Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap YTR adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrem dan merendahkan martabat manusia

Main Agenda – Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyatakan bahwa kasus kekerasan yang menimpa perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, merupakan contoh nyata dari kekerasan berbasis gender yang berlapis dan sangat parah. Menurut Wakil Ketua Komnas Perempuan, Ratna Batara Munti, insiden tersebut menggambarkan eksploitasi kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya mengakibatkan rasa sakit fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam. “Kekerasan yang dialami YTR adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang ekstrem, sadis, kejam, dan merendahkan martabat manusia,” jelas Ratna dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu. Pernyataan ini disampaikan sebagai sikap tegas Komnas Perempuan dalam mengusahakan perlindungan dan pemulihan korban sejak awal.

Kasus YTR: Dampak yang luar biasa pada korban

Menurut Ratna Batara Munti, kasus YTR bukan hanya menggambarkan kekerasan fisik yang berat, tetapi juga menunjukkan bagaimana perempuan dapat menjadi korban dari tindakan kekerasan yang terus-menerus dan mungkin terjadi dalam konteks situasi yang rumit. “Kasus ini telah menimbulkan penderitaan besar pada korban, bahkan menyebabkan disabilitas permanen yang tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat,” kata dia. Pihak Komnas Perempuan menegaskan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak terkait dalam menangani kasus tersebut.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam memantau dan menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menyampaikan dukungan penuh kepada seluruh institusi dan individu yang terlibat dalam proses hukum serta pemulihan korban. “Kami berharap keberhasilan yang telah dicapai oleh rumah sakit, pendamping korban, serta lembaga-lembaga lain dalam menangani kasus YTR menjadi contoh untuk kasus-kasus serupa di masa depan,” lanjut Ratna. Ia menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah individu, tetapi juga mencerminkan struktur sosial yang masih mengizinkan perlakuan semacam itu.

Konteks pernyataan publik: Kasus YTR dan Konvensi Anti Penyiksaan

Dalam konferensi pers yang digelar pada Hari Anti Penyiksaan Internasional 26 Juni 2026, Komnas Perempuan pernah menyampaikan pernyataan yang menimbulkan polemik publik. “Pernyataan kami saat itu berdasarkan konteks dialog yang membahas Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan berupa penjelasan tentang kategori penyiksaan yang diterapkan dalam kasus YTR,” jelas Ratna Batara Munti. Ia menambahkan bahwa pernyataan tersebut tidak berubah seiring waktu, karena Komnas Perempuan tetap berpegang pada prinsip utama mereka, yaitu perlindungan korban dan penegakan hukum yang adil.

Ratna juga menjelaskan bahwa kasus YTR menjadi sorotan karena menunjukkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dalam bentuk yang sangat parah dan terus-menerus. “Bentuk kekerasan ini tidak hanya menyebabkan cedera fisik, tetapi juga merusak kepercayaan korban terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya,” tuturnya. Ia menyoroti bahwa kekerasan berbasis gender sering kali terjadi dalam lingkungan yang terisolasi, seperti dalam rumah tangga atau komunitas tertentu, yang memperparah dampaknya.

Pelaku dan sumber kekerasan: Faktor-faktor yang mendasari

Komnas Perempuan menegaskan bahwa kasus YTR mengungkapkan bagaimana kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi secara sistematis. “Kekerasan ini adalah hasil dari kebiasaan yang telah terbentuk dalam masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung mendukung perilaku kekerasan terhadap perempuan,” kata Ratna. Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan struktur kekuasaan yang tidak seimbang.

Ia menambahkan bahwa kasus YTR menunjukkan bagaimana kekerasan bisa terjadi dalam skala besar, bahkan menimbulkan efek domino pada korban dan keluarga. “Kondisi ini menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bisa menyebar dan menjadi bagian dari pola yang sudah terjadi dalam waktu lama,” jelas Ratna. Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan, karena ini menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah kekerasan di masa depan.

Komnas Perempuan telah memberikan perhatian khusus kepada kasus YTR karena menurut mereka, insiden tersebut memenuhi kriteria kekerasan berbasis gender yang ekstrem. “Kekerasan terhadap perempuan berlapis yang ekstrem menunjukkan bahwa ada bentuk-bentuk kekerasan yang tidak hanya mengenai satu individu, tetapi juga merujuk pada perlakuan yang terjadi secara berulang dan berkelanjutan,” kata Ratna. Ia menekankan bahwa pemulihan korban harus dilakukan dengan cepat dan komprehensif, termasuk memberikan dukungan psikologis dan bantuan hukum yang memadai.

Dalam upaya pemulihan, Komnas Perempuan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, pendamping korban, dan organisasi masyarakat. “Koordinasi antar-institusi menjadi kunci dalam memastikan korban tidak hanya diberi perawatan fisik, tetapi juga didukung secara psikologis dan sosial,” kata Ratna. Ia juga mengapresiasi peran pemerintah daerah dan penegak hukum yang bergerak cepat untuk menangani kasus ini. “Kami yakin, dengan upaya yang konsisten dan tegas, kasus seperti YTR bisa menjadi titik balik dalam perlindungan perempuan di Indonesia,” jelasnya.

Konvensi Anti Penyiksaan: Alasan Komnas Perempuan menyebut kasus YTR sebagai penyiksaan

Ratna Batara Munti menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kasus YTR harus sesuai dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), yang merupakan dasar hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai penyiksaan. “Kategori penyiksaan dalam kasus YTR bukan hanya berdasarkan kondisi fisik korban, tetapi juga mencakup penganiayaan secara psikologis dan emosional yang terus-menerus terjadi,” jelas Ratna. Ia menjelaskan bahwa penilaian terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat tindakan fisik, tetapi juga perlu mengacu pada efek jangka panjang yang dirasakan korban.

Komnas Perempuan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses hukum. “Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat lebih memahami fenomena kekerasan terhadap perempuan dan menjadi bagian dari upaya memulihkan korban,” kata Ratna. Ia menambahkan bahwa kasus YTR menjadi pembelajaran penting bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang bagaimana kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi dalam bentuk yang sangat mengenaskan.

Komnas Perempuan berharap bahwa kasus YTR akan menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. “Kami yakin,