat, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi kebersihan dan keamanan proses memasak. “Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa dapur yang terdaftar telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti kebersihan alat, kualitas bahan baku, dan pengelolaan limbah,” kata Suyanti. Hal ini penting karena MBG bertujuan memberikan pangan bergizi kepada masyarakat secara gratis, khususnya kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Peran Pemerintah Daerah

Qodari menyoroti peran pemerintah daerah dalam menjaga kualitas MBG. “Kementerian/lembaga daerah turut aktif memastikan setiap SPPG mengikuti standar SLHS, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan lebih besar,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikasi. “Melalui pendekatan yang kolaboratif, kita bisa memastikan setiap dapur MBG memiliki kompetensi yang memadai,” kata Qodari.

Dalam jangka panjang, Qodari berharap jumlah SPPG dengan SLHS terus meningkat. “Dengan lebih banyak dapur yang memenuhi standar, kita bisa memperluas cakupan MBG dan memastikan keberlanjutan program ini,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa penguatan SLHS tidak hanya meningkatkan kualitas pangan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap MBG sebagai program yang efektif.

Menurut Qodari, pengawasan terhadap SPPG juga dilakukan dengan menggabungkan teknologi dan metode manual. “Kita menggunakan