Key Issue: China Tolak Klaim AS dan Eropa Soal Laut China Selatan

Key Issue – Beijing – Pemerintah Tiongkok kembali menegaskan penolakannya terhadap serangkaian pernyataan dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa, serta negara lain. Key Issue ini menyoroti sikap tegas Beijing terkait peringatan sepuluh tahun Putusan Mahkamah Arbitrase yang menyangkut sengketa di Laut China Selatan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyampaikan bahwa pernyataan bersama yang dirilis oleh AS, Filipina, dan sejumlah negara Eropa, serta pernyataan resmi dari Uni Eropa, merupakan bentuk distorsi terhadap fakta-fakta yang ada. Key Issue ini menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mendiskreditkan posisi Tiongkok di kancah internasional.

“Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh AS, Filipina, dan sejumlah negara Eropa, serta pernyataan Uni Eropa, terkait peringatan 10 tahun Putusan Arbitrase Laut China Selatan merupakan bentuk distorsi fakta dan upaya untuk mendiskreditkan China. Kami menyesalkan dan menolak pernyataan-pernyataan tersebut,” kata Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa.

Sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 12 Juli, sebanyak empat belas negara telah mengeluarkan pernyataan bersama. Key Issue ini melibatkan negara-negara seperti Australia, Jepang, Kanada, Estonia, Jerman, Italia, Latvia, Lituania, Selandia Baru, Filipina, Rumania, Slovenia, Inggris, dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan tersebut, mereka menegaskan bahwa sengketa maritim harus diselesaikan secara damai sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS.

Mereka juga menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Arbitrase bersifat final dan mengikat secara hukum bagi Tiongkok dan Filipina terkait hak serta klaim maritim yang diputuskan oleh Mahkamah Arbitrase. Key Issue ini juga menyebutkan bahwa Mahkamah Arbitrase memutuskan tidak ada dasar hukum bagi klaim maritim Tiongkok yang luas di Laut China Selatan, termasuk klaim yang didasarkan pada “hak historis”.

Protes Keras dari Tiongkok

Lin Jian menambahkan bahwa Kepala Departemen Urusan Eropa di Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah menyampaikan protes keras kepada para kepala perwakilan diplomatik negara-negara terkait maupun Delegasi Uni Eropa untuk Tiongkok. Hal ini menunjukkan keseriusan Tiongkok dalam merespons pernyataan-pernyataan tersebut. Key Issue ini menjadi perhatian utama dalam hubungan diplomatik regional.

“Kepala Departemen Urusan Eropa di Kementerian Luar Negeri China telah menyampaikan protes keras kepada para kepala perwakilan diplomatik negara-negara terkait maupun Delegasi Uni Eropa untuk China,” tambah Lin Jian.

Menurut Lin Jian, kedaulatan Tiongkok atas Nanhai Zhudao atau Kepulauan Laut China Selatan beserta hak dan kepentingan terkait di Laut China Selatan telah terbentuk melalui perjalanan sejarah yang panjang serta memiliki landasan hukum yang kuat. Key Issue ini menegaskan bahwa posisi Tiongkok mengenai arbitrase Laut China Selatan sangat jelas, konsisten, dan tegas.

“Pertama-tama, ‘Majelis Arbitrase’ tersebut merupakan badan ad hoc yang dibentuk demi agenda politik sehingga sama sekali tidak memiliki kewenangan maupun imparsialitas. Proses arbitrase itu sendiri melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” ujarnya.

Lin Jian menyebut proses tersebut hanyalah manuver politik segelintir negara Barat yang bertujuan membendung Tiongkok. Key Issue ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak menerima maupun mengakui putusan tersebut, serta menentang dan tidak akan pernah menerima klaim atau tindakan apa pun yang didasarkan pada putusan itu.

Standar Ganda dan Kredibilitas Eropa

Menurut Lin Jian, sejumlah negara Eropa perlu menyadari bahwa penerapan standar ganda secara terang-terangan dalam isu hukum internasional hanya akan semakin mengikis kredibilitas mereka di kancah internasional serta tidak membantu memperdalam rasa saling percaya antara Tiongkok dan Eropa. Key Issue ini menjadi sorotan penting dalam diplomasi regional.

“Eropa bukan pihak yang bersengketa di Laut China Selatan dan tidak berada pada posisi untuk menghakimi kedaulatan wilayah maupun hak dan kepentingan maritim China yang sah di kawasan tersebut. Kami mendesak Uni Eropa bertindak secara bijaksana, berhenti mendukung putusan ilegal tersebut, dan tidak mengganggu hubungan China-Uni Eropa,” tambah Lin Jian.

Lin Jian kembali menegaskan bahwa “arbitrase” tersebut pada hakikatnya hanyalah lelucon politik yang dikemas seolah-olah sebagai proses hukum. Key Issue ini menunjukkan bahwa satu dekade lalu, “Majelis Arbitrase” tersebut telah melampaui kewenangannya dan menyalahgunakan yurisdiksinya. Putusan yang dihasilkannya bersifat ilegal, tidak sah, dan batal demi hukum.

“Satu dekade lalu, ‘Majelis Arbitrase’ tersebut telah melampaui kewenangannya dan menyalahgunakan yurisdiksinya. Putusan yang dihasilkannya bersifat ilegal, tidak sah, dan batal demi hukum. Putusan ilegal tersebut sama sekali tidak akan mengubah sejarah maupun fakta hukum di Laut China Selatan,” pungkas Lin Jian.