Gus Yahya Menegaskan Muktamar Bukan Ajang Politik Elektoral

Main Agenda – Jakarta – Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengungkapkan harapan agar Muktamar, forum tertinggi dalam PBNU, tidak dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengarahkan pemilihan umum (Pemilu) 2029. Dalam pidatonya di Jakarta, Rabu, ia menyampaikan bahwa Muktamar tidak seharusnya menjadi alat politik elektoral yang memengaruhi proses pemilu. “Bahwa muktamar ini tidak menjadi ajang semacam batu loncatan untuk Pemilu 2029,” tegas Gus Yahya. Menurutnya, pesan ini telah berulang kali disampaikan selama hampir lima tahun sejak ia memimpin PBNU.

Menurut Gus Yahya, penting bagi PBNU untuk menjaga fokusnya pada fungsi utama Muktamar, yaitu sebagai tempat diskusi kebijakan dan pengambilan keputusan strategis. Ia menekankan bahwa penggunaan forum ini untuk tujuan politik harus dikurangi agar tidak mengganggu kredibilitas organisasi. “PBNU akan mengupayakan agar Muktamar tidak dijadikan arena untuk kepentingan politik elektoral,” tambahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan ketua umum PBNU tetap objektif dan berlandaskan pada kepentingan organisasi.

Pada saat yang sama, Gus Yahya menjelaskan bahwa mekanisme pencalonan dalam Muktamar masih mengikuti aturan yang jelas. Meski tidak ada kewajiban bagi calon ketua umum untuk mundur dari jabatan struktural, terutama di pemerintahan, ia menyebut bahwa larangan rangkap jabatan tetap diberlakukan. “Yang jelas ada larangan rangkap jabatan dalam soal itu,” ujar Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa calon ketua umum harus menunjukkan kelayakannya, baik melalui prestasi maupun komitmen dalam menjalankan tugas organisasi.

Dalam konteks Pemilu 2029, Gus Yahya memperhatikan bahwa beberapa pihak mungkin berusaha menghubungkan Muktamar dengan agenda politik. Ia menyarankan bahwa Muktamar seharusnya menjadi ruang untuk menyelesaikan isu kebijakan internal PBNU, seperti pengembangan program organisasi, kesejahteraan anggota, dan peran ulama dalam masyarakat. “Calon yang akan dipilih harus mampu membuktikan kompetensinya, sehingga tidak ada hambatan yang memengaruhi proses pencalonannya,” lanjutnya.

Sebelumnya, rumor mengemuka bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar diisukan tengah didorong untuk maju sebagai kandidat calon ketua umum PBNU. Namun, Gus Yahya mengisyaratkan bahwa ia masih akan mempertimbangkan langkah politik tersebut untuk menyelesaikan janji yang diberikan saat Muktamar di Lampung. “Saya akan kembali maju jika diperlukan untuk menuntaskan komitmen yang sudah diucapkan,” katanya. Ia mengatakan bahwa keputusan ini akan diambil setelah mempertimbangkan kesiapan dan kepentingan organisasi.

Menyusul hal itu, PBNU berencana menggelar rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk menentukan jadwal dan lokasi Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes). “Panitia sudah disahkan, hari ini ada rapat pertama panitia. Rais Aam sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas Kombes,” ujar Gus Yahya. Menurutnya, hasil rapat ini akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan Muktamar yang akan menentukan masa kepengurusan PBNU selama lima tahun ke depan.

Konteks Muktamar dalam Dinamika Politik PBNU

Menjadi bagian dari dinamika organisasi, Muktamar tidak hanya memiliki peran dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memengaruhi citra PBNU di mata publik. Gus Yahya berharap bahwa keputusan di Muktamar tidak terpengaruh oleh tekanan dari luar, terutama dari kalangan politik. Ia menjelaskan bahwa PBNU tetap berkomitmen untuk menjaga independensi dalam pengambilan kebijakan, termasuk dalam menetapkan calon ketua umum.

Pada 2026, PBNU akan mengadakan pleno untuk memilih waktu dan tempat Munas dan Konbes. Acara ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyiapkan Muktamar 2029. Gus Yahya menyebut bahwa rapat pleno ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan kesempatan untuk memastikan proses penyelenggaraan berjalan efektif. “Kita harus memastikan bahwa semua anggota PBNU memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi,” ujarnya. Hal ini penting agar keputusan di Muktamar tidak hanya berbasis pada suara tertentu, tetapi mencerminkan aspirasi umum organisasi.

Dalam konteks kepentingan politik, Gus Yahya menekankan bahwa Muktamar seharusnya menjadi acuan untuk kebijakan jangka panjang, bukan sekadar alat untuk mengamankan kursi kepemimpinan. Ia berpendapat bahwa keputusan dalam Muktamar harus didasari oleh kebutuhan organisasi dan kepentingan umat, bukan hanya oleh keinginan untuk merebut suara di Pemilu. “Muktamar harus berfokus pada perencanaan strategis, bukan sekadar ajang untuk menyukseskan pemilu,” pungkasnya.

Pengaruh Pemilu 2029 terhadap Muktamar

Gus Yahya menyadari bahwa Pemilu 2029 merupakan momen penting bagi organisasi keagamaan seperti PBNU. Namun, ia menegaskan bahwa Muktamar tidak boleh dipakai sebagai alat untuk menyukseskan atau mempersiapkan kontestasi politik. “Kita harus memisahkan fungsi Muktamar dari fungsi politik,” katanya. Ia mengatakan bahwa PBNU akan terus menekankan konsistensi dalam menyejahterakan umat dan memperkuat peran ulama dalam kehidupan bangsa.

Dalam beberapa tahun terakhir, PBNU terlibat dalam berbagai isu politik, termasuk mendukung kandidat tertentu dalam Pemilu. Namun, Gus Yahya berharap bahwa Muktamar 2029 tidak menjadi titik awal dari hubungan politik antar calon. Ia menambahkan